Banyak rakyat Indonesia yang masih menginginkan pilihan raya kepala daerah dilaksankan secara langsung. Menurut survei Populi Center, sebanyak 89,6 persen responden ingin gubernur dipilih secara langsung, sedangkan 94,3 persen ingin bupati dan wali kota juga dipilih secara langsung.
Dalam survei tersebut, penerimaan publik terhadap mekanisme pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan. Kecerdasan umum masyarakat juga mempengaruhi mereka.
Ketika kepercayaan kepada kedua lembaga tersebut masih terbatas, dia menilai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dapat hanya mengandalkan dasar hukum atau argumentasi efisiensi. Reformasi partai politik menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan kualitas demokrasi, legitimasi politik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum melakukan perubahan mekanisme pilkada.
Dalam survei tersebut, penerimaan publik terhadap mekanisme pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan. Kecerdasan umum masyarakat juga mempengaruhi mereka.
Ketika kepercayaan kepada kedua lembaga tersebut masih terbatas, dia menilai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dapat hanya mengandalkan dasar hukum atau argumentasi efisiensi. Reformasi partai politik menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan kualitas demokrasi, legitimasi politik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum melakukan perubahan mekanisme pilkada.