Tak Ikut Rombongan Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Buka Suara

Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak akan ikut protes bersama gubernur daerah lain terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, keputusan itu sudah menjadi bagian dari undang-undang APBN yang telah disahkan di DPR.

"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen," kata Pramono saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta.

Namun, ia menyatakan bahwa tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Ia juga menyebut pemotongan itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.

Oleh karena itu, Pramono akan mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. Ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan alternative financing yang dapat membantu membangun kota terbesar di Indonesia tersebut.

"Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik," ujarnya.

Pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah menimbulkan protes dari berbagai gubernur di Indonesia. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa pagi ini.
 
maksudnyak siapa yang tidak mau ikut protes aja. tapi rasanya kalau gusik juga sama-sama, kan? apalagi ini sudah bukan rahasia lagi, pemotongan itu udh diundang undang... tapi kayaknya ada yang masih khawatir banget, tapi apa yang bisa dilakukan sih? jadi malah cari sumber pendanaan lain aja, nanti Jakarta gak akan masalah lagi.
 
omg gini kabar dari pramono nih! dia bilang kalau pengurangan anggaran transfer ke daerah itu sudah jadi undang-undang dan tidak bisa di tolak lagi. tapi aku pikir kalo dia memilih untuk mencari sumber pendanaan lain buat Jakarta itu masih bisa di lakukan. kalau mau cari cara baru buat mengembangkan Jakarta itu bisa! tapi gini juga perlu ada penyelesaian untuk masyarakat yang merasa terkena dampak dari pengurangan anggaran itu.
 
ini kalimat dari si mantan aktivis ๐Ÿ˜’ apa yang terjadi dengan semuanya? semua orang sama-sama tidak ingin melakukan perubahan, hanya saja ada satu orang yang ingin mengubah hal ini, tapi sepertinya tidak dipedulikan oleh masyarakat atau apalagi gubernur lainnya. jadi, itu bukan tentang Jakarta ini dan Jakarta itu, tapi tentang apa yang kita butuhkan sebenarnya untuk kemajuan negara ini. kita harus berpikir lebih luas daripada itu saja ๐Ÿ˜”
 
Gue pikir kalau gubln DKI Jakarta itu nggak masuk akal banget aja! Apa sih dia bilang jakarta kan sebagai contoh model untuk daerah lain? Kalo begitu kenapa dia tidak mau ikut protes sama daerah lain yang punya masalah? Gue rasa dia hanya ingin jaga reputasinya sendiri. Nah, kalau gue coba pikir, mungkin gubln Jakarta itu nggak terlalu mau mengambil inisiatif untuk mencari sumber pendanaan buat daerahnya sendiri. Mungkin dia terlalu fokus pada mempertahankan status quo aja! ๐Ÿ˜’
 
๐Ÿค” Kita harus mengerti bahwa pemotongan anggaran transfer ke daerah itu sudah menjadi bagian dari undang-undang yang telah disahkan, nggak ada alasan untuk berprotes lagi ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ. Yang penting adalah Jakarta harus bisa mencari sumber pendanaan di luar APBD, seperti KLB atau Jakarta Collaboration Fund, agar kita bisa membangun kota terbesar di Indonesia ini dengan lebih baik ๐Ÿ’ก. Tapi, apakah itu bisa dilakukan jika gubernur-gubernur lain nggak mau bekerja sama? ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ Kita harus berharap mereka bisa mengerti bahwa Jakarta tidak bisa melawan sendirian ๐Ÿค”.
 
iya aku pikir ini salah paham tentang TKD sih... kalau pemerintah pusat memotong anggaran transfer ke daerah itu bukannya juga berarti mereka tidak percaya kita bisa mengelola keuangan sendiri? kenapa jadi protes sih... apalagi karena Jakarta yang sudah menjadi contoh baik di bidang pengelolaan APBD. tapi aku pikir ada cara lain untuk mengembangkan alternatif financing itu, seperti mencari investor yang ingin investasi di daerah yang berpotensi besar seperti Jakarta. dan juga harus ada perencanaan yang matang sebelum memulai proyek-proyek besar seperti itu. tidak bisa sembarangan saja... ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
ya gak ngerti banget sih apa yang dilakukan governur DKI Jakarta Pramono Anung nih... seriusnya TKD itu bukan cuma soal anggaran aja tapi juga masalah kebijakan yang harus diatasi. siapa tahu kalau Jakarta tidak bisa menerima TKD, bagaimana caranya kalau ada kemacetan di Jakarta? padahal Jakarta ini jadi contoh bagi daerah lain... aku pikir ada solusi lain yang lebih baik dari hanya mencari sumber pendanaan di luar APBD aja...
 
omong omongan gubln sih, kok jadi begitu aja? kalau gak ada TKD, gimana cara daerah bisa terbiasa dengan budget yang banyak itu? apalagi kalau gak ada TKD, Jakarta pasti terlupakan kan?

nah, toh dia bilang kalau sudah ada undang-undang di DPR sih, tapi gak berarti dia bilang kalau dia setuju ya? ini seperti game teka-teki aja, gimana cara caranya gak ada uang untuk daerah itu?

dan apa sih dengan alternative financing yang dia buat? KLB, SP3L, SLF, kayaknya dia juga nih jujur bahwa dia belum pernah mengelolanya baik-baik sebelumnya?

yang salahnya sih dia bilang kalau tidak ada ruang untuk berargumen kalau sudah ada undang-undang di DPR... gimana caranya gak bisa bernyanyi dulu? ๐Ÿคฃ
 
aku rasa gubln DKI Jakarta ini nggak bisa salah kan, siapa yang mau terus naikin biaya TKD ya kan? tapi aja kalau gubln lain juga ikut protes kan kayaknya gak ada solusi apa lagi ๐Ÿค”. aku pikir wajar banget kalau gubln DKI Jakarta cari sumber pendanaan lain, kayaknya ada alternatif yang lebih baik dari TKD. tapi aku rasa ini nggak bisa dilakukan tanpa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, karena kalau gubln daerah hanya ikut protes saja kayaknya tidak akan ada perubahan apa pun ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ.
 
Gue rasa aja kabar gembira kan kalau beliau Bapak Pramono masih fokus membangun Jakarta kaya banget ๐Ÿคฉ. Nah, gue rasa perlu dia cari alternative financing bukan cuma SP3L aja, karena kalau cuma itu saja gue rasa Jakarta akan kesulitan untuk dibiayai ๐Ÿค‘. Mungkin dia bisa mencari sumber pendanaan dari donasi atau investasi, nah, itu akan menjadi cara yang lebih baik dari APBD juga kaya ๐Ÿค”. Dan yang paling penting, Beliau harus tidak lupa memperhatikan kebutuhan masyarakat Jakarta, jadi gue rasa Beliau harus mulai dari daerah di kota ini, bukan hanya fokus pada proyek-proyek pembangunan besar-besaran aja ๐Ÿ™๏ธ.
 
ini kayaknya kesalahpahaman ya. gubln DKI itu punya taktik yang cerdas banget. dia nggak bisa diprotes, karena itu sudah ada undang-undang yang jelas. tapi siapa tahu, kalau gubln lainnya masih bisa berprotes, maka mungkin gubln DKI itu perlu kembali mempertimbangkan opsi lain ya. tapi sepertinya gubln DKI itu sudah teliti banget dalam mencari sumber pendanaan alternatif...
 
Aku pikir kalau ini salah pilihan nggak bisa dipertanggolin. Mereka kalo protes, apa lagi bawa bukti siapa sih? Jakarta ini sudah menjadi contoh bagus tentang cara transparan dan pembangunan yang baik. Kalau ada masalah, harus dibicarakan di tempat yang tepat, bukan melompat nggak ke protes.

Aku senang Pramono ini mau mencari solusi lain, yaitu menggunakan sumber pendanaan di luar APBD. Ini bisa membantu membangun Jakarta lebih baik dan tidak tergantung pada satu sumber aja. Dan aku juga senang dia ingin mengembangkan alternative financing, itu akan membantu kota ini menjadi lebih berdaya saing. Tapi kalau mau tahu, aku pikir ada yang salah dengan cara ini...
 
Makasih ya gublnya, tapi gini aja, kalau Jakarta terus duduk diam saat daerah lain nggak punya uang lagi, toh Jakarta apa yang mau jadi contoh? Walaupun dia bilang jakarta apapun kan menjadi role model, tapi bagaimana kalau contoh itu tidak bisa jadi kenyataan? Tapi siapa tahu, mungkin ini akan membuat gublnya lebih cekat dalam mencari sumber pendanaan lainnya.
 
๐Ÿค” gimana sih dengan kalau pemerintah selalu bilang bahwa pembangunan harusnya harus seimbang? tapi sepertinya kalau pemerintah sendiri yang mengambil keputusan untuk memotong dana yang dipinjamkan dari mereka, itu bukannya beda hal lagi. aku pikir kalau kita harus membuat sistem yang lebih baik, jadi ketika ada dana yang dipinjamkan, maka itu tidak boleh dipotong tanpa ada alternatif lain ya? seperti apa caranya sih? aku suka dengan ide Pramono tentang alternative financing, tapi sepertinya kita perlu membuat strategi yang lebih matang untuk mengembangkan hal itu. ๐Ÿ“Š
 
Pemotongan anggaran transfer ke daerah ini memang buat banyak gubernur galat, tapi aku rasa jawabannya dari Pramono agak konyol lho ๐Ÿค”. Ia bilang kalau TKD sudah menjadi bagian dari undang-undang APBN yang telah disahkan di DPR, tapi itu nggak berarti semua harus setuju dan tidak bisa berbicara. Gubernur lainnya benar-benar mempunyai alasan untuk merasa kesal, karena pemotongan itu memang berdampak besar pada kehidupan mereka dan masyarakat daerah mereka ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ.

Aku rasa yang paling penting disini adalah Pramono ingin mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. Itu ide yang bagus, tapi aku harap dia juga tidak lupa untuk mencoba alternative financing yang lebih baik dan lebih transparan ๐Ÿ“Š.
 
๐Ÿค” kalau gini aja sih, apakah semua daerah harus ikut protes? kenapa jakarta tidak bisa berdiri sendiri? ๐Ÿ˜• aku rasa salahnya kalau gubernur lain memprotes tapi sebenarnya sudah ada peraturan yang jelas. tapi aku juga paham kalau pembangunan kota terbesar di indonesia memang membutuhkan bantuan dari luar, tapi apa yang harus dilakukan sih? tidak bisa langsung mengambil uang daripada kantorsu ๐Ÿ˜‚. aku rasa lebih baiknya ada solusi lain, misalnya membuat sistem yang lebih efisien dan tidak ada birokrasi yang berlebihan. jadi semua daerah bisa berkembang dengan lebih baik ๐Ÿš€
 
Makasih ya sih, kabar gembira sih tapi kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat umum aja ngerasa apa lagi? Pemotongan TKD ini kan bagian dari APBN yang sudah disahkan, tapi apa yang jadi kalau kita harus membiayai proyek-proyek daerah lain? Jakarta sudah menjadi role model bagi daerah-daerah lain, tapi sekarang kita diwajibkan mengorbankan kepentingan kami sendiri untuk mengajak proyek-proyek lain? Gue rasa ini bukan tentang kebijakan yang baik atau tidak, tapi tentang prioritas. Prioritas apa sih? Kita harus berani tanya hal tersebut dulu ๐Ÿ˜•
 
aku pikir salah satu masalahnya siapa yang bilang Jakarta harus menjadi contoh? itu kan tidak adil, kalau Jakarta harus membayar lebih banyak dari daerah lain, tentu juga akan membuat Jakarta tidak mampu berkembang. aku rasa ada kesempatan bagi mereka untuk mencari alternatif lain, seperti menggunakan KLB dan SP3L yang belum terkelola dengan baik di Jakarta.
 
aku yakin ya, TKD itu penting banget karna jadi sumber dana yang banyak lagi kalo gak ada biaya transfer ke daerah itu nanti jakarta akan terlupakan deh... toh kalo gubernur lain memprotes itu kayaknya mereka penasaran dulu siapa yang aja gini...
 
kembali
Top