Moody's menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat jangka panjang di level Baa2. Salah satu alasan yang disoroti oleh lembaga pemeringkat tersebut adalah pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, yaitu Danantara. Pendirian Danantara memunculkan ketidakpastian terkait pembiayaan, tata kelola, serta prioritas investasi.
Danantara memiliki kewenangan atas aset badan usaha milik negara (BUMN) yang nilainya melebihi 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025. Moody's menyoroti ambisi Danantara untuk merasionalisasi BUMN, meningkatkan imbal hasil, serta berinvestasi di sektor-sektor prioritas.
Namun, lemahnya koordinasi dan kohesivitas kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kewajiban kontinjensi bagi pemerintah. Salah satu contoh yang disorot adalah kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN, yang dapat muncul karena dividen merupakan salah satu sumber pendanaan utama.
Meski demikian, Moody's menilai Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan. Pemerintah Indonesia juga disebut telah menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi. Moody's tetap berasumsi bahwa penguatan kelembagaan ke depan akan memberikan kejelasan lebih besar terkait tata kelola dan operasional Danantara.
Menanggapi penilaian tersebut, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya mencermati revisi outlook Moody's sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan penguatan kelembagaan perekonomian nasional.
"Danantara Indonesia memandang hal ini sebagai pengingat yang konstruktif untuk terus memperkokoh fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci untuk mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang," kata Rosan.
Rosan menekankan bahwa peringkat investment grade Indonesia tetap terjaga, yang mencerminkan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang. Penyesuaian outlook tersebut, menurut dia, sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam agenda pembangunan nasional.
Sebagai SWF yang baru dibentuk, Rosan menyebut Danantara masih berada dalam fase pembangunan institusi dengan penekanan pada tata kelola yang kuat, proses investasi yang disiplin, serta manajemen risiko yang pruden sesuai praktik global.
Danantara memiliki kewenangan atas aset badan usaha milik negara (BUMN) yang nilainya melebihi 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025. Moody's menyoroti ambisi Danantara untuk merasionalisasi BUMN, meningkatkan imbal hasil, serta berinvestasi di sektor-sektor prioritas.
Namun, lemahnya koordinasi dan kohesivitas kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kewajiban kontinjensi bagi pemerintah. Salah satu contoh yang disorot adalah kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN, yang dapat muncul karena dividen merupakan salah satu sumber pendanaan utama.
Meski demikian, Moody's menilai Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan. Pemerintah Indonesia juga disebut telah menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi. Moody's tetap berasumsi bahwa penguatan kelembagaan ke depan akan memberikan kejelasan lebih besar terkait tata kelola dan operasional Danantara.
Menanggapi penilaian tersebut, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya mencermati revisi outlook Moody's sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan penguatan kelembagaan perekonomian nasional.
"Danantara Indonesia memandang hal ini sebagai pengingat yang konstruktif untuk terus memperkokoh fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci untuk mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang," kata Rosan.
Rosan menekankan bahwa peringkat investment grade Indonesia tetap terjaga, yang mencerminkan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang. Penyesuaian outlook tersebut, menurut dia, sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam agenda pembangunan nasional.
Sebagai SWF yang baru dibentuk, Rosan menyebut Danantara masih berada dalam fase pembangunan institusi dengan penekanan pada tata kelola yang kuat, proses investasi yang disiplin, serta manajemen risiko yang pruden sesuai praktik global.