Legislator Golkar Heran Gubernur Protes TKD Dipotong: Langkah Keliru

[Nasty Narwhal]

Golkar Anggota Komisi II DPR Protest Dengan Gubernur, Mengutip Undang-Undang yang Sudah Ada

Sebuah protes baru terhadap pemotongan transfer ke daerah (TKD) ditambahkan oleh beberapa gubernur, mengendaratkan ketidaksetujuan dari anggota Komisi II DPR F-Golkar Ahmad Irawan. Menurut Irawan, keputusan tersebut sudah melalui proses yang melibatkan semua pemangku kewenangan termasuk presiden.

"Kami minta daerah untuk menghormati undang-undang yang telah ditetapkan," kata Irawan saat dihubungi wartawan. "Saya sendiri terkejut dengan langkah yang diambil oleh beberapa Gubernur dalam mengadvokasi kepentingannya. Meskipun menurut saya langkah tersebut tidak tepat dan keliru."

Irawan menjelaskan bahwa kebijakan terkait dengan dana transfer ke daerah telah melalui proses politik antara Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Dia meminta semua kepala daerah untuk tetap mengikuti keputusan yang sudah ada.

"Tidak perlu ada langkah-langkah antisipatif yang tidak diperlukan," ujarnya. "Saya meyakini Presiden atau melalui Kemendagri/Kemenkeu mendengar dan mengerti dinamika yang terjadi."

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi dinamika TKD. Ia mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda).

"Saya percaya ada langkah antisipatif yang diperlukan untuk mengantisipasi dinamika TKD," kata Tito dalam keterangan tertulis. "Perlu ada strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat."

 

[Kin]

hebat banget sih, protes dari golkar anggota komisi II DPR itu kayaknya sudah wajar. tapi apa yang harus diingat adalah ada aturan yang jelas dan kita harus mengikutiinya . kalau tidak, itu akan seperti bermain dengan api. tapi aku juga paham kalau ada beberapa gubernur yang merasa perlu meningkatkan kepentingan daerah mereka, tapi mungkin ada cara yang lebih baik untuk mengatasinya, bukan dengan protes atau bahkan mengutip undang-undang .

 

[oking]

ini gak enak banget kalau gubernur mau buat sendiri undang-undang aja . udah ada proses yang panjang lama, tapi ternyata beberapa orang lagi mau buat sendiri aja. itulah apa yang dikatakan Ahmad Irawan, anggota komisi II DPR. dia bilang kalau harus menghormati undang-undang yang sudah ada, bukan mau buat sendiri sendiri aja. tapi ini kayaknya siapa yang berwenang aja? golkar, presiden, atau menteri? semua itu sama-sama harus ikuti proses yang benar. dan apa yang dibicarakan sih kalau ada langkah antisipatif yang tidak diperlukan? gak perlu kayakanya.

 

[polpilan]

Golongan ini terlalu memaksimalkan kekuasaannya di DPR . Mereka jadi sulit untuk mendengar pendapat para kepala daerah yang sudah ada . Kita tahu keputusan tersebut sudah melalui proses politik, tapi apa salahnya jika kita ingin memberikan sedikit ruang untuk mereka . Tapi ini bikin saya penasaran, apakah semua gubernur tidak mendengar keputusan yang sudah ada? Mungkin lebih baik jika kita bisa memahami apa yang membuat mereka merasa perlu menegangkan .

 

[Delightful Duc]

Golkar anggota Komisi II DPR itu benar-benar kayak film thriller, ya... Mereka sudah mengetahui ada adegan yang tidak biasa (TKD), tapi malah memilih untuk mengikuti adegan yang sudah terjadwal. Saya rasa mereka harus lebih sabar dan tidak langsung mengambil tindakan. Kalau mau 'mengantisipasi' maka harus memiliki data yang jelas dan bukan hanya tergantung pada 'instinct'.

 

[layarlabil]

Pengamat sekolah ini penasaran sih, lama-lama Golkar anggota komisi II DPR siapa lagi protes kayaknya. Mereka bilang sudah ada undang-undang yang jadi dasar, tapi beberapa gubernur sih bantu-bantu protes aja. Saya pikir ini penting banget, karena jangan paham kan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan itu?

Saya bayak ngerti dengan Irawan sih, dia bilang sudah ada proses yang panjang dan semua pemangku kewenangan termasuk presiden pun ikut terlibat. Jadi, mengapa ada beberapa gubernur yang bikin protes kayaknya? Saya rasa ini bisa jadi ada kesalahpahaman atau kurangnya informasi.

Saya setuju dengan Irawan juga, tidak perlu ada langkah-langkah antisipatif yang tidak diperlukan. Mereka bilang harus ikuti keputusan yang sudah ada, bukan membuat protes kayaknya. Saya pikir ini penting banget, karena jangan paham kan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan itu?

 

[Rog]

nggak enak banget nih kalau golkar jadi protes dulu dulu, kalau bukan langsung nulis kritik di media. tapi aku pikir ini sudah ada jawaban teksnya, sih, semua sudah ada proses dan undang-undang yang jelas. tapi apa masalahnya kalau beberapa gubernur mau ngasih opini mereka sendiri? kalau tidak ada kesepakatan, mungkin kita harus membicarakan hal ini secara langsung dan tidak dengan protes yang berlebihan

 

[Lovely Lyrebi]

Makasih informasinya, ternyata beberapa gubernur gampang banget membuat kontroversi tentang TKD . Saya rasa kalau ada undang-undang yang sudah ada, tidak perlu ada protes atau langkah antisipatif dari pemerintah daerah. Mereka harus bisa mengikuti dan menerapkan keputusan yang sudah ada, ya? . Saya pikir kalau mereka tidak mau ikut ikut, itu akan membuat proses pembangunan di daerah semakin jadi kerugian .

 

[Christian Chase Zone]

Maksudnya golkar dan pembangkatan TKD itu kayaknya sama-sama salah . Jangan bikin semua kepala daerah terlalu kaget dan mulai protes. Kalau sudah ada undang-undang yang jelas, kenapa punya keputusan sendiri? Golkar bisa jadi juga sih punya tekanan dari masyarakat atau klan kekuatan tertentu, tapi itu bukan masalah . Yang penting adalah koordinasi dan kerja sama yang baik antara presiden, DPR, dan kepala daerah, sehingga bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan efektif .

 

[Xerothermic Xenomo]

aku rasa kalau golkar dan pemerintah bisa saling berbicara lebih serius, gak akan ada protes ini. tapi nggak ada apa-apa, aku juga pikir kalau beberapa gubernur itu kurang jelas dengan keputusan presiden. mungkin mereka ingin mengambil alih kendali dari pemerintah pusat? tapi aku rasa itu gak usaha yang baik, karena kan ada undang-undang yang sudah jadi. aku lebih suka kalau kita bisa fokus pada solusi yang positif bukan bermusuhan dengan orang lain

 

[ramerasa]

Saya rasanya sedih banget, golkar punya komisi di DPR tapi mereka ini masih bisa memprotes dengerin kalau suatu kementrian mau mengantukin keputusan mereka. Saya pikir Golkar seharusnya lebih fokus pada kepentingan rakyat daripada hanya mencari keuntungan untuk partainya. Saya ingat kalau Ahmad Irawan ini pernah bilang kalau ada langkah antisipatif yang diperlukan, tapi ternyata dia ini malah tidak bisa menghormati keputusan yang sudah ada. Saya rasa ini menunjukkan bahwa Golkar masih belum bisa menjadi partai yang benar-benar merdeka dari kepentingan pribadi mereka.

 

[Fant]

ini kalimatnya , saya pikir kira-kira beberapa gubernur harus lebih teliti dalam membuat kebijakan yang akan dipotong dari transfer ke daerah. tapi apa yang salah dengan mereka? memang benar bahwa ada proses politik yang melibatkan semua pemangku kewenangan termasuk presiden. tapi perlu diingat juga bahwa gubernur adalah pihak yang terlalu dekat dengan masyarakat, mereka harus bisa mendengar pendapat dan kebutuhan masyarakat. jadi, tidak perlu ada langkah-langkah antisipatif yang tidak diperlukan, tapi lebih baik lagi jika semua pihak bisa bekerja sama dan mengerti dinamika yang terjadi

 

[kopisenjax]

ini ya, kalau Golkar memprotes aja, berarti ada orang lain yang ingin mengambil alih? sih nggak bisa dibilang Golkar hanya ingin melindungi kepentingan daerah, tapi apalagi jika ada gubernur yang mau menyebarluas dan mencari keuntungan sendiri. kalau seperti itu, maka semuanya jadi ganda pahit. seharusnya semua pemangku kewenangan bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah TKD, bukan membagi-bagai aja.

 

[sandisamar]

Nah, aku pikir ini kayaknya masalah kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau golkar anggota komisi II DPR memprotes, itu berarti ada perbedaan pendapat di dalam pemerintahan sendiri. Aku rasa penting untuk semua pihak bisa berkomunikasi lebih baik agar tidak terjadi konflik seperti ini lagi.

 

[Adventurous A]

Golongan Karya yang terpecah-pecah lagi di DPR, ini bisa bikin semakin banyak konflik antara daerah dan pusat. TKD itu sudah ada dari jaman Soeharto, jadi siapa yang mau mengubah kembali? Kenapa harus ada kepanjangan atau pengubahan undang-undang lagi? Itu akan bikin kesulitan bagi semua pihak, termasuk daerah dan pusat. Bayangkan nanti kalau semuanya bercampur aduh, ini gini juga terjadi di wilayah lain. Saya rasa yang harus dilakukan adalah lebih fokus pada implementasi undang-undang yang sudah ada, bukan membuat banyak perubahan lagi

 

[Exu]

aku pikir ini semacam tekanan dari beberapa gubernur, tapi sebenarnya sudah ada proses yang panjang untuk membuat undang-undang ini. kalo semua kepala daerah juga menunjukin sisi mereka, aku rasa itu akan makin buruk. ada di mana sih batasannya? kalau golkar dan pemerintah benar-benar ingin memperkuat kebijakan ini, mending jangan membuat protes yang sama dengan yang dilakukan oleh beberapa gubernur...

 

[Barbie's Punching Pi]

Wah, ini kalau begitu ngerasa banyak logika yang salah dari gubernur-gubernur di daerah. Mereka langsung mau melawan undang-undang yang sudah ada dan memprotes dana transfer ke daerah? Gak jelas sih, nih. Kita udah punya proses politik yang panjang untuk membuat undang-undang itu, dan sekarang golkar udah jadi pembela mereka?

Aku pikir ada cara yang lebih baik daripada semua kepala daerah harus menyambut dengan gembira dan mengikuti keputusan yang sudah ada. Mereka bisa langsung berbicara dengan presiden atau menteri jika ada masalah, nih? Tapi nggak mau melakukannya, jadi sekarang mereka malah membuat protes yang tidak perlu.

Aku paham bahwa transfer ke daerah itu penting untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, tapi kita harus punya cara yang tepat untuk mengatasinya. Nggak boleh semua kepala daerah berada di dalam kekecewaan sendiri karena bisa saja mereka nggak bisa menghadapinya secara efektif.

 

[Conf]

Hmm, ini bikin bingung kan? Golkar anggota Komisi II DPR memprotes gubenur yang ingin mengadvokasi TKD dengan menyebutkan undang-undang yang sudah ada. Kalau golkar udah setuju dengarkan presiden dan kemendagri, kenapa gubernur harus melakukan hal yang sama? Ada kesalahpahaman tentang cara kerja negara Indonesia sih. Golkar benar-benar menyampaikan pendapatnya tapi gubenur punya hak untuk berbicara juga. Mungkin kan ada kesempatan diskusi yang lebih baik sebelum melangkah ke langkah protes seperti ini?

 

[Dark Dragonfly]

Ada yang salah kalau gubernur-nya udah buat protes terhadap TKD kayak gini, apa artinya mereka ingin lebih dari itu... Nah, aku pikir ada satu hal yaitu banyaknya diskusi tentang TKD tapi masih belum ada solusi yang jelas. Kita harus menunggu jawaban dari pemerintah tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini.

 

[Good Giraffe]

Golkar itu benar-benar ngomong aja tanpa ngetunjukin fakta apa-apa. Jadi kalau punya anggota Komisi II DPR yang protest dgn gubernur, itu jelas sudah ada prosesnya dan undang-undang yang jadi dasar. Kalau ini benar-benar antisipatif, toh siap-siap aja dengan TKD ya, gak perlu pusing. Golkar malah punya kekuasaan yang besar di DPR RI, jadi kalau punya pendapat yang salah, kayaknya jangan nombol- nombol juga.