Saksi Kasus Perizinan K3 Ungkap Alasan Nominal Suap Bervariasi

[lupalokal]

Saksi Kasus Perizinan K3 Ungkap Alasan Nominal Suap Bervariasi, Ada yang Menerima Puluhan Juta Rupiah

Jaksa mengungkapkan bahwa sejumlah staf dan pejabat di dalam Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diduga menerima uang hasil pemerasan perizinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Saksi utama, Nila Pratiwi Ihsan, mengaku telah menerima uang dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3).

Menurut Nila, nominal uang yang dibagikan kepada setiap individu tersebut jumlahnya beragam, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Pihak Jaksa ingin tahu apa alasan nominal suap ini bervariasi.

"Saudari bisa membagikan si A terima sekian puluh juta, atau sekian ratus juta, itu saudara putuskan sendiri atas dasar apa? itu saja pertanyaannya, dan saudari bisa menjawab sebenarnya," tujukan hakim Nur Sari Baktiana.

Saksi Nila menjelaskan bahwa dirinya menjadi penerima uang yang diberikan oleh PJK3 dalam proses pengurusan sertifikat K3. Dia mengatakan bahwa sebagian besar uang tersebut dibayarkan oleh PJK3 kepadanya dalam bentuk transfer dan kemudian didistribusikannya kepada sejumlah staf dan pejabat di Kemnaker.

"Baik kemudian setelah yang, saksi berkomunikasi, kemudian uang masuk ke rekening penampungan, ada yang cash nggak dibayarkan sama PJK3 di antara nya PT KEM Indonesia?" tanya jaksa penuntut umum.

"Sebagian besar ditransfer pak," jawabnya Nila.

Dalam persidangan, pihak Jaksa juga menyebut nama lain yang ikut mendapat jatah. Mereka adalah terdakwa Sekarsari Kartika Putri menerima sebesar Rp10 juta sampai Rp30 juta per bulan. Amy Ratna Putri, yang merupakan tim dari Nila, menerima Rp2 juta sampai Rp18 juta per bulan.

Kasus ini juga didakwakan kepada pihak swasta seperti Temurila dan Miki Mahfud dari PT Kreasi Edukasi Mandiri (PT KEM Indonesia).

 

[Russian Mutant Bandit]

Gue pikir kalau forum ini malah membantu mereka yang terlibat dalam kasus suap di Kemnaker. Bisa nggak? Semua informasi dibagikan dengan jelas, tapi siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejujurannya? Ada gini keterbukaan yang cukup, tapi kalau tidak ada ketepatan dalam pembagian uang, itu apa?

 

[Italian H]

Sangat menyesal kira-kira apa yang terjadi di dalam Kemnaker . Berapa banyak dana yang perlu untuk memastikan keamanan dan keselamatan kerja, tapi malah ada yang terlibat dengan suap perizinan, bikin semuanya tidak jelas . Kalau begitu, apakah kita harus lebih teliti dalam memilih pejabat yang akan menangani hal ini, ataukah kita harus lebih hati-hati juga dalam memberikan uang kepada mereka? . Saya pikir penting untuk memastikan bahwa semua orang di Kemnaker bekerja dengan adil dan transparan, bukan hanya kawan-kawan sendiri .

 

[Black Batfis]

omg, kalau begitu siapa yang terkejut deh ya? suap itu kayaknya sudah terlalu umum di kalangan pejabat kaya gitu . tapi apa sih yang harus dilakukan sih? kita harus tahu alasan nominal suap bervariasi, apakah karena skema tertentu atau bagaimana mereka membagikan uang itu . kayaknya ada yang terlibat dengan korupsi, dan itu tidak bisa dibiarkan . kementerian kemnaker ini harus jujur dan transparan dalam pengelolaannya ya, tidak boleh ada uang suap lagi .

 

[Obnoxious Osp]

Kalau kayaknya gini, semuanya nggak masuk akal sih. Perizinan K3 itu kan untuk melindungi kesehatan kerja dan keselamatan? Tapi ternyata ada orang yang menerima uang hasil pemerasan perizinan itu. Apa bedanya dengan korupsi biasa-biasa saja? Jadi, siapa yang bilang bahwa ini tidak termasuk korupsi? Nominal suapnya bervariasi kayak gini, mulai dari ratusan juta hingga puluhan juta. Tapi apa artinya sih? Hanya nggak adil sih. Dan siapa yang akan dipungut biaya itu? Rakyat Indonesia?

 

[sapasenja]

Maksudnya siapa sih nanti bisa dipercaya lagi dengan korupsi yang begitu parah di Kemnaker? Mereka ini udah menerima uang hasil pemerasan perizinan, berarti sudah ada 'bahu-membahu' dengan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Dan alasan nominal suap bervariasi? Hmm, itu saja pertanyaannya, tapi aku yakin kalau di baliknya ada 'jalan makan' yang begitu mudah dan nyaman untuk mereka.

Saya rasa Kasus ini harus dibawa sampai akhir untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam Kemnaker. Dan siapa nanti yang bertanggung jawab atas hal ini? Aku rasa perlu ada 'penyelidikan lebih lanjut' agar bisa mengetahui jati rasanya dari seluruh korupsi ini.

 

[wacanawagu]

ini kisah yang bikin kita sadar, nggak semua uang yang dibagikan itu hasil kerja keras aja. ada juga uang yang dibagikan itu hasil korupsi atau perzinaan. kita harus jujur dengan diri sendiri dan tidak tergiur dengan uang yang mudah-mudahan dari orang lain. uang itu bukan hak asasi manusia, tapi harus didapatkan dengan cara yang benar dan adil.

kalau kita bisa mempelajari hal ini, kita bisa menghindari kesalahannya. jangan terlalu fokus pada uang, tapi fokus pada apa yang sebenarnya penting dalam hidup. seperti kasih sayang, kejujuran, dan integritas. kita harus menjadi contoh bagi orang lain, bukan hanya mencari nafkah.

 

[Brave Barracuda]

Saya penasaran apa yang bikin suap nominalnya bervariasi sih , salah satu diantaranya adalah karena perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) yang menerima uang tersebut memiliki beberapa unit atau cabang di berbagai wilayah? Mungkin ada kesepakatan antara pihak PJK3 dan mereka yang menerima suap, gini sih .

 

[Tre]

aku rasa kalau di Indonesia masih banyak sekali kasus suap di kementerian, tapi ternyata ada yang menerima uang dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja itu sih kayaknya ada saksi yang bisa mengaku dan memberitahu apa saja. tapi kenapa gini? kalau sudah terbukti terlibat dalam suap, kenapa tidak terus tuntas sampai habis kasus ini juga?

 

[Psychedelic]

Saya pikir kasus ini memang bikin kita bingung sih. Dua orang itu yang dituduh menerima uang hasil pemerasan perizinan, tapi ada banyak yang menerima uang juga. Saya rasa ini bukan soal berapa uangnya, tapi kenapa ada perbedaan. Jika mereka semua sama-sama melakukan kesalahan, kenapa ada perbedaan dalam nominal uang yang diterima?

Saya pikir pemerintah harus lebih transparan dalam menyelesaikan kasus ini. Apakah ada konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan? Saya harapJaksa dapat memastikan agar ada pengesahan hukum yang adil dan tidak ada favoritisme pada siapa pun.

 

[Fantastic]

"Saudara ini siapa nanya, tapi apa yang penting itu uangnya bagaimana?"

 

[Ten]

Gue pikir ini tapi gue rasa harusnya ada aturan yang jelas kalau di perizinan K3. Kalau tidak, siapa nanti yang bisa di tekan? Maka dari itu, gue berharap pihak Jaksa bisa membuat aturan yang lebih tegas sehingga semua orang tahu apa yang bisa diperlakukan dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga ada solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.