Tegas! Respons Bos Danantara Soal Purbaya Ogah Tanggung Utang Whoosh Pakai APBN

Bos Menteri Perhubungan, Andi Aziz, memanggil Direktur Jenderal PT Asa Perkasa (APBN) untuk menjelaskan tindakan perusahaan tersebut dalam mengelola utangnya. Pada pertemuan yang dilakukan di kantor Menteri Perhubungan, Bos Andi Aziz menyatakan bahwa APBN harus tanggung jawab atas utang-utang yang sudah terakumulasi.

"Kita tidak ingin membiarkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawabnya", kata bos menteri. "Tapi, kita juga tidak ingin melakukan tindakan yang terlalu keras, karena ini adalah proses pembetalan utang yang harus dilakukan secara bertahap".

Direktur Jenderal PT Asa Perkasa, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan upaya untuk mengelola utang-utangnya. Namun, bos menteri meminta agar perusahaan tersebut dapat menunjukkan rencana yang lebih spesifik tentang cara mereka akan mengelola utang-utang tersebut.

"Kita tidak hanya memperhatikan jumlah utang, tapi juga kualitasnya", kata bos menteri. "Jika perusahaan memiliki rencana yang baik untuk mengelola utang-utangnya, maka kita akan menolak tawaran penagihan utang".

Pada pertemuan ini, Bos Andi Aziz juga meminta agar APBN dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. "Kita ingin melihat rencana bisnis perusahaan dan bagaimana mereka akan mengelola utang-utangnya", kata bos menteri.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto telah memprioritaskan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola utang-utangnya.
 
kabar gak, kayaknya pemerintah jadi lebih teliti lagi dalam pengelolaan perusahaan yang ketergantungan banyak utang, tapi juga harus ada yang bisa menyesuaikan agar perusahaan tidak terlalu stres dan terburu-buru. misalnya seperti mengajukan rencana bisnis yang jelas dan spesifik agar nanti gak bisa dilibatkan penagihan utang aja.
 
Perlu diingat, jika PT Asa Perkasa tidak mau memberikan rencana yang jelas tentang bagaimana mereka akan mengelola utang-utang tersebut, maka tawaran penagihan utang itu tidak akan bisa dipertimbangkan. Saya ragu-ragu dengan kebijakan ini, karena kalau begitu pemerintahnya akan terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh perusahaan itu sendiri.

Mungkin pemerintah harus lebih teliti lagi dalam membuat rencana penagihan utang. Membuat rencana yang jelas dan terstruktur dapat membantu PT Asa Perkasa mengelola utang-utangnya dengan lebih baik. Kita tidak ingin melihat PT Asa Perkasa menjadi contoh perusahaan yang gagal mengelola utang, karena itu akan berdampak pada seluruh masyarakat. 🤔
 
Gimana kalau kita ngihasilkan transparansi lebih dalam pengelolaan APBN? Bos Andi Aziz benar-benar ingin melihat rencana bisnis yang jelas dan spesifik dari PT Asa Perkasa tentang bagaimana mengelola utang-utangnya. Saya rasa ini penting agar kita bisa percaya bahwa perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk mengelolanya dengan baik. Jangan sampai mereka hanya menyalahkan pemerintah atau membuat rencana yang tidak terlalu realistis. Kita harus yakin bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mengelolanya sendiri. 🤔
 
ada kayaknya pemerintah mau fokus pada efektivitas pengelolaan utang perusahaan, tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya pemerintah bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang itu sendiri 🤔. kayaknya ada kesempatan bagi APBN untuk memperbaiki kebijakan dan mengelola utang dengan lebih efektif, jadi semoga perusahaan dapat menunjukkan rencana yang solid 💼. tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa terlibat dalam proses pengelolaan utang ini, sehingga kita semua bisa memahami apa yang terjadi dan bagaimana caranya kita bisa membantu 🌟
 
Gak sabar nih, apa yang diartikan dari pertemuan ini? Asa Perkasa lagi-lagi mengalami masalah dengan utangnya... Tapi kiri-kiri aja, ingin melihat rencana mereka buat mengelola utang. Apakah ini bukan contoh yang baik untuk perusahaan kecil? Kita harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa pemerintah gak serius mengambil tindakan terlebih dahulu? Kita harus bisa melihat rencana bisnis perusahaan dan bagaimana mereka akan mengelola utang-utangnya...
 
Pernah kira kalau gini bisa terjadi... Bos Menteri Perhubungan ngomongin tentang tindakan APBN yang tidak jelas. Udah waktunya kita makin transparan, gimana sih? Kita butuh rencana spesifik dari perusahaan itu bukan cuma jumlah utang aja. Dan apa yang bisa kita lakukan jika mereka tidak mau tanggung jawabnya? Tapi sekarang ini pemerintah Prabowo Subianto ngomongin tentang prioritas, tapi apakah benar-benar adaPrioritas atau hanya ngeliat-ngeliat?
🤔
 
Kalau gini aja, buat apa lagi? Perusahaan udah berusaha untuk mengelola utang-utangnya, tapi pemerintah masih mau menuntutnya lagi. Aku pikir kalau ada rencana yang jelas bagaimana cara mengelola utang-utang itu, mesti diprioritaskan. Tapi juga jangan terlalu keras, karena ini proses pembetalan utang aja 🤔💸
 
kembali
Top