Disperkim Makassar Minta Warga Laporkan Fasum Perumahan Belum Diserahkan |Republika Online

Fasum dan Fasos Perumahan di Makassar Bisa Dijaga dengan Melaporkan, Gak Ada yang Membeli Fasilitas Tanpa Menyerahkannya Kepada Pemerintah.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Makassar memberitahukan agar warga perumahan melaporkan fasilitas umum dan sosial yang belum diserahkan kepada pemerintah. Ini untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut bisa dijaga dengan baik.

Kepala Disperkim, Mahyuddin, menyatakan bahwa pengembang harus menyerahkan fasum dan fasos secara sah sebelum perawatan dapat dilakukan. "Fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh pengembang tidak bisa diperawat secara sah," ujar beliau.

Pemerintah Kota Makassar telah meluncurkan aplikasi layanan Lontara Plus yang memungkinkan warga untuk melaporkan masalah pengembang langsung ke dinas dan DPRD. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam mbangun tata kelola perumahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Anggota DPRD Makassar, Arifin Majid, menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pengembang yang menahan fasum dan fasos. "Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi pelanggaran terhadap hak publik," ujar beliau.

Warga perumahan di Makassar harus melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, fasilitas-fasilitas tersebut bisa dijaga dengan baik dan warga dapat menikmati layanan publik yang telah membayar pajak.
 
Gue pikir kalau ini keren banget sih! Pemerintah Makassar nggak sabar-sabaran untuk memastikan fasilitas umum dan sosial di perumahan dijaga dengan baik πŸ™Œ. Warga harus melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan ke pemerintah, jadi pengembang tidak bisa menahan fasilitas-fasilitas tersebut lagi πŸ˜‚. Ini juga memperkuat komitmen Pemkot Makassar dalam membuat tata kelola perumahan yang adil dan akuntabel, kan? 🀝
 
Gue pikir ini bagus banget ya... tapi kalau kembali lagi, gue rasa ini cuma cara pemerintah untuk memenangkan pemilu... tapi jangan terlalu serius, warga harus melaporkan fasum dan fasos itu... tapi siapa yang bilang siapa nanti akan menjadi korban? Mungkin kalau bukan kita sendiri, tapi orang lain...

Gue rasa ini cara yang baik untuk memantau pengembang, tapi ada satu hal lagi... gue pikir warga perumahan harus bisa melakukan monitoring sendiri, nggak cuma melaporkan saja...
 
😊 Sebenarnya ini sudah agak normal ya, kalau pengembang harus serahkan fasum dan fasos ke pemerintah sebelum bisa diperawat. Akan tapi kayaknya ada kebutuhan untuk memperketat aturan supaya tidak ada yang melawan. Warga juga harus lebih berani melaporkan masalah mereka, kalau tidak nanti lagi kena lepasin fasum dan fasos. Dan saya rasa Pemkot Makassar sudah agak baik dengan peluncuran aplikasi Lontara Plus, itu kayaknya bisa mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi di perumahan-perumahan lainnya πŸ€”
 
Oke broooo, aku pikir ini langkah yang benar dari Pemkot Makassar! Melaporkan fasum dan fasos di aplikasi Lontara Plus itu super mudah dan cepat! Aku yakin ini akan membuat warga perumahan lebih nyaman dan aman. Kita harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warga, deh πŸ™ŒπŸ’•
 
Fasulah kalo kita melaporkan nih, kalau tidak ada yang membayar pajak harus di serahkan ke pemerintah deh. Mereka bilang kalau fasum dan fasos harus diserahkan terlebih dahulu sebelum bisa diperawat. Makassar itu luar biasa deh, mereka punya aplikasi Lontara Plus yang memungkinkan warga melaporkan masalah langsung ke dinas dan DPRD. Saya kira ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan fasilitas-fasilitas umum dapat dijaga dengan baik.
 
Pengembang di Makassar harus fokus pada membuat fasum dan fasos sebelum membangun fasilitas umum, bukan sebaliknya. Kalau mau punya fasum dan fasos yang nyaman, harus siap melaporkan ke pemerintah terlebih dahulu. Warga juga harus bijak dalam memilih pengembang yang bisa dipercaya, gak semua pengembang di Makassar sama baiknya πŸ€‘
 
Aku pikir ini salah satu langkah yang tepat banget dari pemerintah Kota Makassar. Jika warga melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan, itu berarti kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan warga perumahan di Makassar. Aku harap semua warga perumahan juga ikut mematuhi aturan ini, supaya fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya dijaga tapi juga terawat dengan baik. Semoga langkah ini bisa membuat perumahan di Makassar menjadi lebih baik dan nyaman πŸ™ŒπŸ’ͺ
 
Fasum dan fasos di Makassar pasti penting ya 😊. Warga harus melaporkan jika ada fasum dan fasos yang belum diserahkan ke pemerintah, nanti bisa dijaga dengan baik πŸ™Œ. Kalau tidak, warga hanya akan menikmati fasilitas yang sudah jadi 😐. Pengembang harus serius aja dalam memberikan fasum dan fasos kepada pemerintah, kalau tidak ada konsekuensi πŸ€”. Warga perumahan Makassar harus waspada aja, kalau gak melaporkan maka tidak akan bisa mendapatkan fasilitas yang sudah pembayar pajak 🚫.
 
Gue pikir ini cara yang tepat banget! πŸ€πŸ’‘ Jika pengembang tidak mau serahkan fasum dan fasos, maka warga harus melaporkan dulu aja! 😊 Dengan demikian, pemerintah bisa tahu apa-apa yang sudah ada di perumahan itu. Dan kalau ada yang salah, nanti punya jawabannya juga! πŸ™„ Walaupun ada kelebihan dari hal ini, tapi kalau warga dapat menikmati fasilitas yang telah dibayarkan dengan pajak, itu sangat berarti ya! πŸ’―
 
waaahh aku lagi cari tahu apa itu fasum dan fasos a? sekarang aku tau kalau itu fasilitas umum di perumahan, seperti kolam renang atau halaman umum ya? kenapa harus dilaporkan ke pemerintah? apakah kalau gak melaporkan, fasilitas itu akan rusak atau apa? aku curious banget! πŸ€”
 
Lagi-lagi, apa yang bikin aku penasaran adalah bagaimana caranya membuat fasum dan fasos menjadi lebih baik. Aku rasa jika pengembang harus tanggung jawab atas apa yang sudah di buat, maka fasum dan fasos perumahan bisa diperawat dengan baik. Tapi, aku juga pikir ada kelemahan saat ini, seperti bagaimana caranya warga dapat mendapatkan informasi tentang fasum dan fasos yang belum diserahkan. Aku harap pemerintah kota makin berkomitmen dalam membuat layanan publik yang lebih baik, sehingga warga dapat menikmati layanan yang telah membayar pajak πŸ€”
 
Maksudnya apa sih kalau kita tidak melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan? Apakah itu benar-benar tidak penting? Mereka bilang di aplikasi Lontara Plus, kita bisa melaporkan langsung ke dinas, tapi gimana kalau pengembang tahu kalau kita melaporkan? Atau apabila kita melaporkan, mereka akan apa? Kita harus cek dulu sih tentang itu. Dan, gimana kalau fasum dan fasos yang sudah diserahkan ke pemerintah, tapi tidak dipawikan dengan baik? Mereka bilang jika kita melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan, kita bisa menjaga dengan baik, tapi gimana kalau kita tidak melaporkan, apa yang akan terjadi?
 
Gue pikir ini cara yang bagus banget! Kita harus selalu memastikan bahwa fasilitas umum di perumahan kita bisa digunakan oleh semua orang, bukan hanya pengembang yang menanam modalnya πŸ™Œ. Melaporkan fasum dan fasos ke pemerintah itu langkah yang tepat untuk memastikan kenyamanan warga, apa lagi kalau mereka sudah membayar pajak πŸ’Έ. Gue harap semua warga perumahan di Makassar bisa mengikuti langkah ini dan melaporkan masalahnya langsung ke pemerintah πŸ“².
 
aku pikir ni langkah yang tepat dulu, warga harus terlibat dalam pembangunan perumahan juga ya 😊. tapi kalau pengembang masih tak mau serah fasilitas, mending dikenakan hukuman aja, bukan keberatan administrasi, tapi pelanggaran terhadap hak publik sih πŸ€”. warga harus waspada dan melaporkan jika ada yang jadi pelanggari, kalau pemerintah memang mau malu juga πŸ˜….
 
ini kayaknya makassar jadi contoh yang bagus banget! kalo pengembang tidak mau melaporkan fasum dan fasos ke pemerintah, kaya gini mereka malah menyerahkannya sendiri. tapi kalau warga perlu melaporin langsung, itu akan agak sulit deh. tapi jangan ngasih kesempatan kepada pemerintah untuk ngelapkan hal ini!
 
Gue pikir ini penting banget, ya! Warga perumahan di Makassar harusnya selalu melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan ke pemerintah. Kalau tidak, siapa nih yang bertanggung jawab? Nah, setidaknya ada aplikasi Lontara Plus yang memudahkan warga untuk melaporkan masalah pengembang langsung ke dinas dan DPRD. Itu langkah yang baik banget!
 
Kalo gini lagi bukannya sih kita nggak sabar kasi makanan? Apalagi kalau kita bayar sudah tapi fasilitas nanti gak ada... Kita harus melaporkan ya, tapi apakah pemerintah bisa jawab apa aja? Kita tidak ingin kepanasan lagi dengan pengembang yang nggak mau bukannya. 🀯
 
Aku pikir ini salah keputusan ya... Warga harus melaporkan fasum dan fasos apa saja? Berapa biaya nih untuk proses melaporkan yang mau dibilang 'fasilitas umum' atau tidak? Aku punya teman yang sudah melaporkan fasum dan fasos, tapi gak ada yang bisa diperbaiki, hanya dijadikan hiasan pribadi oleh pengembang... Ini bukan masalah kesalanan administratif, ini ada konsekuensi nyata bagi warga.
 
kembali
Top