Rektor IAI Tasikmalaya Minta Pemerintah Kaji Ulang Pengangkatan Pegawai SPPG Jadi PPPK

Pemerintah diminta untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengangkatan ini menuai pro dan kontra di kalangan guru dan masyarakat.

Kekhawatiran Rektor IAI Tasikmalaya, Ade Zaenul Mutaqin, adalah adanya gejolak yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi pengajar honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Menurutnya, pengangkatan SPPG baru beroperasi satu tahun menjadi PPPK bisa menambah ketidakadilan di kalangan guru yang belum mendapatkan status ASN meski telah mengabdi dalam waktu yang lama.

Profesionalitas dan profesionalitas dalam kebijakan pemerintah, terutama terkait program prioritas nasional seperti pemenuhan gizi bagi siswa melalui MBG adalah hal penting. Rektor IAI Tasikmalaya menekankan pentingnya mengelola guru dengan lebih profesional agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Potensi kecemburuan sosial yang bisa muncul jika pengangkatan SPPG menjadi PPPK terlaksana dan diperhatikan. Guru maupun pegawai SPPG memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun dengan tugas yang berbeda.

Rektor IAI Tasikmalaya menegaskan bahwa kesejahteraan guru dan pegawai SPPG harus diperhatikan secara adil. Jangan sampai hanya satu pihak yang diperhatikan, sementara guru yang berkorban untuk mencerdaskan anak bangsa terabaikan.

Pemerintah diminta agar lebih bijak dan adil dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan SPPG menjadi PPPK agar tidak menimbulkan ketimpangan status yang bisa memperburuk citra pendidikan di Indonesia.
 
Saya pikir pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini, biar tidak ada masalah dengan guru-guru honorer yang sudah lama bekerja keras ๐Ÿค”. Mereka juga punya kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, jadi perlu dihargai ๐Ÿ’ฏ. Saya rasa pemerintah harus mencari cara yang lebih adil dan bijak untuk mengelola guru-guru honorer ini, agar tidak ada masalah dengan status mereka ๐Ÿ˜Š.
 
๐Ÿค” Pemikiranku, kalau kita nih mulai paksa SPPG masuk ke dalam sistem ASN, gak bakal mantap ya? Kita sibuk ngatur kesejahteraan guru dan pegawai lainnya, tapi lupa dengan kontribusi mereka di sekolah. ๐Ÿค

Saya pikir kunci solusinya bukan tentang mengubah status pengangkatan SPPG, tapi tentang cara kita mengelola gajah ini lebih baik. Kita bisa mulai dengan memberikan bonus atau imbalan yang lebih besar untuk SPPG yang sudah terlalu lama ngabdi di sekolah, ya? ๐Ÿค‘

Atau mungkin kita bisa membuat sistem yang lebih fleksibel, sehingga SPPG dapat memilih antara menjadi guru honorer atau pegawai pemerintah. Dengan begitu, mereka tidak merasa dipaksa ke satu jalur yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. ๐Ÿค

Tapi apa yang pasti, kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan ini. Kita tidak bisa membiarkan SPPG menjadi korban status yang tidak adil. ๐Ÿ˜”
 
ini pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ini memang bisa bikin ketidakadilan bagi pengajar honorer yang sudah lama mengabdi. tapi aku pikir pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan ini. apa keberatan dari SPPG ya? mereka punya kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tapi dengan tugas yang berbeda kan? aku rasa kesejahteraan mereka harus diperhatikan secara adil, jangan sampai hanya satu pihak yang diperhatikan. tapi saya juga ingat ada beberapa organisasi yang sudah lama berjuang untuk meningkatkan status pengajar honorer ini, apa salahnya kita tidak ikut mendukung mereka?
 
Aku pikir kalau pemerintah harus lebih teliti dulu, nggak boleh sembarangan aja nih ๐Ÿค”. Karena pengangkatan SPPG menjadi pegawai pemerintah bakal mempengaruhi banyak orang, termasuk guru dan masyarakat. Kalau tidak bijak, bisa jadi hanya satu group yang diperhatikan, sementara yang lain terabaik ๐Ÿ˜.

Aku pikir penting juga buat melihat konsekuensi pengangkatan ini bagi pendidikan di Indonesia. Jika kualitas pendidikan bisa turun, itu bakal menyinggung banyak orang, termasuk orang tua dan siswa ๐Ÿค•. Sebaiknya pemerintah harus mencari solusi yang adil dan bijak, jangan sampai hanya memikirkan kepentingan sendiri aja ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ.

Tapi aku juga setuju kalau pengangkatan SPPG menjadi pegawai pemerintah bisa memberikan kesempatan bagi orang yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Aku harap pemerintah dapat menemukan keseimbangan antara kepentingan masing-masing pihak, sehingga tidak ada group yang terabaik ๐Ÿ˜Š.
 
Pengangkatan pegawai SPPG menjadi pegawai pemerintah itu kayak gampangnya bikin masalah deh... Mereka sudah lama bekerja di sekolah, tapi nggak ada status ASN apa-apa, dan sekarang ingin dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih banyak? Kalau begitu, pengaturan ini kayak belanjaan orang kaya, siapa yang diuntungkan? Belum lagi konflik yang bakal muncul antara guru vs pegawai SPPG...
 
ini kalau aja seseorang guru lama gue kenal mau dipindahkan ke jabatan pemerintah dengan gaji tinggi, pasti dia akan senang dan bahagia, tapi kalau gue sendiri yang ada 30 tahun di sekolah itu, aku rasa aku tidak bisa duduk sama dengan orang yang baru saja bergabung dan ingin mendapatkan status ASN. kalau gaknya aja kita semua sama-sama bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa, kenapa ada perbedaan?
 
Maksudnya siapa yang bilang pemerintah kurang bijak? Mereka udah lama ngobrol tentang kesetaraan dan adil, tapi apa punya hasilnya? Tapi kalau guru dan pegawai SPPG tidak ingin menjadi PPPK, kemana mereka harus berpindah? Kalau mau jadi ASN, udah lewat waktunya. Mungkin pemerintah kira bahwa mereka udah cukup ahli untuk jadi ASN, kan? ๐Ÿ˜’
 
Kalau mau jadi pegawai pemerintah, kenapa harus dari guru honorer? Gak adanya kemungkinan ada kandidat lain yang lebih baik? Saya rasa kalau mau asah profesionalitas, tidak perlu menempatkan semua guru ke dalam satu kelas. Jangan lupa juga ada pegawai yang sudah lama di tempat ini yang belum pernah menikah, jadi apa artinya lagi menurut pemerintah?
 
Saya pikir pengangkatan SPPG menjadi PPPK bukanlah ide buruk, tapi kalau harus dipertimbangkan apa lagi? Kalau kita bisa memberi bonus kepada guru honorer yang sudah lama dipekerjakan, kayaknya gak masalah. Tapi harus ada ketentuan agar tidak semua guru honorer bisa mendapatkan bonus itu, kan? Jadi, pemerintah harus bikin aturan yang jelas, seperti siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa mendapatkan bonus itu. Saya pikir ini bukan hal sederhana, tapi kalau kita bisa lakukan, kayaknya bakal makin baik program MBG.
 
Aku pikir ini salah jalan, kan? Jika pemerintah mau buat program MBG bergerak lebih cepat, mending jadikannya pegawai SPPG dengan status ASN, gini aja kalau mereka sudah berkontribusi selama puluhan tahun. Tapi kalau diubah menjadi PPPK, aku khawatir ada yang kehilangan haknya... kayaknya pemerintah harus makin bijak dulu, ya? ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
omong omongan ini kayak apa, pemerintah punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan apa yang terjadi sih? guruhonorer yang sudah abdi puluhan tahun tetap lagi statusnya sama aja ๐Ÿค”. kalau gak ada masalah, kenapa harus dijadikan contoh 'kekhawatiran' sih? ๐Ÿ™„ kualitas pendidikan itu penting banget, tapi apa yang pemerintah lakukan sih? ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ. perlu konsultasi lebih lanjut dulu ya, jangan terburu-buru nih ๐Ÿ˜Š.
 
Pengangkatan pegawai SPPG menjadi pegawai pemerintah dengan PPJK ini terasa sangat mencolok, kayaknya perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam sebelum diterapkan secara luas. Apa keuntungannya jika sumber daya belajar kita berubah menjadi sumber daya pembayaran? Kalau gak ada konsep jelas tentang bagaimana mereka akan terintegrasi dengan sistem pengelolaan pemerintah, kayaknya bakal menyebabkan ketidakadilan bagi guru-guru yang sudah bekerja keras selama ini ๐Ÿค”
 
๐Ÿค”[![Guru sibuk dengan wajah serius](https://i.imgur.com/2yD4Xe9.png)](https://i.imgur.com/2yD4Xe9.png)

๐Ÿ‘ฅ[![SPPG dan guru sama-sama peduli dengan pendidikan](https://i.imgur.com/6BnLW5d.gif)](https://i.imgur.com/6BnLW5d.gif)

๐Ÿ’ธ[![Pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran untuk kesejahteraan guru](https://i.imgur.com/Oe9fQxS.png)](https://i.imgur.com/Oe9fQxS.png)
 
kembali
Top