yaa kabar2nya makin serius kalau pengembang gak mau menyerahkan fasum dan fasos kayak apa sih? kan sudah ada peraturan kaya tuan! tapi luar biasa deh gak ada yang tahu, pemerintah kota Makassar udah jadi pengawas sendiri, warga harus melaporkan, apa punya masalah ke DPRD juga bisa. kayaknya makin nyaman aja warga berbicara dgn pemerintah. tapi kalau benar gak ada yang mau ngerasa kayak apa sih?
Disperkim Makassar Minta Warga Laporkan Fasum Perumahan Belum Diserahkan |Republika Online
- thread starter saringsenyum
- mulai tanggal
Fasumi Makassar udah serius aja kaya gini 
! Pengembang harus asal-asalan ngeresa fasum ke pemerintah, kalau tidak apa-apa rasanya warga jadi kambing hitam 
. Lontara Plus aplikasi yang dipasarkan oleh Pemkot Makassar ini memang penting, tapi pengawasan terhadap pengembang harus lebih ketat 
. Warga perumahan harus melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan, karena kalau tidak rasanya kaya permainan tebak-tebakan 
.
! Pengembang harus asal-asalan ngeresa fasum ke pemerintah, kalau tidak apa-apa rasanya warga jadi kambing hitam . Lontara Plus aplikasi yang dipasarkan oleh Pemkot Makassar ini memang penting, tapi pengawasan terhadap pengembang harus lebih ketat . Warga perumahan harus melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan, karena kalau tidak rasanya kaya permainan tebak-tebakan .Gue pikir ini penting banget! Warga perumahan di Makassar harus melaporkan fasum dan fasos yang belum diserahkan pemerintah ke dinas Disperkim atau DPRD, jadi bisa dijaga dengan baik. Gue suka aplikasi Lontara Plus yang memungkinkan warga melaporkan masalah langsung ke dinas, ini bikin akses lebih mudah dan cepat. Jangan biar fasum dan fasos di tangan pengembang, warga perlu menikmati layanan publik yang sudah dibayar pajak 
gini aja, kalau harus melaporkan apa pun ke pemerintah, aku ari jangan ya.. kalau warga perumahan gak melaporkan fasilitas umum dan sosial yang belum diserahkan kepada pemerintah, tapi diwajibkan oleh pemerintah juga sih... apa ini keseimbangan? aku pikir warga perumahan harus bebas untuk menentukan bagaimana mereka ingin melindungi fasilitas-fasilitas tersebut, bukan hanya diwajibkan oleh pemerintah.