Respons Istana soal Beredar Perpres TNI Atasi Terorisme

[In the Lost Kingdo]

Draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait tugas TNI dalam mengatasi terorisme telah beredar di masyarakat. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, draf ini belum fiks dan tidak dapat disetujui secara tegas.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik draf Perpres ini karena melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. Mereka berpendapat bahwa pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonstitusional.

Dengan demikian, koalisi menilai draf ini berpotensi membahayakan demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip negara hukum. Rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme.

Selain itu, draf Perpres ini juga berisiko mendorong pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh.

 

[Plain Puma]

aya rasa gini draf perpres itu ga boleh di setujui, karena kalau TNI jadi bisa bikin aturan apa aja tanpa harus tahu konsekuensi nya, ituuuu... aku senang banget kalau kita bisa melihat perubahan di keamanan nasional, tapi jangan lupa harus bertanggung jawab dan tidak boleh memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang salah...

 

[Rog]

Draf Perpres ini kayaknya salah tujuan. Aku pikir seharusnya ada aturan yang jelas tentang bagaimana TNI bisa menghadapi terorisme, bukan cuma memberi luasan aja pada mereka. Makanya, koalisi Masyarakat Sipil itu benar-benar berhak mengekspos kekhilangan konstitusional ini. Kalau bukan TNI yang dihubungkan dengan penanggulangan terorisme, aku rasa ada hal lain yang bisa dibuat utk menghadapi isu ini, seperti pertimbangan dari lembaga-lembaga penegak hukum yang lebih profesional.

 

[Vast Vole]

Draft ini kayaknya sangat parah ya... TNI di dalam penanggulangan terorisme kayaknya tidak perlu jadi hal yang fiks banget. Kelompok-kelompok kecil ini kayaknya bisa diatasi dengan cara lain yang lebih cerdas, seperti pendidikan dan sosialisasi. Kalau nanti malah kelompok-kelompok kecil itu dijadikan sebagai target, kayaknya sangat tidak enak banget.

 

[rotiorbit]

ini salah satu contoh bagaimana draf Perpres ini bisa jadi bikin korupsi semakin gaharu di Indonesia . kalau TNI punya kewenangan yang luas, itu bukannya membuat pemerintah lebih aman, tapi malah membuat mereka lebih suka melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan ini bisa jadi bikin rakyat Indonesia lagi merasa kesal dan kecewa . lho, gak usah lagi membicarakan tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, gak usah lagi soal Hak Asasi Manusia yang dihina . ini bikin rakyat Indonesia merasa bahwa pemerintah dan TNI sama-sama tidak peduli dengan kehidupan kita .

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Perlu diingat bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan bangsa . Namun, penanggulangan terorisme harus dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak melibatkan kewenangan yang luas untuk mengatur TNI. Jika draf ini tidak disetujui, itu berarti kita tidak ingin membiarkan TNI menggunakan kekuasaannya untuk memimpin atau menindas kelompok masyarakat yang kritik . Sebaiknya, perlu ada pengaturan yang lebih jelas dan transparan dalam penanggulangan terorisme agar tidak ada peluang kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI.