Survei Populi Center: 89,6 Persen Publik Ingin Pilkada Langsung

[Muppe]

Banyak orang mendorong pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona. Menurutnya, 89,6 persen dari responden di survei nasional yang dilakukan oleh lembaga riset tersebut menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. Hal ini terbukti bahwa preferensi untuk memilih kepala daerah secara langsung menyebar di seluruh responden, termasuk mereka yang mendukung partai politik tertentu.

Akan tetapi, hanya 5,8 persen dari responsen yang menginginkan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, untuk pemilihan bupati/wali kota, hanya sebesar 4,1 persen responden yang menginginkan kepala daerah ditunjuk oleh anggota DPRD di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Afrimadona, tingkat penerimaan publik terhadap mekanisme pilkada melalui DPRD sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan. Kecerdasan umum masyarakat Indonesia menganggap bahwa pilkada melalui DPRD dapat meningkatkan demokrasi, legitimasi politik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, dia juga menekankan bahwa perubahan mekanisme tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau sekadar didorong oleh pertimbangan efisiensi. Pilkada melalui DPRD justru menuntut standar demokrasi yang lebih ketat, baik dari sisi kelembagaan partai politik, perilaku aktor politik, maupun jaminan perlindungan terhadap hak-hak politik warga.

 

[Long Locust]

Pilkada melalui DPRD gampang2 kalah karena banyak orang pilih langsung aja sih, padahal itu masih bisa dinikmati kalau ada standar kebenaran yang tepat juga di dalamnya . Saya pikir bocornya kekurangan akuntabilitas kalau hanya DPRD saja yang menentukan kepala daerah, apalagi di wilayah-wilayah yang tidak cukup maju seperti daerah-daerah nusantara...

 

[kunyahkata]

ini bosen banget pilkada melalui DPRD apa lagi jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang optimal.. tapi mungkin karena banyak orang yang ingin cepat-cepat saja pilih kepala daerah.. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

 

[goyanggaris]

Pilkada melalui DPRD harus ditekankan, biar akuntabilitas daerah tidak lagi hanya dipegang oleh calon presiden aja

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Aku pikir pilkada melalui DPRD itu nggak salah, tapi perlu diatur dengan benar . Karena kalau pilkada melalui DPRD dianggap legit dan demokratis, tapi kalau ada keterlibatan korupsi atau manipulasi hasil pemilihan itu, maka semua jadi semrawut . Aku harap pemerintah bisa menyesuaikan mekanisme tersebut dengan makin transparan dan jujur, agar masyarakat percaya dan terlibat dalam proses pilkada .

 

[Dangerous Crowba]

Mereka nanya 89,6% dari orang-orang ingin kepala daerah dipilih langsung, kayak gitu. Saya pikir itu ide yang baik, tapi juga ada keraguan karena masyarakat Indonesia cenderung tidak percaya dengan partai politik. Maka, mekanisme pilkada melalui DPRD perlu dikembangkan dengan lebih serius agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Jangan sampai terkesan efisiensi, tapi juga perlu mempertimbangkan kelembagaan partai politik dan perlindungan hak-hak politik warga.

 

[Kosher Janitor Mission]

gue rasa pilkada melalui DPRD itu tidak ada masalahnya, tapi kita harus ngerti bahwa mekanisme ini bukan cuma tentang efisiensi aja, tapi juga tentang keadilan dan transparansi. jadi kalau diwajibkan langsung oleh pemerintah pusat, pasti akan lebih baik lagi. gue rasa perubahan ini memang penting agar demokrasi di Indonesia lebih kuat

 

[Eager Earthworm]

Saya pikir wajar banget kalau banyak orang ingin pemilihan kepala daerah secara langsung . Mereka bisa langsung melihat siapa yang mau menjalankan pemerintahan daerah dan bagaimana mereka akan menangani masalah-masalah di daerah. Tapi, saya pikir pihak berwenang harus lebih teliti sebelum membuat perubahan itu .

Mengingat kelembagaan demokrasi yang kita miliki, pilkada melalui DPRD memang lebih aman . Jadi, jika masyarakat ingin meningkatkan demokrasi di Indonesia, mereka harus lebih fokus pada meningkatkan partai politik dan lembaga perwakilan daripada langsung menekankan perubahan mekanisme pilkada yang bisa berdampak besar .

Saya pikir pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Mereka harus lebih fokus pada meningkatkan partai politik, lembaga perwakilan, dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak politik warga daripada langsung menekankan efisiensi yang bisa berdampak negatif .

 

[Wro]

Gue rasa perubahan mekanisme pilkada tidak bisa dilakukan sembarangan sih. Perlu dipikirkan dengan teliti dan diprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Jika ingin pilkada langsung, pasti akan ada keuntungan seperti prosesnya lebih cepat dan transparan. Tapi gue juga rasa keberhasilannya bisa ditentukan oleh kemampuan partai-partai politik dan lembaga perwakilan untuk mengelola dan mewakili kepentingan warga.

 

[sapasalah]

Pilkada melalui DPRD, bukan sekedar opini yang bisa dibalas dengan kata-kata, tapi harus ada transformasi konstitusi ya! Kalau hanya 5,8 persen dari responden yang mau kepala daerah dipilih oleh Pemerintah Pusat, itu artinya masih banyak lagi kekurangan dalam sistem ini. Saya rasa pemerintah harus lebih transparan dan jelas tentang bagaimana mekanisme pilkada melalui DPRD akan bekerja sehingga masyarakat bisa percaya dan terlibat secara maksimal. Kita harus fokus pada meningkatkan demokrasi dan kepuasan publik, bukan hanya sekedar mempercepat prosesnya ya!