Soal Minimnya Anggaran ke Daerah, Purbaya: Jangan Protes Saya, Protes ke Pak Tito! : Okezone Economy

Pembatasan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang terus memicu kontroversi di tengah masyarakat, sekarang turut menjadi sasaran kritik dari Menteri Keuangan Purbaya. Ia membenarkan perasaan warga yang merasa kesepian dengan kebijakan tersebut.

"Kenapa anggarannya dipotong? Saya juga belum jadi Menteri Keuangan saat itu," kata Purbaya. "Dan dasar pemotongan juga tidak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50-70%, tapi bagaimana hidup di daerah?"

Menteri tersebut mengaku heran dengan kebijakan ini, di mana beliau menilai akan sulitkan perekonomian daerah tumbuh. Namun, sekarang ia setuju untuk memberikan kelonggaran dalam anggaran TKD.

Dia masih ingat ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang dan mengajukan kenaikan anggaran. Purbaya lantas menyetujui permintaannya, tetapi tidak memiliki konfirmasi tentang jumlah anggaran yang akan ditingkatkan. "Ternyata masih kurang," kata Purbaya dengan tertawa.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan ini juga mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran TKD telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.
 
๐Ÿค” Gue rasa kabar ini bikin permasalahan TKD semakin sulit. Bagaimana caranya kalau pemerintah potong anggaran tapi tidak jelas kenapa? ๐Ÿค‘ Kita harus lebih cermat dalam merencanakan dana agar bisa mengatasi masalah ekonomi di daerah. ๐Ÿ˜’
 
Pikiran aku sih apa kira aja, kalau Menteri Keuangan itu memang tidak faham dengan kebijakan ini, siapa yang faham? Pemotongan anggaran TKD itu bukan mainan, kalau ingin daerah tumbuh pasti harus ada arahan yang jelas. Aku sengaja coba cari informasi tentang TKD, tapi gampang banget aku ketemu jawaban yang tidak jelas. Beliau Menteri Keuangan ini juga bilang bahwa Presiden Prabowo Subianto membenarkannya? Siapa yang percaya itu? Aku rasa aku lebih faham dengan hal ini daripada beliau sendiri.
 
Kalau saking masalahnya, apa salahnya memotong anggaran ke daerah? Semua punya tujuan sama yaitu untuk perekonomian yang baik kan? Tapi gini, ada yang 50-70% aja, berarti banyak yang harus ditanggung oleh warga ya...
 
gak kayaknya ngerasa kesepian aja dgn TKD dipotong. siapa yang punya uang banyak sih? kayaknya harus ada solusi lain bukan cuma potong aja. dan siapa yang bisa paham kalau daerah kekurangan anggaran? menteri keuangan ini kayaknya punya pikiran yang nggak sama dengan rakyat.
 
Kasihan banget ya, benar-benar sulit dipahami sih... 50-70% aja tapi apa yang harus dihindari sih? ๐Ÿค” Mungkin ada cara lain nih untuk pemerintah bisa membuat kebijakan ini lebih jelas dan tidak memiksa warga kesusahan.
 
Kalau mau tahu, apa yang sering dipikirkan oleh para pejabat di Jakarta saat kebijakan itu ditepuk, siapa aja yang akan terkena dampaknya, dan bagaimana nanti kalau anggaran kembali masuk? Gampang saja, siapa pun yang nantinya harus menerima konsekuensinya. Bisa jadi, mereka yang memikirkan soal ini itu, sudah pernah menginjak ke tanah sendiri.
 
Gue pikir gini, kalau TKD dipotong aja itu bukan jua masalahnya siapa sih? Menteri Keuangan yang ini jadi beliau, kenapa jadi kayak ngapain? Kenapa dia takut dengan perekonomian daerah tumbuh? Itu biar gue penasaran sih! Apakah dia tidak punya uang di rumahnya?

Gue pikir Purbaya yang ini benar-benar bijak, dia mengaku bingung dengar TKD dipotong aja. Saya rasa beliau lebih jujur dibanding Menteri Keuangan lainnya. Kalau gue tidak salah, TKD itu bagian dari anggaran yang harus ada di daerah, bukan? Tapi tapi tapi, Menteri Keuangan ini jadi ngapain aja? Saya pikir beliau punya rencana sih...
 
"Keterlibatan orang-orang yang tidak terlalu berpengalaman dalam keuangan untuk mengatur anggaran, itu seperti memasak dengan api yang sangat tinggi ๐Ÿš’๐Ÿณ."
 
Gue pikir kayaknya kenaikan anggaran untuk daerah suda dipertimbangkan dengan lebih baik, gak ada salahnya memberi sedikit kelonggaran aja, biar warga di daerah nanti tidak merasa kesepian dan malah bisa bikin perekonomian daerah tumbuh ya!
 
Pokoknya kalau ingin mengurangi belanjaan di daerah, kenapa jadi sulit? Kita punya uang negara banyak banget ๐Ÿ˜‚, tapi gini saja. Menteri Keuangan itu benar-benar kabur, sih. Berarti dia suka menutup mata, atau gak bisa paham bagaimana hidup di daerah yang lebih kecil? ๐Ÿค” Kenapa beliau takut ingin daerah tumbuh dan menjadi lebih maju? Mungkin dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya? ๐Ÿ˜’
 
Kalau apa kejadian sih, kalau anggaran itu dipotong, siapa yang nanti tahu bagaimana caranya daerah itu bisa berkembang? Saya pikir ini cuma carut-mencurut aja, biar Presiden Subianto bisa bilang dia sudah melakukan sesuatu untuk daerah. Tapi aku masih rasa ga ada logika di situ. Kalau Menteri Keuangan sendiri nggak tahu apa itu TKD, bagaimana caranya nanti dia bisa mengelolanya? ๐Ÿค”๐Ÿ“‰
 
Pembatasan anggaran transfer ke daerah (TKD) ini benar-benar mempermasalahkan banyak orang, kayaknya perlu dipertimbangkan kembali. Saya pikir Menteri Keuangan Purbaya yang baru kali ngekspos masalah ini itu sudah tepat dalam memberikan kelonggaran dalam anggaran TKD. Tapi, apa lagi yang perlu dilakukan? Beliau harus menemukan solusi yang lebih baik untuk perekonomian daerah, sih... ๐Ÿค”
 
Oke banget kawan, sepertinya pemerintah sedang memperhatikan kebutuhan daerah juga ๐Ÿ˜Š. Menteri Keuangan Purbaya yang awalnya netral kayak gila sekarang udah ikut mendukung warga daerah yang merasa kesepian dengan TKD. Saya setuju banget, anggaran harus ditingkatkan agar perekonomian di daerah bisa berkembang. Tapi, siapa tahu ada alasan yang tidak kita ketahui dari belakang... ๐Ÿค”
 
Pembatasan anggaran transfer ke daerah (TKD) itu lagi-lagi bikin kerumunan. Tapi kenapa gini? Ada yang tidak mengerti sih, kalau kita potong anggaran tapi belum jadi Menteri Keuangan juga kayak gitu ๐Ÿ˜’
 
Ggoksssss! ๐Ÿคฏ TKD sih aku pikir pengaruh dari ide yang cerdas, tapi ternyata memicu kontroversi juga waaaahhh ๐Ÿ˜ฑ. Aku senang banget kalau Purbaya setuju memberikan kelonggaran dalam anggaran TKD, ini harus membuat perekonomian daerah kita makin baik ๐Ÿ’ธ. Menteri Keuangan yang lupa memeriksa nanti nggak ada konfirmasi apa aja ya? ๐Ÿค”. Aku ingat ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang, Purbaya justru menyetujui permintaannya tanpa tahu jumlahnya aja, ini seperti main duit! ๐Ÿ˜‚. Saya senang Presiden Prabowo Subianto pun setuju dengan TKD, kalau kita ganti dengan kebijakan yang bermanfaat rasanya kita bisa makin maju ๐Ÿš€.
 
Pembatasan anggaran transfer ke daerah (TKD) memang membuat banyak orang kesepian, apalagi kalau di daerah masih banyak beban pajak yang harus dibayar. Lalu apa arti dari pemotongan anggaran ini? ๐Ÿค”

Menurut survei yang saya lakukan, rata-rata warga di daerah yang memotong anggaran TKD tidak mau membayar lebih banyak pajak. Mereka hanya ingin menerima bantuan yang seimbang dengan kebutuhan mereka sendiri.

Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, pemotongan anggaran ini memang bisa memberikan efek "tekanan" pada perekonomian daerah, terutama di daerah dengan pendapatan rendah. ๐Ÿ“ˆ

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 2025, rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia adalah Rp43.456.000. Tapi kalau kita lihat pada daerah-daerah tertinggal, seperti Papua dan Kalimantan Barat, pendapatan per kapita justru rendah, dengan nilai Rp10.343.000 dan Rp13.479.000, masing-masing. ๐Ÿคฏ

Jadi, kalau ingin membantu meningkatkan perekonomian daerah, kita harus lebih memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut, seperti melalui program-program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur. ๐Ÿ’ก
 
Wahhh, ini kabar gembira banget! Menteri Keuangan nyanyukin bahwa pemotongan anggaran TKD itu salah. Saya juga rasa kayaknya, kenapa harus dipotong aja? Semua orang di daerah itu sibuk-sibik ya, tidak ada waktu untuk bercanda. Tapi sekarang Menteri Keuangan itu nyata-nyata mau mendengarkan pendapat warga. Saya rasa ini karena dia juga pengalaman sendiri, nih? Jadi dia tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Saya harap ini bisa membuat hidup di daerah menjadi lebih mudah, ya! ๐Ÿคฉ
 
ini jadi gini... kalau aja bukannya ada yang salah sama-sama diberi kelonggaran aja, siapa tahu bisa lebih baik lagi ๐Ÿค”. tapi ini masih terasa kurangnya transparansi dari pemerintah, apa kebijakan ini benar-benar berdasar? atau hanya sekedar 'kabut' birokrat yang membuat kesulitan bagi masyarakat ๐Ÿ’ธ
 
Aku pikir kalau TKD harus dipertahankan, tapi sekarang aku salah lagi. Aku rasa kalau Purbaya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di daerah. Dia bilang 50-70% masih tidak jelas, tapi bagaimana hidup sih? Kita buat kebijakan aja, tapi apa yang kita lakukan nanti kalau biangnya tidak ada?

Aku pikir Purbaya malah terlalu santai dengan perbincangan ini. Dia bilang "kenapa aku tidak jadi Menteri Keuangan" seperti itu apa? Aku pikir dia harus lebih fokus pada masalah di depan mata, bukan kembali ke masa lalu.

Tapi... aku salah lagi, mungkin TKD sebenarnya harus dipertahankan. Karena kalau tidak, bagaimana daerah tersebut akan bisa berkembang? Aku malah tidak tahu apa yang benar atau salah lagi...
 
kembali
Top