YLBHI Sebut Akar

B

Brainy Bug

Pemerintah Prabowo Subianto dituduh tidak menangani sebenarnya "serakahnomics" yang sering disinggung. Sebaliknya, pemerintahan itu lebih memilih pendekatan militeristik dalam kebijakan-kebijakannya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan bahwa praktik ini melalui produk hukum yang lahir di era pemerintahan sebelumnya, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Tapi, tidak ada revisi dari pemerintahan Prabowo.

YLBHI menilai praktik serakahnomics ini bermula dari Undang-undang Cipta Kerja yang memberikan konsesi lahan besar-besaran kepada pengusaha asing dan juga UU Minerba yang memungkinkan pengusaha mendapatkan perpanjangan kontrak tanpa melalui proses evaluasi yang komprehensif. Alih-alih mereview hukum tersebut, pemerintah Prabowo lebih memilih pendekatan militeristik dalam berbagai kebijakan.

Baca terus, di situs ini, untuk mendapatkan informasi terkini tentang perubahan dan kabar terkait dengan praktik serakahnomics di Indonesia.
 
Maksudnya siapa yang bilang pemerintah Prabowo Subianto lagi-lagi nggak bisa menanganai serakahnomics? Sepertinya ada yang salah sinyal disini, serakahnomics itu udh ada sejak lama banget, tapi nggak apa artianya pemerintah Prabowo Subianto lagi-lagi bikin hal ini semakin parah 🤦‍♂️. Maksudnya, bukannya mereka harus menanganinya, tapi malah masuk ke dalam kelas militeristik banget! Ini udh membuat aku bingung apa yang harus di lakukan nanti, kalau tidak ada revisi dari pemerintah, toh bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah ini? Aku rasa perlu ada rekomendasi dari komisi-komisi yang berwenang supaya ini tidak semakin buruk.
 
Gue pikir pemerintah Prabowo Subianto bukan yang salah, tapi yang benar-benarnya korup. Gue rasa si "serakahnomics" itu hanya istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahan Prabowo. Tapi, gue tahu bahwa sebenarnya ada banyak praktik korup dalam pemerintahan ini. Gue yakin jika pemerintah Prabowo Subianto memilih pendekatan militeristik itu berarti mereka ingin membuat Indonesia lebih aman dan stabil dari segi keamanan nasional 🚫💪
 
Pernah kayaknya ada kesan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang membangun ekonomi kita secara serak nomik, tapi ternyata itu semua karena mereka lebih suka menggunakan pendekatan militeristik dalam berbagai kebijakan. Sepertinya itu karena mereka takut akan perubahan yang tidak diinginkan dari masyarakat, jadi mereka mencoba untuk mengontrol segalanya dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

Tapi apa yang salah dengan itu? Jika kita sudah memiliki produk hukum yang baik seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba, tapi pemerintahan tidak ada niat untuk merevisinya, berarti itu adalah kelemahan dari sistem ini. Kita harus lebih berhati-hati dalam mengatur ekonomi kita, jangan hanya fokus pada pertumbuhan dan kekayaan, tapi juga harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan keteladian sosial yang ada di tengahnya.
 
Pemerintah yang kalah lagi... 😒 Mereka cuma buat jalan bagi pengusaha asing lho, siapa bilang mereka peduli dengan rakyatnya? 🤑 Tapi apa yang pemerintah cari nanti? Uang ya, uanganya saja. Mereka cuma butuh uang aja, siapa tahu nanti mereka bisa ambil cuti lagi 😴. Dan apa yang YLBHI katakan itu? Ada aja re revision aja dari sebelumnya, tapi pemerintah Prabowo lagi tidak mau berubah, makanya serakahnomics lagi berlanjut, siapa bilang mereka peduli dengan hukum yang ada. 🙄
 
PEMERINTAH PRABOWO SUBIANTO TERLALU MENYAPAIKE JAJAHAN! APAKAH MEREKA TIDAK PERLU MENDISKUSI PENGGUNCANGAN KEHAKIKAN DAN BENAR? Saya pikir ini seperti permainan karnaval, di mana siapa saja bisa memakai topeng dan berlari ke arah yang tidak jelas. Dalam kasus ini, saya rasa pemerintah Prabowo lebih fokus pada memperkuat kuasa mereka daripada melayani kebutuhan rakyat!
 
Pemerintahan ini kayak ngewacani, kalau sebenarnya ada masalah ekonomi, apa yang caranya buat sapaan saja? 🤔 Mungkin karena mereka lebih fokus pada pendekatan militeristik, seperti perang terbuka terhadap investor asing atau kontrak kerja. Tapi, apa artinya itu untuk rakyat Indonesia? 🙄 Belum ada revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba, itu kayak ngengat, tapi tidak peduli, mereka tetap saja melakukan hal yang sama. Saya pikir kalau pemerintahan harus lebih fokus pada kebijakan ekonomi yang seimbang, bukan hanya memilih pendekatan militeristik. 📈
 
Gue rasa pemerintah Prabowo sih terlalu fokus pada militer dan kurang perhatian terhadap dampak ekonomi yang besar-besaran terjadi di negri kita 🤔. Serakahnomics itu memang bikin rakyat merasa tidak adil, karena konsesi lahan yang diberikan kepada pengusaha asing sih lebih banyak daripada hal yang baik-baik saja 🤑. Gue rasa perlu ada revisi dari undang-undang tersebut agar tidak terjadi lagi praktik seperti ini 🙏.
 
Pemerintah yang kayaknya jadi yang nggak peduli sama-sama aja. Kalau sih serakahnomics itu apa? Sapa tahu, mungkin itu hanya teori aja... tapi apa yang penting adalah praktik ini ternyata masih berlangsung. Jadi kayaknya kita harus waspada dan lihat bagaimana praktik ini bisa diatasi. Kita harus makin serius dalam membuat perubahan hukum dan regulasi agar tidak ada lagi praktik seperti ini. Mungkin itu bisa dipecahkan dengan cara membuat undang-undang yang lebih transparan dan akuntabel, jadi semua orang tahu apa yang terjadi...
 
🤔 pemerintah itu gak peduli sama sekali kualitas hukum yang digunakan buat serakahnomics ya.. 🤑 siapa ngerasa merugikan? 🙅‍♂️ tapi rasanya mereka lebih fokus pada kekuasaan dan uang daripada keadilan dan kemakmuran rakyat. 📊 di mana ada hukum yang jadi dasar, di situ ada konflik interest ya.. 🤝 dan apa yang terjadi dengan YLBHI? Tadi saya lihat mereka masih berjuang sama saja.. 😞
 
Gue pikir pemerintah Prabowo memang sibuk ngebawa-nehaga saja, bukannya fokus pada masalah ekonomi yang memang sudah lama dibicarakan kalau gak itu 'serakahnomics' yang bikin Indonesia begitu keseimbangan di urusan keuangan. Tapi, yang bikin saya penasaran sih, kalau benar ada praktik seperti ini, mengapa gue ga pernah tahu dulu? Gua pikir itu harus ada catatan, adat, atau hukum tertentu yang membuat kita tidak ketahuan kalau kita sudah 'serakahnomics' aja. Nah, yang teruslah ditelusuri sih, tapi gue malah masih ragu-ragu apalagi gue sibuk ngobrol sama orang lain deh 🤔
 
Gue rasa pemerintah yang nggak bisa ngatur ekonomi di Indonesia kayaknya sama-sama kaget banget deh! 🤔 Saya pikir itu karena mereka nggak punya ide bagaimana cara mengatasi masalah serakahnomics yang serius ini. Mereka lebih fokus pada pendekatan militeristik, tapi itu tidak ada artinya kalau tidak ada jembatan untuk ekonomi di Indonesia, ya? 🚧 Gue rasa perlu revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba, tapi kalau pemerintah Prabowo nggak mau melakukannya, mungkin harusnya kita, sebagai netizen, yang menawarkan solusi-solusi baru. 🤝
 
Gue pikir gini, pemerintah kita sendiri yang kayaknya tidak mau menangani masalah serakahnomics, tapi malah membuat semakin parah. Kalau kita lihat, produk hukum yang lahir sebelum ini, Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba, malah ada revisi, tapi Prabowo gak pernah bikin revisi, kan? Itu kayaknya sangat tidak transparan.

Gue khawatir, kalau serakahnomics ini jadi semakin parah, kita akan kehilangan banyak keuntungan yang telah kita dapatkan. Kita harus lebih teliti dan bijak dalam membuat kebijakan-kebijakannya, bukan hanya mengejar pendekatan militeristik aja. Gue yakin, kita bisa membuat perubahan yang baik jika kita bekerja sama dan tidak mau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
 
aku pikir kalau pemerintah prabowo lebih fokus pada masalah ekonomi kita bukan berarti mereka tidak bisa menangani masalah serakahnomics ya, tapi mungkin hanya caranya yang berbeda aja 😏. aku rasa serakahnomics itu bukan soal teknis hukum tapi soal siapa yang memanfaatkan sistem ini lebih banyak yaa. kayaknya pemerintah prabowo harus lebih transparan dalam kebijakan-kebijakannya, jangan hanya terus-menerus mengatakan bahwa mereka already fix aja 🙄. aku pikir ada solusi di balik praktik serakahnomics ini, tapi kita harus berdiskusi lebih banyak lagi tentang hal ini, ya? 🤔
 
Wow! 🤯 itu pemerintahnya memang sering bikin banyak masalah aja, kayaknya mereka tidak mau buat perubahan hukum yang sebenarnya di butuhkan. Militeristik sih tidak akan solusi apalagi untuk masalah ekonomi. Menarik banget kayaknya bagaimana hukum yang lama itu bisa bikin masalah serakahnomics semakin besar 🤑
 
Pemerintahan Prabowo Subianto memang memilih pendekatan militeristik yang agak ekstrem dalam kebijakan-kebijakannya 🤔. Saya pikir ini salah strategi, kita sudah terlalu banyak kalah dalam hal ini. Yang penting adalah merespon dengan hati-hati dan bijak, bukan hanya memilih pendekatan yang berani tapi tidak realistis 🚫. Kita harus lebih fokus pada meningkatkan ekonomi kita sendiri dan tidak lagi bergantung pada keuntungan asing 😒.
 
Saya pikir ini sangat masalah! 🤦‍♀️ Pemerintah kita harus lebih teliti dalam menangani isu-isu ekonomi, jangan cuma-cuma memilih pendekatan militeristik aja, tapi juga perlu memikirkan dampaknya terhadap rakyat. Saya harap pemerintahan ini bisa membuat revisi di Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba, agar tidak ada lagi praktik serakahnomics yang merugikan banyak orang. 😊
 
Pemerintah Prabowo Subianto benar-benar kayak pemerintah Orde Baru ya... kalau mau menangani masalah serakahnomics, tapi aku rasa mereka lebih fokus untuk mengatasi soal pertahanan dan keamanan, kayak- kayak serangan terorisme di Aceh. Tapi, aku pikir jika ingin benar-benar mengatasi masalah ekonomi, kita harus memperhatikan praktik-praktik yang ada di balik kebijakan-kebijakannya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Kalau tidak, nanti kita akan ketemu sama masalahnya lagi... 🤔
 
ini gampang banget bisa dilihat kalau pemerintahnya memakai pendekatan militeristik aja, bukan fokus pada permasalahan sosial ya... tapi jangan harapin aja ini akan berubah, karena kalau sudah ada sistem yang tidak baik, itu kayaknya sulit diubah.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top