Koordinasi Tiga Kementerian Berangkat Membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Dihadiri oleh perwakilan dari 3 Kementerian Koordinator dan 13 Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Ketua Harian Tim, Nanik Sudaryati Deyang, mengapresiasi kehadiran para perwakilan K/L untuk mendukung kesuksesan Program MBG.
Program utama pemerintah ini melibatkan tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Agenda utama lintas kementerian adalah pembahasan 19 standar operasional prosedur (SOP) Kesehatan, penyusunan menu serta distribusi MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, perwakilan dari 3 Kementerian Koordinator juga membahas pembentukan kelompok kerja penyiapan bahan baku program.
Pembahasan penting dalam rapat ini adalah penetapan struktur koordinator pelaksana MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BGN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menyusun nomenklatur dan mekanisme kerja.
Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan kantor pelaksana, sementara penyesuaian nama dan struktur akan menunggu arahan dari Kementerian PANRB. Adapun pembiayaan akan disiapkan oleh BGN. Perwakilan dari BKKBN menyoroti perlunya perbaikan tata kelola dan varian menu MBG.
BGN juga menegaskan kebutuhan untuk dini pengantisipasi pasokan bahan pangan yang semakin meningkat sejak jumlah 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi. Pasokan bahan pangan ini akan sangat penting bagi program MBG, terutama menjelang Hari Natal, Tahun Baru, dan Ramadan tahun depan.
TNI Angkatan Darat juga mengembangkan usaha ternak ayam petelur dan penanaman berbagai komoditas pangan untuk memperkuat penyediaan bahan pangan. Sementara itu, Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir bagi koperasi produksi agar dapat memasok kebutuhan pangan ke SPPG.
BGN juga menargetkan pada 2026, sekitar 83 juta siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima manfaat program MBG setiap hari. Kementerian Sosial juga mengusulkan agar lansia dan penyandang disabilitas dapat menjadi penerima manfaat tambahan. Presiden telah menyetujui usulan tersebut, dan pada 2027 diharapkan program ini mencakup seluruh masyarakat miskin di Indonesia.
Dalam rapat ini, perwakilan dari Kementerian Kesehatan melaporkan perkembangan pengajuan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG. BGN juga mengatur 19 SOP yang perlu diterapkan untuk memastikan kualitas sanitasi dan kebersihan dapur SPPG.
Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaporkan bahwa 20 persen dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan.
Rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Dihadiri oleh perwakilan dari 3 Kementerian Koordinator dan 13 Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Ketua Harian Tim, Nanik Sudaryati Deyang, mengapresiasi kehadiran para perwakilan K/L untuk mendukung kesuksesan Program MBG.
Program utama pemerintah ini melibatkan tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Agenda utama lintas kementerian adalah pembahasan 19 standar operasional prosedur (SOP) Kesehatan, penyusunan menu serta distribusi MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, perwakilan dari 3 Kementerian Koordinator juga membahas pembentukan kelompok kerja penyiapan bahan baku program.
Pembahasan penting dalam rapat ini adalah penetapan struktur koordinator pelaksana MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BGN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menyusun nomenklatur dan mekanisme kerja.
Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan kantor pelaksana, sementara penyesuaian nama dan struktur akan menunggu arahan dari Kementerian PANRB. Adapun pembiayaan akan disiapkan oleh BGN. Perwakilan dari BKKBN menyoroti perlunya perbaikan tata kelola dan varian menu MBG.
BGN juga menegaskan kebutuhan untuk dini pengantisipasi pasokan bahan pangan yang semakin meningkat sejak jumlah 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi. Pasokan bahan pangan ini akan sangat penting bagi program MBG, terutama menjelang Hari Natal, Tahun Baru, dan Ramadan tahun depan.
TNI Angkatan Darat juga mengembangkan usaha ternak ayam petelur dan penanaman berbagai komoditas pangan untuk memperkuat penyediaan bahan pangan. Sementara itu, Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir bagi koperasi produksi agar dapat memasok kebutuhan pangan ke SPPG.
BGN juga menargetkan pada 2026, sekitar 83 juta siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima manfaat program MBG setiap hari. Kementerian Sosial juga mengusulkan agar lansia dan penyandang disabilitas dapat menjadi penerima manfaat tambahan. Presiden telah menyetujui usulan tersebut, dan pada 2027 diharapkan program ini mencakup seluruh masyarakat miskin di Indonesia.
Dalam rapat ini, perwakilan dari Kementerian Kesehatan melaporkan perkembangan pengajuan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG. BGN juga mengatur 19 SOP yang perlu diterapkan untuk memastikan kualitas sanitasi dan kebersihan dapur SPPG.
Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaporkan bahwa 20 persen dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan.