Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa terlalu banyakASN membuat birokrasi berboros. Menurutnya, kelebihan ASN ini memiliki dampak langsung pada penggunaan anggaran yang kurang tepat guna.
Pada masa pandemi Covid-19, pengalaman Tito menunjukkan bahwa dengan 75 persen pegawai bekerja dari rumah, target kinerja tetap dapat dicapai. Namun, kebanyakan ASN masih memiliki rutinitas kerja di kantor seperti biasanya, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam penggunaan anggaran.
Menurut Tito, penurunan anggaran pusat harus diimbangi dengan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah. Ia menemukan bahwa banyak birokrasi di lapangan masih terlalu boros dalam pengeluaran, seperti perjalanan dinas yang terlalu banyak, rapat yang terlalu sering, dan pemeliharaan yang terlalu berlebihan.
Sebagai solusi, Tito mendorong daerah untuk mencontoh keberhasilan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, ia menyambut baik inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan digitalisasi Pemda lewat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ia yakin bahwa digitalisasi ini akan meningkatkan transparansi dan efektifitas penggunaan anggaran yang ada di daerah-desa.
Pada masa pandemi Covid-19, pengalaman Tito menunjukkan bahwa dengan 75 persen pegawai bekerja dari rumah, target kinerja tetap dapat dicapai. Namun, kebanyakan ASN masih memiliki rutinitas kerja di kantor seperti biasanya, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam penggunaan anggaran.
Menurut Tito, penurunan anggaran pusat harus diimbangi dengan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah. Ia menemukan bahwa banyak birokrasi di lapangan masih terlalu boros dalam pengeluaran, seperti perjalanan dinas yang terlalu banyak, rapat yang terlalu sering, dan pemeliharaan yang terlalu berlebihan.
Sebagai solusi, Tito mendorong daerah untuk mencontoh keberhasilan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, ia menyambut baik inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan digitalisasi Pemda lewat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ia yakin bahwa digitalisasi ini akan meningkatkan transparansi dan efektifitas penggunaan anggaran yang ada di daerah-desa.