Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak akan ikut protes bersama gubernur daerah lain terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, keputusan itu sudah menjadi bagian dari undang-undang APBN yang telah disahkan di DPR.
"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen," kata Pramono saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta.
Namun, ia menyatakan bahwa tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Ia juga menyebut pemotongan itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.
Oleh karena itu, Pramono akan mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. Ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan alternative financing yang dapat membantu membangun kota terbesar di Indonesia tersebut.
"Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik," ujarnya.
Pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah menimbulkan protes dari berbagai gubernur di Indonesia. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa pagi ini.
"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen," kata Pramono saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta.
Namun, ia menyatakan bahwa tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Ia juga menyebut pemotongan itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.
Oleh karena itu, Pramono akan mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. Ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan alternative financing yang dapat membantu membangun kota terbesar di Indonesia tersebut.
"Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik," ujarnya.
Pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah menimbulkan protes dari berbagai gubernur di Indonesia. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa pagi ini.