Said Abdullah Sebut Evaluasi Menteri Harus Objektif dan Berdasarkan Kinerja Terukur

L

Legend

Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi dan mengganti para menteri di kabinetnya, kata Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah. Namun, evaluasi kinerja menteri harus dilakukan dengan objektif dan berdasarkan ukuran yang terukur agar tidak menimbulkan kesan subjektif.

Saya percaya bahwa Presiden memiliki hak untuk memilih dan mengangkat para menteri sebagai pembantu yang akan membantu Pak Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pergantian atau tidaknya menteri semata-mata kepentingan strategis dari Presiden.

Untuk mencegah terjadi persepsi subjektif atau ketidakadilan dalam reshuffle kabinet, perlu dilakukan evaluasi kinerja menteri dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang transparan dan terukur. Dengan demikian, yang mengevaluasi dan yang di-evaluasi memiliki pegangan yang sama dan jelas.

Saya percaya bahwa sistem evaluasi berbasis KPI dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, Presiden dapat dengan lebih objektif menilai kinerja menteri dan membuat keputusan yang tepat untuk pembangunan negara.
 
Aku pikir kalau evaluasi KPI itu bikin pemerintah jadi lebih transparan sih, tapi aku khawatir kalau bisa bikin Presiden harus menghadapi tekanan dari masyarakat 🤣. Aku suka penjelasan Said Abdullah, dia bilang kalau evaluasi kinerja menteri harus objektif dan berdasarkan ukuran yang terukur. Aku setuju, tapi aku rasa sistem ini perlu sedikit diadaptasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Misalnya, bisa ada pengaturan tentang bagaimana evaluasi KPI dilakukan agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara menteri 👊
 
omg ga percaya apa yang terjadi di pemerintah sekarang 🤯, mereka juga mulai meng evaluasi menteri seperti sekolah SD 📚. tapi aku pikir itu bagus banget kan, harus ada standar dan tidak boleh subjektif. kita harus tahu siapa yang lulus dan siapa yang nggak 🤔. tapi aku masih ragu, gimana kalau mereka nanti terlalu keras dalam menilai kinerja menteri? apa bisa jadi salah paham? 😳. sebaiknya mereka gunakan KPI aja agar transparan dan tidak ada kesan subjektif. mungkin aku juga akan berani mengusulkan diri menjadi anggota tim evaluasi 🤣.
 
Pergantian menteri kan seperti game strategi sih! Presiden sebagai pemain utama harus bisa menggabungkan kekuatan-kekuatan para menteri kayak itu. Tapi, kalau evaluasi kinerja gak objektif, gak terukur, maka serasa sama aja kayak kalimat cerita yang bikin kita penasaran tapi sebenarnya nggak apa-apa.

Kita butuh sistem KPI yang transparan sih! Jadi semua orang tahu bagaimana hasilnya diukur, bukan hanya subjektif. Nah, itu kayaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, especially kalau kita lihat siapa yang diangkat, siapa yang turun... dan mengapa ada perubahan itu!
 
Gue pikir kalau evaluasi kinerja menteri harus jelas dan jujur, nggak bisa cuma dipekerjakan karena persetujuan presiden aja. Presiden punya hak besar dalam memilih menteri, tapi harus ada standar yang sama buat semua, nggak bisa cuma Presiden yang bisa menilai apa apa. Misalnya, evaluasi kinerja menteri harus diukur dengan KPI yang jelas dan terang, bukan cuma sekedar pernyataan presiden. Saya setuju bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan, sehingga Presiden bisa membuat keputusan yang tepat untuk pembangunan negara.
 
Gampang banget dia ganti- replacement menteri tujuannya apa? Mau nggabungkan wawaku, evaluasi harus jelas kayakapa aja? KPI kayak apa nih? Saya pikir Presiden harus nggabungin tangan dengan menteri di luar pulaunya, jadi tidak ada kesan subjektif kayaknya. Dulu kalinya Presiden memilih menteri yang baik-baik, tapi sekarang ganti-ganti aja. Saya rasa itu bikin korupsi kayaknya.
 
Gak bakal ada masalah kalau evaluasi terus-menerus. Tapi apa salahnya juga kalau Presiden bisa langsung ngganti menteri? Maka dari itu, sistem kPI jadi penting banget! Jangan sampai evaluasi hanya untuk kepentingan orang tertentu aja.
 
Gue pikir gantian menteri harus dilakukan secara transparan banget 🤔. Jangan cumaPresiden yang bisa mengganti-nya, tapi juga DPR dan lembaga lain yang terkait harus ikut terlibat. Karena kalau hanya Presiden yang bisa, maka akan ada kesan seperti pakai makan pribadi aja 🍴, bukan? Evaluasi kinerja menteri harus menggunakan KPI yang jelas dan tidak bisa dipengaruhi oleh pribadi atau kepentingan lain. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan bisa semakin meningkat.
 
Gue pikir kalau KPI itu juga harus ada di parpol. Jadi bukan cuma Presiden saja yang bisa memutuskan siapa yang gak bisa ngurus, tapi ada juga badan lain yang bisa tekenin siapa yang baik dan siapa yang tidak. Gue khawatir jika ga ada ketentuan itu, kayaknya kinerja menteri lagi diperebutan siapa yang lebih kuasa, bukan apa-apa keefektifannya...
 
Kabarin ini bikin saya pikir kalau evaluasi kinerja menteri harus jujur dan transparan banget! Jika presiden bisa ngevaluasi dengan objektif, itu akan sangat baik. Saya rasa kpi yang terukur juga tidak salah, tapi saya penasaran bagaimana cara membuatnya agar tidak subjektif. Mungkin perlu ada standar yang jelas, ya?
 
Pergantian kabinet itu gampang banget, tapi kinerjanya apa? Mereka harus diperhatikan siapa? KPI itu penting, jangan sampai hasilnya dipikirkan secara subjektif aja 🤔📊. Kalau mau transparan, pasti Presiden juga bisa jelas nih bagaimana tujuan dari reshuffle kabinet itu. Saya lihat kebaikan di dalam hal ini, tapi perlu diteruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman sama sekali 🙏💕.
 
Pernah pikir kalau evaluasi kinerja menteri harusnya dilakukan dengan cara yang lebih transparan? Saya bayangkan kalau setiap menteri diwawancarai secara terbuka dan diulas hasilnya melalui KPI yang jelas. Tapi, saya tahu kalau ini bukan hanya sekedar evaluasi, tapi juga strategiPresiden sendiri 🤔. Mungkin ada yang bilang bahwa Presiden memiliki otoritas penuh untuk memilih menteri, tapi saya pikir ini bisa diubah menjadi kekuatan positif jika dilakukan dengan benar. Saya percaya bahwa KPI bisa membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, tapi yang penting adalah Presiden harus bersedia untuk mengikuti prosesnya 😊.
 
Saya pikir ini sangat penting banget! Jangan sampai evaluasi menteri jadi hal subjektif aja 🤔. Nah, itu gini cara mereka bisa melakukan evaluasi dengan objektif dan jujur. Lalu, perlu diupdate juga informasi tentang KPI apa yang digunakan, sehingga kita semua tahu pastinya 📊. Atau kayaknya nanti ini akan menjadi contoh bagus untuk pengembangan pemerintahan yang lebih baik? 🤞
 
Gini kayaknyaPresiden bisa buat reshuffle kabinet sembarangan kan? tapi harus ada jalan tengah, di antara Presiden dan menteri itu ada sesuatu yang pasti kayak KPI aja. Jadi sih kalau mau mantap, harus ada standar yang jelas, nih...
 
Pernah aku lihat di masa lalu ketika Presiden Indonesia punya hak bebas untuk mengganti menteri-menterinya aja, tanpa ada evaluasi apa-apa. Aku rasa itu seru banget, tapi juga bisa bikin negara berjalan kelam-kelam. Sekarang aku lihat mereka punya KPI dan apa-apa sudah transparan. Saya senang sekali, tapi masih perlu diawasi agar tidak ada yang jebakin hasilnya karena tujuan strategis aja 😊.
 
Gue rasa penting banget kalau evaluasi kinerja menteri dilakukan jelas & terukur. Gak ingin Presiden terjebak dalam kesan subjektif, deh. Maka dari itu, KPI harus jelas dan transparan, biar semua orang tahu apa yang di-evaluasi. Dengan demikian, tidak akan ada ketidakadilan atau persepsi yang salah, kan? 🤔
 
Saya pikir ini salah tujuan perubahan kabinet terus terulang! Mereka harus fokus pada solusi bukan soal siapa yang lebih baik. Menggunakan KPI adalah langkah yang tepat, tapi perlu diingat bahwa KPI juga bisa dioperasikan dengan tidak adil jika tidak diawasi dengan benar 🙅‍♂️. Saya harap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang seimbang dan jujur.
 
Aku pikir perlu diingat, kalau Presiden punya hak besar dalam memilih kabinet, tapi itu tidak berarti tidak ada kriteria tertentu. Kita harus bisa melihat hasil kerja menteri, bukan hanya apa yang dibicarakan. KPI adalah cara yang baik untuk jangan membuat persepsi subjektif, dan kalau di-tetapkan dengan benar, semua orang tahu apa yang dimaksud "baik" atau "buruk".
 
Paham banget dengan pikiran Said Abdullah dan saya setuju kalau Presiden harus bisa evaluasi dan mengganti menteri-menteri di kabinetnya. Tapi, penting juga perlu dilakukan evaluasi kinerja menteri dengan transparan dan objektif ya? Kalau tidak nanti ada yang merasa salah dan tidak adil loh. Saya pikir KPI itu bisa membantu agar semua orang memiliki pegangan yang sama tentang bagaimana kinerja menteri itu baik atau buruk. Misalnya, kalau kinerja menteri IT meningkat 20% dalam 1 tahun, itu berarti apa? Kalau ini dilakukan dengan transparan dan jelas, maka Presiden bisa membuat keputusan yang tepat untuk pembangunan negara.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top