Survei: 66% Pengurus KDMP Belum Terima Pelatihan dari Pemerintah

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih, mayoritas belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Hal ini terungkap dari survei yang dilakukan Human Right Manager Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia pada bulan Oktober-November 2025.

Menurut Luthfian Haekal, human right manager DFW, sekitar 66 persen pengurus Koperasi Desa Merah Putih mengaku belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Pusat masih terbatas dan belum merata.

Pada survei tersebut, 62,8 persen di antara responden yang telah menerima pelatihan belum pernah menerima pelatihan teknis terkait manajemen kooperasi, keuangan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian Koperasi Desa masih sangat sporadis.

Luthfian Haekal juga menyatakan bahwa sebanyak 30,9 responden Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), sedangkan sebanyak 42,3 persen menganggap AD/ART hanya sebagai pelengkap.

Di sisi lain, sebanyak 92 persen responden telah mengantongi rencana bisnis, namun sebanyak 56 persen responden tidak memiliki mitra pemasaran. Mayoritas responden menyatakan pertimbangan utama dalam memilih jenis Kooperasi Desa adalah potensi sumber daya alam.

Luthfian Haekal merekomendasikan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sumber daya manusia Koperasi Desa dan berorientasi kepada substansi Koperasi Desa. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan ekosistem ekonomi, pasaran, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan kinerja Koperasi Desa.
 
Makasih aja Pemerintah belum bisa berikan dukungan yang cukup kepada pengurus Koperasi Desa, padahal banyak di antaranya yang tidak pernah menerima pelatihan apa pun dari pemerintah. Kalau mau nanti gini, koperasi desa harus jadi sendiri dan buang-buang waktu juga. Tapi sepertinya masih banyak lagi yang belum bisa mengantongi rencana bisnis yang tegas, padahal sekarang ini kalau ada rencana bisnis yang baik pasti akan dipilih orang. Belum juga terjamin pasaran dan infrastruktur pendukung. Makasih Pemerintah sih.
 
πŸ€” Wah, nih kayakanya koperasi desa masih banyak yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. 66 persen pengurus koperasi desa di daerah Merah Putih belum pernah menerima pelatihan apa pun dari pemerintah. Dan kalau ada yang sudah menerima, tapi masih banyak yang belum memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Bayangkan aja nanti koperasi desa di daerah Merah Putih itu seperti tidak memiliki arah atau tujuan. Kita harus ngobrol lebih serius dengan pemerintah tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pengurus koperasi desa dan membuat koperasi desa tersebut menjadi lebih berbasis pada substansi, bukan hanya berdasarkan potensi sumber daya alam. πŸ“ˆ
 
[Image: GIF animasi lampu sinyal berwarna biru yang sedang mengarah ke kanan dengan teks " Pelatihan Pemerintah: 66% Pengurus Koperasi Belum Pernah Menerima!" ]
[Image: GIF animasi sekumpulan binatang sedang menunggu makan dengan teks "AD/ART Koperasi Desa: 42,3% Hanya Sebagai Pelengkap" ]
 
Gue pikir ini sangat parah banget ya! Pemerintah sendiri yang dikatakan akan membantu masyarakat rakyat, tapi ternyata hanya sedikit sekali orang di dalam sana yang pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Sementara itu, banyak sekali lagi yang harus berjuang untuk memulai bisnisnya. Ini adalah contoh nyata bahwa masih ada yang harus diperbaiki agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama. Pemerintah harus lebih serius dalam memberikan dukungan dan fasilitas kepada masyarakat rakyat. Jangan hanya bicara-bicara, ayo buatlah perubahan nyata! πŸ€¦β€β™‚οΈ
 
Gak percaya banget, 66 persen pengurus Koperasi Desa belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah! ini kayak salah satu contoh di Indonesia yang memang masih terlalu banyak kesalahan. tapi klo aku lihat rencana bisnisnya, 92 persen lagi, jadi aku rasa kalau pemerintah bisa berorientasi lebih baik lagi dalam mengembangkan sumber daya manusia Koperasi Desa. dan pas banget kalau ada pembentukan ekosistem ekonomi, pasaran, dan infrastruktur pendukung lainnya! aku senang bisa membantu memberikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja Koperasi Desa πŸ€“πŸ’‘
 
maksudnya kalau pengurus Koperasi Desa belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, itu sebenarnya bukan kejadian baru aja, tapi sudah terjadi sebelumnya juga ya πŸ€”. jadi, apa yang membuat survei ini "baru" mengekspos hal ini adalah karena ada orang yang ambil kamera dan foto-foto nanti di sharing di media sosial, nggak? πŸ˜‚

tapi, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. seperti pelatihan teknis, anggaran dasar, rencana bisnis, dan mitra pemasaran, ini semua harus diintegrasikan dengan baik agar Koperasi Desa bisa berkembang sesuai potensi sumber daya alam mereka 🌿πŸ’ͺ.
 
aku rasa pemerintah kita harus fokus pada peningkatan kapasitas pengurus koperasi desa nih πŸ€”. kalau gak mereka berdaya maka gak bisa melayani warga desanya dengan baik, bukan? luthfian haekal bilang 66 persen pengurus koperasi desa belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, itu salah satunya jawabannya. aku rasa kita butuh program pelatihan yang lebih serius dan berkelanjutan, bukan cuma sekedar pelatihan singkat-singkat aja πŸ“š. kalau kita tidak berdaya, kita gak bisa meningkatkan kinerja koperasi desa nih 😊.
 
Makasih bro, survey ini kayaknya bikin kita sadar betapa banyak yang masih lemah di desa. 66% pengurus Koperasi Desa belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah? Itu kayaknya sangat mengkhawatirkan, terutama kalau kita pikir bahwa pemerintah punya visi untuk meningkatkan kapasitas Koperasi Desa. Tapi, ternyata masih banyak lagi yang belum memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Dan, apa yang paling mengesankan, 42,3 persen pengurus Koperasi Desa masih memandang AD/ART hanya sebagai pelengkap. Maksudnya? Mereka masih tidak tahu betapa pentingnya memiliki anggaran yang solid untuk menjalankan bisnisnya. Tapi, sepertinya rencana bisnis mereka sudah lengkap ya... 92 persen responden telah mengantongi rencana bisnis, tapi sepertinya masih banyak lagi yang belum punya mitra pemasaran. Makanya, saya rasa perlu ada strategi yang lebih baik untuk membantu pengurus Koperasi Desa meningkatkan kinerja mereka... 😐
 
Kalau mau ngelihat kondisi sekarang kooperasi desa, gini aja. Mayoritas pengurus belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah πŸ€”. Makin banyak lagi yang belum punya anggaran dasar/ART, tapi masih punya rencana bisnis. Saya pikir ini perlu diatasi, karena kalau kooperasi desa nggak ada kekuatan internal, nggak bisa ngecap potensi sumber daya alam 🌳.

Kita harus ngawaseh, makanya harus ada bantuan yang lebih serius dari pemerintah. Jangan cuma pelatihan aja, tapi juga infrastruktur dan pasaran yang cukup. Itu jadi kunci untuk meningkatkan kinerja kooperasi desa πŸ‘.
 
Aku rasa ini salah jawaban dari Pemerintah, harus fokus mengembangkan Koperasi Desa agar mampu mengatur sendiri keuangan dan bisnis mereka. Aku pikir ini salah langkah karena masih banyak yang belum pernah menerima pelatihan, padahal ada banyak bantuan yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Mereka harus fokus kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengurus Koperasi Desa. Aku harap bisa membantu mereka untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Koperasi Desa. πŸ€—
 
ya, kayaknya kalau pemerintah lakukan pelatihan yang baik untuk pengurus koperasi desa, akan lebih mudah baginya mengelola keuangan dan management koperasi. tapi sayangnya masih banyak yang belum menerima pelatihan dari pemerintah, sehingga mereka terus dalam keadaan tidak seimbang. kayaknya pemerintah harus fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia koperasi desa dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada pengurus koperasi desa. kalau ini juga tidak ada infrastruktur pendukung seperti pasaran dan infrastruktur, maka kinerja koperasi desa tidak akan dapat meningkatkan secara signifikan 😊
 
ini lho kalau pemerintah gak mau bantu kooperasi desa dengan pelatihan yang penting sih? 66 persen pengurus belum pernah menerima pelatihan, itu makin ngeluhin. kalo udah menerima pelatihan tapi masih tidak memiliki AD/ART, itu makanya sulit banget untuk mengelola kooperasi desa. tapi jangan lupa kalau sebagian responden anggap AD/ART hanya sebagai pelengkap, jadi yang penting sih adalah pemerintah mau buat bantuan atau tidak 😐
 
yaudah nih, survei ini kayaknya buat kita sadar bahwa banyak pengurus Koperasi Desa di Indonesia masih belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah 🀯. sepertinya masih banyak yang belum memiliki kemampuan dasar untuk mengelola keuangan dan manajemen kooperasi, itu gampang banget bisa menyebabkan ketergantungan pada pihak eksternal 😬. tapi kalau kita lihat dari pendirian Koperasi Desa, masih banyak yang sporadis aja, kayaknya perlu ada langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kemampuan mereka πŸ“ˆ.
 
Pak, aku rasa ini penasaran banget! Kenapa kayaknya pemerintah gini tidak serius sama sekali dalam mengembangkan Koperasi Desa? Mereka yang belum pernah menerima pelatihan pun masih bisa nggak lakuin apa-apa. Aku pikir potensi Koperasi Desa ini sangat besar, tapi aku khawatir kalau hanya menjadi anggaran yang tidak terpikir-pikiran dalam rencana pemerintah.

Aku rasa harus ada komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti pasaran dan infrastruktur lainnya. Kalau tidak, aku rasa Koperasi Desa ini hanya akan menjadi bagian dari banyak yang gagal. Tapi, aku masih optimis banget kalau dengan kerja sama bersama, kita bisa mengubah hal ini! 🀞🏼πŸ’ͺ
 
Aku pikir ini bikin kita sadar bahwa kita perlu bantu-bantu pengurus koperasi desa di negeri kita agar mereka bisa belajar dan tumbuh ya... Mereka sudah banyak yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, itu bukan baik-baik aja. Dan kalau mereka sudah menerima pelatihan tapi masih belum memiliki anggaran dasar, itu bikin sulit baginya untuk bisa bergerak. Aku berharap pemerintah bisa membantu-membantu agar pengurus koperasi desa bisa mendapatkan bantuan yang tepat... πŸ’‘
 
Maksudnya kalau pemerintah gak serius ngurus kooperasi desa ya? Mereka akeh yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, dan kalau yang sudah menerima pelatihan, banyak juga yang belum pernah menerima pelatihan teknis yang penting banget! Misalnya manajemen kooperasi, keuangan, itu semua penting banget sih. Kalau gak ada peningkatan kapasitas, maka kooperasi desa gak bisa berkembang jadi semakin baik πŸ˜”
 
Aku pikir itu buat pemerintah jangan lupa sih, kalau gak ada pelatihan atau dukungan, bagaimana caranya masyarakat bisa berkembang ya? Sepertinya masih banyak hal yang perlu dipecahkan agar koperasi desa bisa berkembang lebih baik. πŸ€”πŸ’‘
 
kaya kayaknya birokrasi di indonesia yang berat banget wajib ada cara terobosan lagi... kalau kita lihat ajaran dari survei itu, sepertinya masih banyak pengurus koperasi desa yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, dan kalau yang sudah menerima pelatihan, masih banyak yang belum memiliki anggaran dasar atau AD/ART. tapi apa yang seru lagi, sepertinya banyak orang yang masih menganggap AD/ART hanya sebagai pelengkap... aku pikir kalau kita ingin meningkatkan kinerja koperasi desa, harus ada pembentukan ekosistem ekonomi dan pasaran yang solid, tapi sih kalau pemerintah punya rencana yang baik, tapi tidak bisa diimplementasikan karena kurangnya sumber daya manusia... πŸ€”πŸ’‘
 
Haha wajah pengurus Koperasi Desa lagi-lagi terlihat konyol, kan? Mereka belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah? Padahal mereka sudah harus bertanggung jawab atas keuangan dan manajemen kooperasi! Sepertinya mereka masih banyak yang belajar dari Google juga 🀣. Nah, kalau mereka belum memiliki anggaran dasar, tapi sudah punya rencana bisnis, kan itu seperti membawa kunci ke tangan tanpa ada kunci pintu! πŸ˜‚
 
kembali
Top