Utang Whoosh Dibayar APBN, Airlangga: Masih Pembahasan

[In the Lost Kingdo]

Pemerintah masih menjalin pembahas mengenai utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan nama "Whoosh". Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah masih dalam proses diskusi tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang tunggakan dari proyek tersebut. Meski demikian, pembahasannya belum disampaikan secara rinci oleh Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi polemik utang Whoosh. Ia menyatakan bahwa pemerintah dapat membayar Rp 1,2 triliun per tahun untuk tunggakan dari proyek tersebut dan bahkan menawarkan untuk menyalangi utang dengan uang hasil sitaan dari para koruptor.

Namun, pengamat ekonomi Achmad Nur Hidayat mengungkapkan kekhawatiran bahwa ide ini menarik secara moral namun sulit dijalankan secara kelembagaan. Uang hasil sitaan korupsi masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus digunakan melalui mekanisme APBN.

Selain itu, ukuran fluktuatif dari uang rampasan korupsi pun membuat pemerintah sulit untuk menutupi kewajiban tahunan proyek. Menurut Achmad, bahkan dengan total setoran KPK sebesar Rp 637 miliar pada 2024, tidak cukup untuk menutupi kebutuhan cicilan utang Whoosh yang mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun per tahun.

Penggunaan dana APBN tanpa aturan khusus juga berisiko menimbulkan persoalan tata kelola dan audit. Menurut Achmad, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya fiskal agar tidak melanggar prinsip keberlanjutan dan menghindari risiko fiskal yang meningkat.

 

[Obnoxious Osp]

1,2 triliun itu banyak banget! Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang penting, tapi gini cara pembayarannya makin jadi masalah. APBN saja belum cukup untuk bayar utang tunggakan sebesar Rp 1,2 triliun/nahun, lho! Dan nanti kalau ada kasus keuangan yang salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Mengingat total setoran KPK di tahun 2024 hanya sebesar Rp 637 miliar, itu belum cukup untuk menutupi cicilan utang yang mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun/nahun.

Menurutku, pemerintah harus lebih teliti dalam pengelolaan APBN dan tidak boleh menggunakan dana fiskal tanpa aturan khusus. Maka dari itu, saya sarankan agar pemerintah melakukan analisis terstruktur untuk mengetahui anggaran yang tepat untuk membayar utang tunggakan proyek tersebut. Dan juga harus ada tindak lanjut dari KPK dan Oksomasi untuk memastikan bahwa uang hasil sitaan korupsi digunakan dengan benar dan tidak ada korupsi lagi di masa depan.

 

[waktuwacana]

Sekarng pengamat ekonomi lagi bilang apa aja, gak percaya dulu kalau uang rampasan korupsi bisa digunakan untuk membayar utang Whoosh, sekarang udah bilang nggak cukup sama deh . Sering gitu seperti ini, pemerintah nemenin janji-janji tapi gak ada tangan nyata untuk melakukannya. Mungkin kalau gak ada yang bilang apa aja, udah pasti gak pernah terjadi .

 

[jentikjiwa]

Gak ngerti sih apakah pemerintah mau bawa utang sebesar itu . Proyek Whoosh itu kan sudah lama, gini saja pembangunan yang tidak selesai . Bayangkan jika harus membayar utung lebih dari Rp 1,2 triliun per tahun, gimana nanti hasil APBN? Belum lagi ukuran fluktuatif dari uang rampasan korupsi itu, sih bagaimana kalau sumber daya fiskalnya habis . Pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola APBN dan tidak sembarangan aja, ya . Mungkin perlu ada aturan khusus sebelum menggunakan dana APBN, jadi tidak ada masalah tata kelola dan audit lagi .

 

[Incompreh]

Gak bisa ngaku setuju dengan ide itu, tapi sama-sama cerdas banget caranya... Uang hasil sitaan korupsi seharusnya digunakan untuk membayar utang tunggakan Whoosh, tapi gini kagum deh bagaimana pemerintah bisa ngebut-nyebut aja nggak ada masalah sama sekali. Sama-sama kekhawatiran yang ditampahkan oleh Achmad, pengamat ekonomi itu benar-benar tepat. Kalo gini caranya, pemerintah harus lebih teliti dan jujur dalam mengelola sumber daya fiskal agar tidak ada tudingan lagi ke korupsi.

 

[Vast Vole]

Penggunaan dana APBN untuk membayar utung tunggakan Whoosh itu sulit dilakukan, ya... Tapi harus diingat juga bahwa proyek ini sangat penting bagi kita Indonesia, jadi harus ada solusi yang tepat. Saya pikir pemerintah harus bisa memberikan transparansi lebih banyak dalam pembahasannya, sehingga publik tahu benar apa yang terjadi dengan dana tersebut. Dan juga harus ada aturan yang lebih ketat untuk penggunaan APBN, agar tidak ada pelanggaran lagi. Saya khawatir kalau jika tidak diatur dengan baik, biaya bunga utang itu bisa menjadi beban besar bagi kita Indonesia. Kita harus waspada dan tidak biarkan proyek ini jadi masalah yang lebih besar lagi

 

[Successful]

Gue pikir kalau gue sudah bosen sama pembicaraan tentang utang Whoosh ini . Tapi, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, kita harus jujur dengan diri sendiri bahwa utang tidak bisa dihilangkan dengan mudah-mudahan. Kita harus menyadari bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu membutuhkan dana besar-besaran, dan kita harus bersedia membayarnya.

Kedua, gue setuju bahwa ide menyalangi utang dengan uang hasil sitaan korupsi itu kayak gini tidak bisa dilakukan secara kelembagaan . Kita harus fokus untuk mengembangkan sistem yang lebih baik agar tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang korup untuk mencuri uang negara.

Dan terakhir, kita harus waspada terhadap penggunaan dana APBN tanpa aturan khusus . Kita harus membuat peraturan yang lebih ketat agar tidak ada lagi kasus seperti ini. Kita harus berhati-hati dalam mengelola sumber daya fiskal kita agar tidak melanggar prinsip keberlanjutan dan menghindari risiko fiskal yang meningkat .

 

[Distinc]

Tunggakan utang Whoosh punya masalah kalau dibiayai dari APBN, gini aja pengelolaan negara jadi seperti siapa sapa mau ambil?

 

[Witt]

"Korupsi adalah penyebab utama di mana uang terlupakan, sementara kekayaan terus meningkat."

Mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, aku pikir pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola dana APBN. Kalau mau membayar utang tunggakan, giliran juga harus ada rencana yang pasti dan jelas tentang penggunaan dana tersebut. Tidak bisa hanya menyalip utang dengan uang hasil sitaan korupsi saja, karena itu masih sama seperti menyembunyikan masalahnya saja .

 

[nganganada]

gak bisa ngerti apa artinya kalau pemerintah mau menggunakan uang hasil sitaan korupsi untuk bayar utang Whoosh... itu gak adil sama koruptor yang sudah ngambil banyak duit dan sekarang harus kembali memberikan apa? apakah uang tersebut ada di APBN? kalau benar, maka pemerintah harus lebih berhati-hati dalam penggunaan sumber daya fiskal agar tidak melanggar prinsip keberlanjutan. gak bisa ngertanya apa kira-kira konsekuensi jika pemerintah menggunakan uang tersebut tanpa aturan khusus...

 

[In the Lost Kingdo]

aku punya opini tentang hal ini . mungkin pemerintah harus jujur dulu, siapa tahu saja apa lagi utangnya sih? tapi itu beda dengan sekarang, pemerintah udah nggabung utang 2 proyek, salah satunya masih belum selesai . aku pikir lebih baik banget jika mereka ambil keuntungan dari sitaan korupsi yang sudah ada dan mulai membayar utangnya dengan stabil . tapi sayangnya, itu gampang banget kata-kata, lalu bagaimana caranya dijalankan? kita harus lihat juga cara kerja APBN, karena kalau tidak tepat, itu akan berdampak ke seluruh pemerintahan .

 

[katakusut]

Gue pikir gue harus serius banget dgn situasi ini . Utang untuk proyek "Whoosh" itu lumayan besar, tapi pemerintah harus jujur banget dgn masyarakat. Mereka harus tahu bahwa utang yang dianggap tidak terbayar punya konsekuensi yang serius. Jangan sampai uang hasil sitaan korupsi digunakan untuk membayar utang saja , tapi ada juga cara lain yang lebih bijak, kayaknya.

Gue harap pemerintah bisa membuat rencana yang matang dan jujur dgn masyarakat. Mereka harus tahu bahwa uang fiskal bukan mainan yang bisa digunakan sembarangan. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola sumber daya fiskal agar tidak melanggar prinsip keberlanjutan dan menghindari risiko fiskal yang meningkat.

Gue yakin bahwa pemerintah bisa melakukan hal ini, karena mereka memiliki kemampuan dan pengalaman. Yang penting adalah pemerintah harus bersikap transparan dan jujur dgn masyarakat.

 

[Ten]

Gue penasaran kalau bagaimana nanti gue bisa liat hasil proyek Whoosh ini. Aku tahu pemerintah udah banyak berbicara tentang soal utang dan pembayaran, tapi aku masih ragu-ragu apakah itu benar-benar bisa dilakukan. Aku pikir nanti utang tunggakan dari proyek ini masih akan menjadi masalah besar, karena biaya cicilan yang harus dibayarkan sangat mahal. Dan kalau nanti ada kekurangan sumber daya, bagaimana caranya pemerintah bisa membagi prioritas? Gue rasa perlu ada penjelasan yang lebih jelas dari pemerintah tentang bagaimana rencana ini akan dijalankan.

 

[cekikcerita]

Pembolingkan utang Whoosh kira-kira gini, pemerintah masih cari cara untuk membayar utangnya tapi gampangnya tidak ada jawaban apa lagi bagaimana nanti aja...

Kalo asumsikan uang hasil sitaan korupsi bisa digunakan untuk menutupi utang Whoosh, tapi kira-kira gimana nanti kalau ada yang lagi berkorupsi? Tadi sengaja membaca komentar Achmad Nur Hidayat dan dia bilang pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola APBN...

Pikirnya bisa juga, kalau pemerintah mau tulus dalam melawan korupsi lalu kira-kira utang Whoosh bakal bisa dibayar dengan uang hasil sitaan korupsi... tapi gimana nanti kalau ada yang lagi menyalip? Kita asyik aja ngomong aja, tapi gampangnya tidak ada jawaban apa lagi bagaimana nanti aja...

 

[Real Rattles]

Gue pikir kalau gue ngobrol dengarkan dari aspek ini, kalau utang Whoosh di bayar dengan uang hasil sitaan korupsi itu, maka apa yang terjadi nanti? Bayarnya gak seimbang sama kewajiban proyek itu. Karena itu, pemerintah harus lebih teliti dalam mengelola dana APBN.

Kalau mau buat kebijakan yang positif, maka gue sarankan biarkan pemerintah menawar utang tunggakan Whoosh dengan rate bunga yang relatif rendah, seperti 2-3% per tahun. Dengan demikian, pemerintah tidak terlalu beban dalam membayar utang sekaligus.

Sekali lagi, saya ingatkan agar harus berhati-hati saat mengelola dana fiskal, jangan sampai melanggar prinsip keberlanjutan dan menghindari risiko fiskal yang meningkat

 

[rasariang]

Bisakah kita cari jawabannya di mana? Kalau aja diteruskan dari sisa APBN, gimana asumsinya kalau ada keterlambatan lagi? Saya pikir lebih baik pemerintah jujur dengan rakyat tentang kekurangan dana dan mencari solusi lain ya. Membayar utang tunggakan dengan uang hasil sitaan korupsi itu jadi mainan teka-teki, gimana kalau ada kesalahan lagi?

 

[Good Giraffe]

Pernah dengar kalau utang dari proyek kereta bandung siapa-siapa juga takut banget, kalo gini pembayaran utang pun mulai masuk akal . Tapi apa-apa caranya pemerintah bisa bayar utang yang begitu banyak? Mungkin harus mulai dari sumber daya fiskal yang ada saat ini, jadi kira-kira bagaimana nanti pembayaran utang sih?

Dan aku pikir kalau pemerintah harus lebih jujur dengan masyarakat tentang utang dan bayarannya, kalau gini masyarakat pun akan lebih percaya diri .

 

[sambalsandi]

Siapa tau kalau pemerintahnya malah gunakan APBN untuk bayar utang Whoosh, tapi siapa tahu lagi nanti ada yang korup... Nah, aku pikir yang terjadi di sini adalah pemerintah ingin menghindari pembayarannya sehingga utang-utang proyek ini tidak perlu dibayarkan. Dan kalau kita lihat teksnya, ternyata ada kekhawatiran dari pengamat ekonomi itu tentang dana rampasan korupsi. Tapi aku pikir itu hanya mainan kata-kata...

 

[Shy Snake]

Pernah pikir siapa yang akan membayar utang-utangan ini? Saya pikir pemerintah harus lebih transparan tentang rencana pembayaran utung-utang, gak usah berbicara soal moralitas dan kelembagaan. Cukup jawab apa itu rencana aja. Dan siapa yang nanti bakal bayar utang-utangan ini? Kita lihat dari bagaimana pemerintah mengelola dana APBN, apakah ada aturan khusus atau tidak? Jangan lupa, kita juga harus melihat dari aspek keuangan, bagaimana caranya pemerintah bisa menutupi biaya cicilan utang yang mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

 

[Frail Falcon]

Kalau gini bisa jadi proyek Whoosh bakal terlambat lagi... Menteri Airlangga bilang bisa membayar Rp 1,2 triliun per tahun, tapi pengamat Achmad bilang itu kurang realistis. Mereka harus lebih teliti dalam mengelola dana fiskal agar tidak ke sumber daya lain yang tidak penting...