Usai Dana Dipotong, Sumbar Usul Pusat Ambil Alih Gaji ASN dan PPPK

[Disney's Wr]

Pemerintah Sumbar Mengusulkan Pemerintah Pusat Ambil Alih Gaji ASN dan PPPK

Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal, pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan perjanjian kerja (PPPK). Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, setelah ia bersama sejumlah kepala daerah lainnya bertemu dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.

Dikatakan Gubernur Mahyeldi, usulan ini bukan sekadar respons administratif, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat. Kalau dana transfer ke daerah terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN dan PPPK sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan bahwa daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menanggung beban gaji ASN dan PPPK secara keseluruhan.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi dana transfer ke daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp650 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp950 triliun. Untuk kabupaten dan kota di Sumbar, total pengurangan transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Sumbar, pemotongan tersebut mencapai sekitar Rp533 miliar.

Dengan demikian, usulan Gubernur Mahyeldi tidak hanya menanggapi dinamika fiskal yang semakin ketat, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

 

[Gentle]

Gak bisa percaya gak kan kalau gubernur Sumbar ini ngomongin hal ini ! Nah apa kegunaan gaji ASN aja sih? Jadi dana bisa ditransfer ke kota-kota besar aja, kalau daerah kecil kayaknya ga punya uang buat membangun jalan atau sekolah. Kalau giliran kita, mesti pakai uang sendiri aja! Siapa yang suka ngerasa di bawah? Gubernur Sumbar ini benar-benar pintar banget!

 

[Fant]

apa sih yang terjadi di Sumbar nih? sepertinya mereka ingin gaji ASN dan PPPK langsung diterima oleh pusat, padahal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah. gimana caranya mereka bisa yakin bahwa pemerintah pusat bisa menanggung beban ini nih?

 

[Concerned Civet]

aku pikir ini salah strategi, kalau gaji ASN dan PPPK dipindahkan ke pusat, apa yang jadi dengan sumber daya di daerah? kayaknya harus ada cara lain untuk mengelola dana yang lebih tepat dan transparan, jangan hanya memindahkan beban ke orang lain

 

[Dead or Alive Sunshin]

Kenapa gaji ASN harus dipotong lagi? Mungkin ada kesalahpahaman tentang apa itu stabilitas fiskal... Daerah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, sekolah, dan kesehatan. Jangan lupa, banyak masyarakat di daerah Sumbar yang masih sibuk dengan pertanian dan petani. Menteri Keuangan RI harus bisa mendengar pendapat kepala daerah dan tidak hanya memikirkan kepentingan pusat saja...

 

[lintangluruh]

aku pikir itu ide yang bagus banget! kalau gaji ASN dan PPPK langsung dibayar oleh pusat, biaya operasional daerah tidak akan lagi dipikul. kalau mau ambil contoh, di Jepang sudah lama mereka punya sistem seperti ini, berarti bisa fokus untuk membangun dan melayani masyarakat lebih baik aja selain itu, aku juga pikir ini bisa menjadi kesempatan bagi daerah untuk memiliki kekuatan dalam mengelola sumber daya sendiri. tidak lagi harus tergantung pada dana transfer dari pusat, kayaknya bisa lebih efisien dan efektif dalam pelayanan publik

 

[gemagoyang]

ini masalahnya kalau gaji asn jadi milik pusat, apa aja keuntungannya? sih mungkin bisa lebih efisien nggak, tapi apa kalau ada kesalahan birokrasi, siapa yang tanggung jawab? kayaknya harus ada kompromi, tapi apa kalau gaji ASN jadi milik pusat, aku pikir kita kehilangan fleksibilitas dalam mengelola dana.

 

[Dangerous Crowba]

Aku pikir usulan Gubernur Mahyeldi itu cukup masuk akal, tapi aku rasa ada satu hal yang harus dipertimbangkan, yaitu bagaimana caranya gaji ASN dan PPPK akan dibayar oleh pemerintah pusat? Aku khawatir jika pemerintah pusat terlalu banyak mengambil tanggung jawab, maka biaya operasional daerah bakal semakin berkurang. Jadi, perlu ada keseimbangan dalam menangani masalah fiskal ini agar tidak menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik di daerah

 

[ngopingelantur]

Aku pikir itu ide yang wajar banget, tapi sih nggak terlalu populer di kalangan kepala daerah lainnya . Mereka selalu suka bilang "gaji ASN itu milik kita" dan apa lagi yang bisa dilakukan? Tapi aku pikir kalau gaji ASN itu bukan milik mereka, melainkan wajib negara. Dan kalau pemerintah pusat ambil alihnya, toh itu juga bukan berarti mereka tidak peduli dengan daerah mereka, tapi karena memang mereka harus fokus di pusat saja .

Aku juga pikir ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah pusat untuk lebih serius dalam mengelola dana transfer ke daerah. Mungkin kalau mereka ambil alih gaji ASN dan PPPK, mereka bisa lebih fokus dalam membuat sistem yang lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran dana itu .

Tapi apa yang aku lihat dari sisi logika adalah pemerintah pusat yang terlalu fokus dengan menghemat biaya dan tidak peduli dengan dampaknya bagi daerah. Mereka hanya ingin menyimpan uang saja, tanpa memikirkan bagaimana dampaknya akan berdampak pada masyarakat .

 

[Naughty Narwhal]

Kalau gaji ASN diteruskan langsung ke pusat, siapa yang nanti bakal bertanggung jawab? Nah, aku pikir ini bukanlah solusi akhir, tapi lebih seperti... strategi keterampilan politik dari Pemerintah Sumbar. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka peduli dengan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, tapi sebenarnya apa yang diharapkan dari orang lain?
Aku pikir kalau solusi ini tidak akan berlaku, karena siapa yang nanti bakal terkena dampaknya? Aparatur sipil negara dan perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Tapi aku juga mengerti bahwa Pemerintah Sumbar ingin menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Yang penting, kita harus melihat di balik niat baiknya apa yang sebenarnya diharapkan dari orang lain?

 

[ngopingasal]

Pemerintah Sumbar ini benar-benar ingin mencari cara untuk mengurangi beban gaji ASN dan PPPK ya... tapi bagaimana kalau dulu saja kita fokus untuk meningkatkan dana transfer dari pusat ke daerah? Misalnya dengan menaikkan pajak, atau mencari sumber pendapatan lain yang lebih stabil. Jadi bukan cuma pemerintah pusat harus ambil alih gaji ASN dan PPPK, tapi kita juga perlu fokus pada mengatur dana transfer dari pusat ke daerah agar tidak terus berkurang...

 

[Russian Badmi]

Aku pikir giliran gajiban ASN dan PPPK untuk diambil alih oleh pusatnya . Kalau gaji ASN tetap dibayar oleh daerah, kayaknya ini akan membuat banyak birokrat Sumbar kehilangan pekerjaan . Tapi aku setuju banget dengan keputusan Gubernur Mahyeldi, karena kalau dana transfer ke daerah terus berkurang, sih kabut aja . Aku harap ini bisa menjadi solusi untuk keseimbangan fiskal dan tidak membuat pelayanan publik di Sumbar makin kalah .

 

[Create Your Own]

aku pikir ini salah strategi ya, kalau gaji ASN diserahkan kepada pusat langsung, apa lagi kebutuhan keberlanjutan dan pengembangan di daerah? aku rasa ada solusi lain, misalnya sistem digitalisasi yang lebih baik untuk mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi pembayaran.

 

[Fantastic]

ada kalanya aku pikir ini bukan solusi yang tepat, nanti gaji ASN langsung masuk ke tangan pemerintah pusat, tapi siapa aja yang akan bertanggung jawab atas pembayaran itu? apa kalo ada kesalahan atau pelanggaran? kayaknya lebih baik pemerintah pusat ngatur dari dulu agar dana tidak terbuang tanpa tujuan .

 

[Witt]

Mungkin gaji ASN dan PPPK harus dibayarkan langsung oleh pusat? Kalau seperti itu, tentu saja akan lebih mudah untuk daerah kita tidak terburu-buru lagi memikirkan cara untuk mengelola dana transfer yang sudah sepelepas. Tapi kalau kita buat seperti itu, bagaimana nanti bisa dipastikan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan kita di Sumbar tetap baik? Harus ada perubahan dalam kurikulum atau jadwal pelajaran kita juga, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

 

[Sinister Dwarf Sho]

Pemerintah Sumbar ini benar-benar terpikir-pikirannya atas keseimbangan fiskal tapi apa salahnya jika pemerintah pusat ambil alih gaji ASN? Ada yang tahu kalau banyakASN diSumbar masih harus membayar pajak untuk memenuhi kewajiban biaya perawatan keluarga mereka, apalagi karena tidak ada jaminan sosial yang sebenarnya. Saya rasa ini adalah kesempatan bagus bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah dan memberikan solusi yang lebih baik dari sekedar mengambil alih gaji ASN saja

 

[layarlabil]

aku pikir ini sengaja buatan pemerintah pusat untuk mengurangi biaya gaji ASN dan PPPK. jadi apa yang harus dilakukan gubernur sumbar, tidak bisa lagi memberikan gaji yang besar untuk ASN dan PPPK. tapi apa yang akan terjadi dengan para aparatur sipil negara di sumbar? kira-kira bagaimana mereka akan bertahan hidup dengan upah yang kurang? aku pikir ini sengaja buatan untuk mengurangi biaya, jadi biar bisa menggunakan dana untuk proyek-proyek lain yang lebih strategis.

 

[Legend]

Saya rasa kalau pemerintah pusat ambil alih gaji ASN & PPPK itu akan gampang banget, tapi bagaimana kalau kita pikir dari segi lain? Kalau dana ke daerah terus berkurang, apa yang bakal terjadi pada pendidikan di Sumbar? Aku rasa kalau pemerintah pusat ambil alih itu memungkinkan pemerintah sumbar untuk fokus lagi pada pembangunan dan pelayanan publik, tapi kita juga perlu ngecek kembali bagaimana cara kerjanya ini agar tidak menimpa dampak negatif di daerah.

 

[Sensual Thunder Te]

Gampangnya bisa jadi pemerintah pusat nolak usulan ini karena masih ada biaya lain yang harus diurus, tapi siapa tahu kalau ganti gaji ASN dan PPPK dengan transfer dana, akhirnya keseimbangan fiskal bisa tercapai .

 

[oking]

apa sih maksudnya kalau semua gaji ASN dan PPPK dipindahkan ke pusat? aku pikir ini seperti mengalihkan tugas dari daerah ke pusat lagi, padahal daerah yang mana yang paling dekat dengan masyarakat. tapi ya, aku juga bisa membayangkan jika gaji ASN dan PPPK masih ditabung di daerah, banyak biaya yang akan ada karena harus dilakukan transportasi, penyimpanan, dan lainnya... tapi aku tidak yakin ini solusi yang tepat.