Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

[Almighty Sudoku Syndicate]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi kesulitan dalam menyiapkan kontrak bagi tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) karena pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipengaruhi oleh berkurangnya ruang fiskal daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen PJLP pada 2026.

Menurut Pramono, kurangnya DBH mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

"Pemerintah daerah tidak bisa lagi mengalokasikan dana untuk PJLP," ujar Pramono. "Sekarang ini kita sedang fokus pada penyelesaian kontrak bagi petugas yang sudah ada."

Pramono juga menyatakan bahwa pihaknya sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PPSU (Penyedia Prasarana dan Sarana Umum) yang sudah ada. Ia mengajukan tuntutan untuk penandatanganan kontrak pada tanggal 10 Oktober ini.

Pembukaan rekrutmen baru PJLP sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang sedang tertekan akibat berkurangnya DBH. Pemprov DKI Jakarta berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

 

[Concerned Civet]

Wah, kalau gini jadi kenyataan, bagaimana caranya sih pemerintah bisa ngatur anggaran dulu? Saya pikir kontrak bagi PJLP juga penting biar tidak ada kesepian pada tenaga kerja yang sudah terjun. Tapi sepertinya prioritaskan kebutuhan umum dan pegawai juga harusnya. Tapi, apa salahnya jika kita fokus pada penyelesaian kontrak bagi PPSU ya?

 

[rindurame]

Gue pikir ini sedikit bingung, kalau daerah-daerah di Indonesia tidak bisa lagi mengalokasikan dana untuk PJLP. Gue bayangkan jika ini terjadi di daerah lain, masyarakat akan sangat kesulitan mendapatkan layanan publik yang baik. Tapi di sini, Gua pikir ada hal lain yang perlu dibicarakan, seperti bagaimana pemerintah di level pusat berkontribusi dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Mungkin juga ada cara untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga DBH tidak terlalu berkurang.

 

[Maniac Bass Massacre]

ini lagi ngasih kesal buat paraPJLP, kalau gak ada kontrak lagi siapa nonton? tapi aku pikir ini masalahnya sendiri aja karena kerang harus menyesuaikan prioritas anggaran. kalau tidak bisa maka aku pengerti kalau harus menunda rekrutmen baru. tapi kamu tenang dulu, mungkin masih ada solusi lagi nih.

 

[Plain Puma]

Hmm, kabar baik banget kalau pemerintah DKI Jakarta sudah fokus pada penyelesaian kontrak bagi petugas yang sudah ada . Tapi, kalau pengurangan DBH terus diulang, nggak bisa dipungkiri bahwa ini akan mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Mungkin perlu ada rencana alternatif untuk menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan lancar .

 

[Awesome Breakd]

kalau ini bukan lagi tentang demokrasi, tapi tentang efisiensi pemerintahan juga nih, gini ini penting banget. biar pemerintah bisa mengelola dana dengan baik, harus punya aturan yang jelas & diikuti oleh semua lapisan. jika tidak, kalau ada kesempatan terbaik untuk memperoleh kepastian status untuk tenaga kerja, apa juga nih?

 

[Christian Chase Zone]

Kira-kira apa aja yang salah dengan system ini? Pegawai negeri harus menunggu kontraknya selesai atau tidak bisa terus bekerja? Nah, aku pikir kalau system ini harus diperbarui. Kita butuh sistem manajemen sumber daya yang lebih efisien dan transparan. Jadi, pegawai negeri tidak perlu khawatir tentang masa kerjanya lagi.

 

[Incompreh]

kalau gini jadi tidak bisa buka rekrutmen PJLP lagi, apa itu yang harus dilakukan? misalnya jika ingin terus saja memiliki tenaga yang lebih banyak untuk pelayanan publik, mungkin harus mencari alternatif dari sumber dana lain, seperti dari Pemerintah pusat. tapi sepertinya itu tidak ada opsi juga karena DBH yang mengurang lagi.

 

[Breaka]

Gue rasa ini juga mengejutkan sih, kalau pemerintah provinsi DKI Jakarta harus kesulitan karena kurang dana untuk kontrak PJLP... gimana caranya nih? biar mereka bisa tetap bekerja sehatnya. Pemprov DKI Jakarta pasti tidak ingin gagal lagi seperti ini... mungkin di tahun 2026 mereka harus menunda rekrutmen PJLP ya?

 

[layarlabil]

Kalau ini seperti tim sepak bola yang lagi menghadapi konflik kepemimpinan, ya? Gubernur DKI Jakarta malah memilih memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi petugas yang sudah ada, bukan lagi membuka rekrutmen PJLP. Mungkin karena ada beberapa pemain (pengurus) yang udah lama dan dipercaya, jadi gak mau ganti dengan pemain baru. Tapi kenyataannya, ini seperti gampangnya gagal dalam mencetak gol, ya? Anggaran yang kurang bisa mengganggu keseluruhan sistem pelayanan publik.

 

[botolkosong77]

iya, kalau gini terus terjadi, gak bakalan ada lagi PJLP di jakarta, dan apalagi kontrak mereka habis, apa aja caranya? kita harus jadi lebih rajin menghemat biaya ya, tapi apa salahnya jika pemerintah juga harus berkurang pengeluaran lagi?

 

[Amazon Terrorist Extra]

Kalau gini lagi, apa artinya? Kita kembali lagi pada masalah keuangan daerah dan kontrak kerja para PJLP. Saya rasa lebih penting buat kita fokus pada solusi daripada masalah yang ada sekarang. Jika kita bisa menyesuaikan prioritas anggaran, mungkin saja kita bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan ini.

Saya pikir pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus memastikan agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Jika itu tidak bisa dilakukan dengan PJLP baru, maka mungkin saja kita harus menemukan alternatif lain seperti mengalokasikan dana untuk projek-project lain yang lebih strategis.

Saya harap Gubernur Pramono Anung dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Kita semua harus berharap bahwa kepastian status kerja para PJLP bisa tercapai sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

 

[Exqu]

aku pikir kaya ini juga apa yang nantinya akan terjadi dgn tidak ada PJLP lagi, apa aja yang bakal dilakukan gubang? aku rasa harus diubah strategi gubang, bukan hanya fokus pada penyelesaian kontrak bagi petugas yang sudah ada, tapi juga harus ada langkah-langkah tambahan agar PJLP tidak mengalami kesulitan ketergantungan. misalnya, bisa diberikan beasiswa atau bimbingan teknis kepada para PJLP agar mereka bisa bertahan dengan baik. kalau gubang nggak membuat langkah-langkap ini maka pasti akan ada efek positif yang tidak diinginkan

 

[Lonely Lyre]

Kalau kira-kira aja nggak ada kontrak PJLP di tahun 2026, makanya kabar itu sanga beresiko. Gubernur Pramono jelas-jelas kata bahwa kurangnya dana dari DBH mempengaruhi pengelolaan belanja pegawai. Saya paham kalau kebutuhan biaya untuk PJLP pasti besar, tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan sih? Mungkin bisa mencari dana lain atau nggak...

 

[Odd O]

Aku pikir kalau ini masalah keseimbangan prioritas anggaran. Saya rasa pemerintah harus lebih fokus dalam mengelola belanja pegawai ya, tapi juga harus ada kebijakan yang jelas untuk PJLP dan PPSU. Aku khawatir kalau jika tidak, banyak pegawai yang akan merasa tidak pasti tentang masa depannya...

 

[Dead or Alive Sunshin]

Makasih banget pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus fokus dalam mengelola belanja pegawai ya! Menurutku, ini bukan cuma tentang PJLP tapi juga kita harus memikirkan tentang dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Kalau tidak seimbang, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas? Kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan mencari solusi yang lebih baik lagi. Misalnya, kita bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan atau mencari alternatif biaya yang lebih rendah. Yang penting adalah kita tidak ingin melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang

 

[World Far]

heya , aku rasanya kayaknya ini masalah kesehatan masyarakat dan ekonomi yang serius banget ya... kayaknya kita harus menunggu apa lagi, gini sama sama, kan? tapi aku pikir pemerintah provinsi DKI Jakarta giliran mereka untuk mencari solusi bukan sibuk dengan rekrutmen PJLP baru. aku lihat ini lebih serupa cerita anime "Hai to!!!" kayaknya... pengurangan DBH sama seperti 'Krisis Keseimbangan' di anime itu, dan pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas agar tidak terjadi 'Pertempuran Pengelolaan Anggaran' seperti di anime itu. tapi aku harap bisa diterima, deh

 

[gemaganjil]

"ya, aku pikir ini semua karena ketergantungan terhadap pengelolaan dana dari pemerintah. kalau tidak ada DBH yang cukup, maka apa yang bisa dilakukan? tentu saja gubernur DKI Jakarta harus mempertimbangkan kepentingan petugasPJLP yang sudah bekerja. tapi aku rasa ini hanya bagian kecil masalah. apa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatur anggaran yang lebih efisien dan efektif, sehingga kita tidak lagi menghadapi kesulitan seperti ini di masa depan"

 

[Cooperative]

Maaf ya, aku lagi bingung sama kesulitan ini . Seperti cerita di film 'Mata Harimau' tapi bukan tentang seekor harimau yang terjebak, tapi tentang pemerintah yang terjebak di kesulitan keuangan . Mereka harus memprioritaskan pengelolaan anggaran dan tidak bisa lagi membuka rekrutmen PJLP karena kurang dana. Aku rasa kalau ini seperti cerita 'Jekyll & Hyde' , di mana pemerintah harus menyesuaikan prioritas agar kegiatan publik tetap berjalan .

 

[Rog]

Pokoknya, kalau tidak ada ruang fiskal, apa artinya kita nggak bisa ngebuka kontrak lagi? Maka, gak bisa dipertahankan status tenaga kerja PJLP yang sudah bekerja, di mana kalau terbuka kontrak baru, itu apa sih kepastian aja untuk mereka yang udah bekerja? Jadi, sepertinya ini masalah penyesuaian prioritas anggaran. Kalau dana untuk PJLP kurang, maka harus diprioritaskan kegiatan pelayanan publik, kan? Itu jadi logika sih...