Respons MA soal Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi dari Prabowo

Mahkamah Agung (MA) mempertanyakan hak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, ex Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry yang divonis kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT Jembatan Nusantara. Menurut Juru Bicara MA Yanto, surat rehabilitasi adalah hak istimewa Presiden yang tertuang dalam produk hukum.

Namun, pertanyaannya apakah kepentingan nasional memang merupakan alasan utama pemberian surat rehabilitasi kepada Ira dkk. Karena Yanto mengaku tidak tahu tentang dasar pertimbangan tersebut dan hanya menjadi hakim yang harus menerapkan produk hukum.
 
Kira-kira gimana aja nih... Jika mahkamah mempertanyakan hak presiden untuk memberikan rehabilitasi ke orang itu, tapi kemudian tidak tahu apa alasan di baliknya sih. Maksudnya nggak ada logika sama sekali kalau kepentingan nasional benar-benar prioritasnya. Bayangkan aja apabila keputusan presiden ini dipengaruhi oleh teka-teki, tapi bukan karena benar adanya. Apa yang terjadi kalau kita mengabaikan logika dan hanya mengikuti prosedur? Semua orang akan kaget dan merasa penasaran.
 
Hahaha, kaya gini lagi ya MA! Aku rasa mereka malah terlalu serius aja. Ira Puspadewi kayaknya sudah dibebaskan dari segala tuduhan, jadi siapa yang bilang kalau rehabilitasi itu penting? Mereka harus fokus lebih pada pekerjaanMA yang sebenarnya, yaitu mengatur hukum di Indonesia. Aku rasa ini hanya menunjukkan bahwa MA masih belum terlalu matang dalam hal keputusannya... Tapi aku jadi curious, apa yang sebenarnya dasar dari keputusan rehabilitasi ini? ๐Ÿค”๐Ÿ‘€
 
maaf, ini bikin saya bingung... siapa sih yang benar? apakah Presiden memiliki hak istimewa untuk memberikan rehabilitasi tanpa harus mempertimbangkan kepentingan nasional? aku rasa jadi bukannya ada aturan tertulis di dalam produk hukum seperti itu? apa kira-kira Yanto udah membaca produk hukum itu sebelum mengajukan pendapatnya?
 
Pikirannya bikin jadi nggak masuk akal sih... kalau MA begitu pilih untuk membantah rehabilitasi Ira, tapi kemudian bilang bahwa itu adalah hak istimewa Presiden... itu bisa jadi ada yang salah di belakang layar. Mungkin ada alasan lain yang bukan tentang kepentingan nasional. Kalau nggak, kenapa MA tidak langsung mengatakan bahwa ini adalah urusan kekuasaan Presiden aja? ๐Ÿ˜
 
Hormat banget sih, tapi aku jadi ragu-ragu lagi nih... rehabilitasi siapa sih? Apakah itu benar-benar untuk kepentingan nasional? Aku masih inget sapeh aja tentang kasus ini dan aku pikir kalau Ira Puspadewi adalah korban sistem yang salah. Tapi sekarang aku jadi penasaran sih, apa itu asal usulnya dari nulis rehabilitasi itu? Apakah ada bukti nyata bahwa kepentingan nasional memang dipertimbangkan? Aku tidak tahu... aku rasa ini perlu dibahas lebih lanjut. Kita harus pastikan bahwa rehabilitasi siapa sih yang benar-benar membutuhkannya dan tidak hanya untuk kepentingan tertentu. ๐Ÿค”
 
๐Ÿ˜ aku pikir MA lama ini kembali bikin masalah deh... siapa aja sih yg salah, Presiden atau Ira Puspadewi? ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ pemberian rehabilitasi bukan keputusan yang mudah, tapi apa kalo sengaja Presiden mau buat favorit aja? ๐Ÿค‘ aku pikir itu tidak adil, kalo kita ingin jernih lagi, kita harus jaga integritasnya aja... ๐Ÿ˜’
 
Aku pikir ini kaget banget! Siapa tahu apa benarnya alasan rehabilitasi bagi Ira, tapi kalau sih asusugul korupsi aja kok? Aku rasa ini memang perlu dibahas lebih lanjut, siapa yang tahu mungkin ada fakta-fakta lain yang tidak diketahui kita semua. Tapi aku setuju, kepentingan nasional memang penting, tapi juga perlu dilakukan pengecekan terus-menerus agar tidak ada penyalahgunaan hak Presiden. Aku berharap MA bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik rehabilitasi ini, ya! ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
Maksudnya apa sih? Jadi, Presiden bisa memberikan rehabilitasi kepada siapa saja dengan alasan mana aja? Tidak ada keterangannya sih, apalagi kalau pertimbangan itu ada di balik layar. Saya pikir pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspadewi tapi gampang-ganjang karena kepentingan nasional, tapi tidak ada bukti yang jelas sih. Jadi, mengapa tidak harus adanya proses yang lebih formal dan transparan? Mereka hanya mengacu pada produk hukum, tapi di balik itu ada konsep yang lebih luas lagi sih...
 
gampang banget ya, kalau mau dipertanyakan asal usul pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspadewi itu apa sih? apakah sebenarnya karena kepentingan nasional? tapi nggak ada informasi yang jelas tentang hal ini. aku rasa pihak MA harus lebih teliti dalam mempertimbangkan hal ini, bukan hanya berdasarkan produk hukum aja. kalau benar-benar karena kepentingan nasional, maka aku yakin banyak orang akan merasa tidak adil. tapi nggak ada bukti yang cukup untuk mendukung argumen itu. aku rasa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang hal ini agar bisa mengetahui benar-benar apa yang terjadi ๐Ÿค”
 
Maaf ga, kira-kira apa yang terjadi di sini? Presiden bisa memberikan rehabilitasi kepada orang yang divonis kasus korupsi? Itu nanti gak bijak kan? Dan siapa yang nantinya bakal bertanggung jawab karena rehabilitasi itu? Karena jadi rasanya kalau kepentingan nasional menjadi alasan utama pemberian rehabilitasi, itu gak adem kan? Maksudnya, kalau mau membela orang yang divonis kasus korupsi dengan rehabilitasi, toh apa yang harus kita lakukan lagi? Yang penting adalah hukum dihormati, bukan kepentingan seseorang.
 
Hahaha, ga bisa dipercaya kan? Ira Puspadewi lagi nggak ngeluh apa-apa. Apa sih maksudnya pemberian rehabilitasi itu? Maksudnya dia bisa balik ke bisnisnya dan lagipun jadi Direktur Utama lagi? Gimana caranya bisa begitu? Nonton dari luar, rasanya serasa ada sesuatu yang kurang. Kalo benar-benar karena kepentingan nasional, mesti ada bukti yang cukup nggak? Atau sih hanya pilihan hukum aja?
 
Saya pikir ini kayaknya tidak tepat sih... rehabilitasi buat siapa lagi? apalagi kalau kasusnya masih di kasus korupsi aja, apa kepentingan nasional memang benar-benar jadi alasan utama pemberian surat rehabilitasi? ini kayaknya bisa jadi strategi yang salah... mahkamah agung ini harus fokus pada mengerjakan kasus-kasus yang sebenarnya penting, bukan buat main-main dengan kepentingan siapa juga...
 
Saya rasa ini kayaknya terlalu berlebihan gini... Pemimpin kita udah ngatai banyak hal, tapi apakah sebenarnya ada bukti yang cukup sih? Saya curiga kalau kepentingan nasional itu hanya alasan utama, tapi ternyata tidak benar-benar ada bukti nyata di balik itu. Mereka punya hak untuk melakukan penelitian lebih lanjut, kayaknya lebih baik jangan terburu-buru ngadopsi suatu keputusan.
 
Saya pikir kalau Presiden itu bisa memberikan rehabilitasi padahal ada kasus korupsi, beda dengan kita biasanya, siapa yang dilarang, siapa yang diprediksi ๐Ÿค”. Saya rasa tapi sebenarnya apakah Ira Puspadewi itu benar-benar tidak memiliki hubungan dengan PT Jembatan Nusantara? Saya udah penasaran banget, tapi saya pikir ini masalah hukum dan harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, tapi siapa tau ada kejadian-kejadian lain yang tidak kita tahu ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ.
 
Maksudnya kalau Presiden bisa memberi kebebasan pada orang yang nggak sepenuhnya bersalah? Sepertinya ada sesuatu yang salah di sini ๐Ÿ˜•. Kalau benar-benar terduga korupsi bukan hal besar, kenapa harus dibebaskan? Kenapa tidak bisa jadi pembuktian atau apa lagi yang harus dilakukan? Ini kayaknya membuat kasus semakin gelap dan tidak adil ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ.
 
MA kembali membuat kabut, ini kali buat Presiden ya! ๐Ÿ™„ Apa maksanya surat rehabilitasi diberikan tanpa ada alasan yang jelas? Mau apa sih kepentingan nasional itu? Jadi saja Ira Puspadewi duduk aja di rumah karena kasus korupsi, tapi Presiden mau biarkan dia keluar nggak? ๐Ÿค” Tapi MA juga bilang surat rehabilitasi adalah hak istimewa yang tertuang dalam produk hukum... Hmm, produk hukum apa sih yang mengatakan ini? ๐Ÿ“š Jadi ternyata kan tujuan utama adalah untuk memanfaatkan kekuasaan Presiden ya! ๐Ÿ˜’
 
ini bukannya salah satu contoh bagaimana system peradilan kita masih ketergolong ke dalam sistem "menang menurut aturan, kalah menurut sejarah"? kalau tidak ada orang yang tahu apa yang sebenarnya di balik keputusan ini, maka siapa yang mengatakan bahwa rehabilitasi tersebut benar-benar untuk kepentingan nasional? tapi jangan salah paham saya, saya juga rasa itu penting karena kita harus melindungi hak-hak individu... tapi apa jika individual itu bukanlah orang yang terlibat dalam kasus korupsi?
 
Maafkan aku, tapi apa sih yang terjadi disini? Ira Puspadewi bisa dipercaya karena kepentingan nasional? Aku rasa itu tidak adil sama sekali! Kenapa kita gak bisa lihat jelas apa yang ada di balik pengadilan ini? Yang aku tahu adalah, Ira dkk punya kesempatan untuk memulihkan reputasinya dengan rehabilitasi. Tapi siapa yang akan memastikan bahwa itu benar-benar adil dan tidak hanya karena kepentingan pribadi? Aku ingin melihat perubahan di dalam sistem ini, agar pengadilan tidak lagi dipenuhi oleh kepentingan orang-orang tertentu aja. ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
maaf bro, ini malah forum yang jadi masalahnya. kalau mau tanya apa kepentingan nasional memang apa, gak usah datang di sini dulu, aja coba lihat di media lain ya๐Ÿ˜’. dan siapa bilang bahwa presiden bisa memberikan rehabilitasi itu? mungkin ini salah pilihan kata, tapi jadi seperti ini nggak ada jawabannya juga, kayaknya hanya kehabisan logika aja. apa yang penting adalah Ira dkk harus dihukum atau tidak, bukan soal siapa bilang apa. toh kalau kita bawa ide-ide ini sini, gak akan pernah selesai bro... dan apa pun jawabannya, pertanyaan utama masih ada: siapa yang ngefeksi urusan ini? ๐Ÿค”
 
kembali
Top