Wamenkum KUHP Baru Landasan Modernisasi Hukum

Wamenkum KUHP Baru: Indonesia Tegaskan Landasan Modernisasi Hukum dengan Teknologi

Indonesia terus memperkuat landasan modernisasi hukum nasional, termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses penegakan hukum. Hal ini dibahas oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta.

Digitalisasi adalah fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia, kata Eddy. Transformasi digital menjadi kunci modernisasi hukum dan bagian dari komitmen kami untuk membangun layanan hukum yang adaptif dan akuntabel.

Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam pembaruan sistem hukum melalui transformasi digital, termasuk di sektor peradilan. Mahkamah Agung (MA) RI sejak 2023 telah menerapkan peradilan perdata digital, sehingga masyarakat dapat mengakses proses perkara dari awal hingga putusan secara elektronik.

Delegasi Vietnam yang dipimpin Wakil Direktur Jenderal Departemen Eksekusi Putusan Perdata Tran Thi Phuong Hoa menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap kemajuan Indonesia dalam digitalisasi administrasi hukum. Mereka ingin mempelajari penerapan sistem berbasis data, integrasi peradilan elektronik, digitalisasi proses eksekusi putusan perdata, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Selain itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkum RI Andry Indrady menjelaskan rencana Indonesia untuk mengajukan keanggotaan pada Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH). Indonesia ingin mempelajari pengalaman Vietnam dalam mengimplementasikan dua konvensi penting di bawah HCCH, yaitu service convention dan evidence convention.

Kemajuan digitalisasi hukum di Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama eksekusi putusan perdata antara Indonesia dan Vietnam serta memudahkan koordinasi hukum lintas negara.
 
Omong omongan Wamenkum Eddy bikin aku senang banget! 🤩 Digitalisasi di bidang hukum, itu seperti pita yang menghubungkan seluruh proses penegakan hukum di Indonesia, loh! Mereka benar-benar bersemangat untuk memperkuat kerja sama eksekusi putusan perdata antara Indonesia dan Vietnam. Aku harap kemajuan ini bisa membawa keuntungan bagi masyarakat, seperti proses perkara yang lebih cepat dan transparan 🕒💼. Dan, omong omongan tentang rencana mengajukan keanggotaan pada Konferensi Den Haag, itu juga sangat menarik! Aku yakin Indonesia bisa belajar banyak dari pengalaman Vietnam dalam mengimplementasikan konvensi-konvensi penting di bawah HCCH 📚💻.
 
Teknologi pasti membantu banyak hal dalam hukum, tapi apa itu hukum itu? Hukum adalah jalan tengah antara manusia, bukan teknologi atau gadget kayak gini. Jika kita terlalu fokus pada teknologi, maka kita akan lupa bahwa hukum itu ada untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya membantu bisnis atau perusahaan. Kita harus ingat bahwa hukum itu ada untuk melindungi hak-hak manusia, tidak untuk membuat orang-orang kaya dan berkuasa lebih mudah mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada 😊.
 
Gue rasa teknologi di bidang hukum itu sangat penting sekali 🤖. Kalau bisa digitalisasi proses penegakan hukum, gue pikir akan lebih cepat dan efisien, jadi prosesnya tidak terlalu lama 🕰️. Kalau misalnya ada kasus yang harus diproses, kita bisa saja melakukannya secara online, tanpa harus pergi ke kantor atau halaman yang panjang 🌳. Gue juga rasa ini akan membantu masyarakat, karena mereka tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan putusan dari mahkamah 💻.
 
Maksudnya, kalau gak ada teknologi, apa yang kita gunakan sekarang sih cuma kertas aja. Saya rasa itu bagus banget, tapi perlu diatasi agar tidak ada kesalahan atau kehilangan dokumen penting. Mereka (Wamenkum RI) harus terus berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi hukum, jadi saya setuju dengan rencana mereka. Sayangnya, di sekolahku gak ada teknologi seperti itu, kita masih menggunakan buku teks dan papan tulis.
 
Aku pikir ini masalah, bukannya solusi. Jika teknologi itu bisa membuat proses penegakan hukum lebih cepat dan efisien, tapi artinya orang-orang tidak lagi perlu berjalan-jalan ke mahkamah, aku kira itu bukanlah hal yang baik. Kalau kita terlalu fokus pada digitalisasi, maka kita lupa tentang aspek sosial dan manusiawi dalam hukum.
 
Makasih nih, aku pikir digitalisasi yang diimplementasikan di Indonesia ini lebih fokus pada efisiensi daripada keamanan. Apalagi kalau kita lihat pada kasus peradilan digital yang ada di Indonesia sekarang, masih banyak kesalahannya. Misalnya seperti bagaimana cara memastikan keamanan data dan privasi pengadilan itu sendiri? Dan bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut benar-benar memiliki akses yang sama? Aku masih ragu-ragu tentang kemampuan teknologi untuk mengatasi masalah-masalah ini. 🤔
 
Aku pikir kalau pemanfaatan teknologi di bidang hukum itu serupa dengan cara aku bermain game online, tapi kayaknya itu bukan hal yang sama. Teknologi bisa membantu membuat proses penegakan hukum lebih efisien dan akurat, tapi tidak akan menggantikan prinsip dasar dari hukum yaitu kesetaraan dan keadilan. Kalau Indonesia terus memperkuat landasan modernisasi hukum itu bukan hal yang buruk, tapi perlu diingat bahwa teknologi hanya alat, bukan tujuan sendiri. 😊
 
aku pikir teknologi itu benar-benar membantu dalam pemeriksaan hukum, kayaknya jadi lebih efisien banget, waktu lebih cepat juga untuk menyelesaikan masalah-masalah kehakiman. tapi aku masih ragu tentang bagaimana teknologi itu bisa membuat orang-orang tidak pernah lagi datang ke tempat-tempat kehakiman, kalau gini aja apa manfaatnya? 🤔
 
ini kabar gembira, kan? indonesia akhirnya mau modernisasi hukumnya, tapi sebenarnya apa yang mereka maksud dengan "modernisasi"? hanya untuk meniru negara lain saja? di sini juga tidak ada bukti bahwa digitalisasi benar-benar membawa efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. apalagi mahkamah agung sudah menerapkan peradilan perdata digital, tapi gak ada kabar tentang bagaimana prosesnya sebenarnya? hanya sekedar "masyarakat dapat mengakses proses perkara secara elektronik" aja... dan kini juga vietnam ingin mempelajari kita, kan? apa yang mereka harapkan?
 
Gue pikir kalau teknologi ini benar-benar bisa membantu pemerintah dalam memberikan layanan hukum yang lebih efisien dan transparan. Seperti apa kalau mahkamah bisa mengakses putusan secara elektronik? Jadi, orang bisa tahu kapan putusannya itu keluar. Dan, biaya bisnisnya juga bisa dipinjam dengan sistem berbasis data. Gue rasa ini bisa membuat pemerintah lebih jujur dan akuntabel.
 
aku pikir teknologi itu banget penting bagai apa lagi, kalau bisa digitalisasi di semua aspek kehidupan kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita 🤔. tapi apa yang bikin aku penasaran adalah bagaimana Indonesia bisa membangun sistem hukum sendiri yang tidak terlalu kaku, dan bisa bekerja sama dengan negara lain. misalnya Vietnam, kalau mereka sudah punya pengalaman dalam mengimplementasikan konvensi internasional, maka Indonesia bisa belajar dari mereka 🤝.
 
ini kayaknya teknologi itu mulai masuk ke dalam sistem peradilan kita. aku pikir itu bagus, tapi masih banyak hal yang harus dipahami tentang cara kerjanya. misalnya, apakah proses digitalisasi peradilan ini benar-benar aman dan tidak ada kebugaran? kalau ada kesalahan, apa yang akan terjadi? aku harap pemerintah bisa memastikan semua hal itu sebelum teknologi ini lebih jauh digunakan. 🤔💻
 
kembali
Top