Tito Soroti ASN Terlalu Banyak, Bikin Belanja Birokrasi Boros

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa terlalu banyakASN membuat birokrasi berboros. Menurutnya, kelebihan ASN ini memiliki dampak langsung pada penggunaan anggaran yang kurang tepat guna.

Pada masa pandemi Covid-19, pengalaman Tito menunjukkan bahwa dengan 75 persen pegawai bekerja dari rumah, target kinerja tetap dapat dicapai. Namun, kebanyakan ASN masih memiliki rutinitas kerja di kantor seperti biasanya, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam penggunaan anggaran.

Menurut Tito, penurunan anggaran pusat harus diimbangi dengan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah. Ia menemukan bahwa banyak birokrasi di lapangan masih terlalu boros dalam pengeluaran, seperti perjalanan dinas yang terlalu banyak, rapat yang terlalu sering, dan pemeliharaan yang terlalu berlebihan.

Sebagai solusi, Tito mendorong daerah untuk mencontoh keberhasilan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

Selain itu, ia menyambut baik inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan digitalisasi Pemda lewat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ia yakin bahwa digitalisasi ini akan meningkatkan transparansi dan efektifitas penggunaan anggaran yang ada di daerah-desa.
 
ASN ini benar-benar berboros, tapi aku pikir apa yang perlu dikerjakan adalah lebih fokus pada efisiensi, bukan hanya birokrasi yang boros... misalnya kita harus membuat sistem pengelolaan anggaran yang jelas dan transparan... kalau kita bisa ngatur dengan baik, maka tidak akan ada masalah birokrasi yang berboros... tapi aku setuju dengan Tito Karnavian, kita harus menghemat biaya, tapi juga tidak boleh membebani masyarakat... aku harap pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dan efektif... 🤔💡
 
Maksudnya sih apa arti birokrasi berboros? Apa maksudnya lagi... ASN yang boros aja, tapi gak ada perubahan juga kayaknya... Mau cari solusi sama Tito, tapi masih banyak kebodohan di kantor juga ya...

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus makin besar, tapi masyarakat gak mau terbeban dengan beban birokrasi yang boros. Bayangin aja jika 425 miliar itu bisa dipergunakan buat bantuan sosial, tapi Tito kayaknya lagi cari cara untuk menahan anggaran pusat...

Mengenai digitalisasi P2DD, baik ya... Mungkin bisa membuat penggunaan anggaran lebih efektif dan transparan. Tapi gak ada kepastian sih, masih banyak kesalahan yang bisa terjadi di dalam sistem digital juga...
 
Aspek birokrasi itu sebenarnya tidak bisa dilepas dari kehidupan kita setiap harinya, kan? Nah, kalau birokrasi di daerah kita bisa lebih efisien dan efektif, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar 😊. Tapi, sepertinya ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh ASN, yaitu rutinitas kerja dan pengelolaan anggaran. Jika ASN bisa bekerja lebih fleksibel seperti yang dilakukan Tito, tentunya biaya bisnis ini akan menurun drastis 📉. Nah, kalau pemerintah bisa menghemat anggaran pusat, maka keuangan daerah kita pasti bisa berjalan dengan lebih baik 💸. Dan, siapa tahu, kalau ASN bisa bekerja lebih efektif, mungkin kebijakan digitalisasi ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran 🤔.
 
Gue pikir pula kalau ASN mau jadi sembarangan, birokrasi pasti jadi boros banget 🤑. Tapi, kalau ASN mau fokus, bisa jadi birokrasi lebih efisien dan tidak boros 😊. Gue senang hear Menteri Dalam Negeri itu ada ide yang bagus mengenai mencontoh Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan 🌴. Kalo daerah mau meningkatkan PAD, gue yakin bisa jadi birokrasi tidak boros lagi 💸. Dan digitalisasi P2DD itu bagus banget, nanti transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran semakin baik 📊👍.
 
Gue pikir kalau itu Tito Karnavian nggak benar-benar jujur dengannya. Kalau 75 persen pegawai bekerja dari rumah, kenapa ada yang masih banyak banget mengeluarkan biaya? Gue rasa ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Siapa yang bilang kalau itu benar-benar keberhasilan? Dan siapa yang bilang kalau digitalisasi itu benar-benar membantu transparansi dan efektifitas penggunaan anggaran? Gue tahu banyak yang ada di baliknya, tapi gue belum punya bukti untuk dibuktikan.
 
ada makanan apa lagi yang bisa dipikirkan kalau ASN masih sering sekali lama-langing di kantor? maksudnya, jika mereka sudah bisa bekerja dari rumah dengan 75 persen, kenapa harus kembali ke kantor? aku pikir itu cara yang lebih bijak dan hemat. dan sepertinya kabupaten lahhat sumatera selatan sudah berhasil menghemat anggaran birokrasi, tapi apa nanti mereka akan terus bisa ngelola itu dengan baik?

dan aku juga setuju dengan Tito untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat. tapi yang harus diwujudkan sekarang adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. kalau ada transparansi, maka masyarakat akan bisa melihat mana yang aman untuk dipotong dan mana yang tidak.

dan aku juga senang sekali dengan inisiatif Bank Indonesia untuk digitalisasi pemda. itu akan membawa perubahan yang positif dalam penggunaan anggaran di daerah-desa 🙌
 
Saya pikir Tito Karnavian benar-benar membuat langkah tepat dengan menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi belanja birokrasi ASN. Dengan demikian, birokrasi tidak hanya lebih efektif, tapi juga lebih ramah lingkungan 🌿

Saya setuju bahwa pengalaman masa pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa kerja sama di rumah dapat meningkatkan kinerja. Saya harap kebanyakan ASN bisa mengikuti contoh Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menghemat banyak uang dari belanja birokrasi.

Saya juga sangat mendukung inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan digitalisasi Pemda lewat P2DD. Digitalisasi ini akan membantu meningkatkan transparansi dan efektifitas penggunaan anggaran di daerah-desa, serta membuat proses kebijakan lebih mudah diakses oleh masyarakat. 💻
 
Gak paham apa salahnya denganASN nih... Mereka udah bekerja keras, tapi kini mereka harus berubah? Mau menghemat anggaran saja, tapi bagaimana kalau mereka udah punya keluarga sendiri, apalagi anak-anaknya? Apakah mereka harus pindah ke rumah kerja, jadi apa lagi masalah?

Dan kabar baiknya, Kabupaten Lahat berhasil menghemat uang itu. Tapi siapa bilang bahwa semua ASN pasti tidak bisa diubah seperti itu? Mereka udah bekerja keras ini, gak perlu dipaksakan berubah lagi...
 
Gak ngerti apa-apa lagi, birokrasi borosnya sih makin serius! Tito Karnavian benar banget, 75 persen ASN bekerja dari rumah jadi bisa efisiensi, tapi masih banyak yang konsisten berada di kantor. Makanya gak ada perubahan yang signifikan di belanja anggaran.

Saya setuju dengan Tito, penurunan anggaran pusat harus diimbangi dengan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah. Kabupaten Lahat sumatera selatan bisa menemukan Rp425 miliar dari birokrasi, itu gak kecil banget!

Saya penasaran dengan inisiatif Bank Indonesia untuk digitalisasi P2DD. Digitalisasi ini bakanya akan meningkatkan transparansi dan efektifitas penggunaan anggaran yang ada di daerah-desa. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat itu juga solusi yang baik!
 
Saya pikir itu ide yang bagus banget, tapi kalau tidak dijalankan dengan benar bisa jadi hasilnya gak sesuai dengan harapan. Apalagi dengan kebanyakan ASN masih memiliki rutinitas kerja seperti biasa, penghematan gak akan terlalu signifikan, ya?

Saya senang mendengar inisiatif P2DD dari Bank Indonesia, tapi kita harus pasti bahwa digitalisasi ini tidak hanya sekedar "pencahayaan" untuk kebanyakan orang, tapi juga harus bisa meningkatkan kinerja dan transparansi di pihak ASN.

Dan aku setuju dengan Tito tentang pentingnya meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Kalau kita mau menghemat birokrasi, pasti kita juga harus siap untuk memberikan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
 
aku pikir kalau menteri itu kayak gampangnya bisa menghemat birokrasi, tapi apa sih yang dia baca dari kebanyakan ASN? aku sendiri punya teman kantor yang sudah bekerja dari rumah sejak masa pandemi, tapi masih harus datang ke kantor setiap hari. aku pikir itu karena dia tidak bisa berdiam diri, kayaknya. tapi menteri itu benar-benar ingin buat lebih efisien dan hemat birokrasi, aku percaya padanya 🙏
 
kembali
Top