Bos Menteri Perhubungan, Andi Aziz, memanggil Direktur Jenderal PT Asa Perkasa (APBN) untuk menjelaskan tindakan perusahaan tersebut dalam mengelola utangnya. Pada pertemuan yang dilakukan di kantor Menteri Perhubungan, Bos Andi Aziz menyatakan bahwa APBN harus tanggung jawab atas utang-utang yang sudah terakumulasi.
"Kita tidak ingin membiarkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawabnya", kata bos menteri. "Tapi, kita juga tidak ingin melakukan tindakan yang terlalu keras, karena ini adalah proses pembetalan utang yang harus dilakukan secara bertahap".
Direktur Jenderal PT Asa Perkasa, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan upaya untuk mengelola utang-utangnya. Namun, bos menteri meminta agar perusahaan tersebut dapat menunjukkan rencana yang lebih spesifik tentang cara mereka akan mengelola utang-utang tersebut.
"Kita tidak hanya memperhatikan jumlah utang, tapi juga kualitasnya", kata bos menteri. "Jika perusahaan memiliki rencana yang baik untuk mengelola utang-utangnya, maka kita akan menolak tawaran penagihan utang".
Pada pertemuan ini, Bos Andi Aziz juga meminta agar APBN dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. "Kita ingin melihat rencana bisnis perusahaan dan bagaimana mereka akan mengelola utang-utangnya", kata bos menteri.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto telah memprioritaskan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola utang-utangnya.
"Kita tidak ingin membiarkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawabnya", kata bos menteri. "Tapi, kita juga tidak ingin melakukan tindakan yang terlalu keras, karena ini adalah proses pembetalan utang yang harus dilakukan secara bertahap".
Direktur Jenderal PT Asa Perkasa, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan upaya untuk mengelola utang-utangnya. Namun, bos menteri meminta agar perusahaan tersebut dapat menunjukkan rencana yang lebih spesifik tentang cara mereka akan mengelola utang-utang tersebut.
"Kita tidak hanya memperhatikan jumlah utang, tapi juga kualitasnya", kata bos menteri. "Jika perusahaan memiliki rencana yang baik untuk mengelola utang-utangnya, maka kita akan menolak tawaran penagihan utang".
Pada pertemuan ini, Bos Andi Aziz juga meminta agar APBN dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. "Kita ingin melihat rencana bisnis perusahaan dan bagaimana mereka akan mengelola utang-utangnya", kata bos menteri.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto telah memprioritaskan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola utang-utangnya.