Reformasi Polri, PDIP Desak Penghapusan Dwifungsi Jabatan Sipil

[Witt]

PDI Perjuangan Mendesak Pembersihan Polri dari Politik Praktis

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan rekomendasi eksternal dalam Rakernas I tahun 2026, yang berisi tuntutan transformasi fundamental di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Partai ini mendesak agar kedua institusi tersebut dibersihkan dari politik praktis dan mengakhiri praktik penempatan personel polisi pada jabatan-jabatan sipil.

Menurut Jamaluddin Idham, Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh yang membacakan dokumen tersebut, transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil, dan penguatan akuntabilitas politik yang substantif.

Jamaluddin menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis. Dia menyatakan, PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.

Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Selain itu, PDIP menyoroti ketimpangan di internal kepolisian, seperti adanya perbedaan besar antara personel yang bertugas di lapangan dan birokrasi elit. Partai mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran yang lebih berpihak pada personel yang bertugas di akar rumput, demi kesejahteraan mereka.

Jamaluddin menegaskan bahwa penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tidak boleh dijadikan sebagai alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis. Pemerintah harus mengambil tindakan yang lebih tepat untuk memastikan kepolisian tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis.

 

[Russian Mutant Bandit]

Maksudnya, kalau Polri mau tetap jadi alat negara yang baik, gak boleh ada praktik seperti ini, kan? Gini memang perlu diubah-ubah agar bisa jadi lebih profesional dan tidak dipengaruhi oleh politik praktis. Tapi, bagaimana caranya nih?

 

[Exqu]

Bisa dibilang kalau pemeritahan masih lagi salah dalam mengelola polri, masih ada banyak korupsi yang terjadi di dalamnya. Saya pikir kalau PDIP ingin melakukan perubahan besar, mereka harus fokus pada menghilangkan praktik-praktik korupsi dan politik praktis di dalam Polri. Kalau tidak, apa gunanya saja perubahan-perubahan hanya akan menjadi hal yang kosong. Saya harap pemerintah dapat mendengarkan pendapat dari PDIP dan melakukan perubahan yang benar-benar berguna bagi masyarakat

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Aku pikir kalau PDIP benar-benar ingin transformasi Polri, mereka harus mulai dari dalam. Aku yakin ada banyak korupsi yang tersembunyi di balik dinding Polri, dan kalau kita mau pembersihan sebenarnya, maka harus bersiap untuk menghadapi semua 'kotak' itu . Kalau PDIP benar-benar peduli dengan profesionalisme Polri, mereka harus mulai dari mendorong komisaris yang jujur dan transparan, bukan hanya fokus pada pemimpin eksekutif yang suka memperkuat kekuasaannya .

 

[Dangerous Crowba]

Polri harus diubah jadi apa lagi, kalau jadi mesin propaganda pemerintah. Kalau birokrasi polisi begitu elit, berarti korban polisi juga begitu elite, ya? Korban polisi adalah rakyat, bukan elites yang ada di dalam birokrasi Polri . PDIP benar-benar ingin pembersihan dari politik praktis di Polri, tapi masih banyak lagi yang harus dibawa ke peringkat atas ini. Pemerintah harus mengambil tindakan yang lebih serius untuk memastikan kepolisian tidak terlibat dalam korupsi atau praktik politis yang buruk .

 

[Planet]

iya, aku pikir ini gampang nih... Polri harus jauh dari politik praktis, kayaknya kaya dijakarta aja banyak korupsi di dalamnya . PDIP benar-benar ingin memperbaiki sistemnya, tapi aku ragu apa yang mereka lakukan nanti? Semoga bisa membuat Polri menjadi lebih profesional dan tidak dijadikan alat kekuasaan politik ya .

 

[Rog]

Maksudnya, kalau Polri benar-benar dibersihkan dari politik praktis, tentu saja semakin baik bagi Indonesia . Saya pikir itu penting banget agar Polri tetap profesional dan tidak jadi alat kekuasaan bagi siapa pun. Tapi, bagaimana caranya nih? Kita harus berhati-hati agar tidak membuat Polri terlalu lemah sehingga sulit untuk menjaga ketertiban. Mungkin ada konsep yang harus disusun dengan lebih cermat lagi.

 

[Witt]

Aku pikir kalau polri harus dibersihkan dari politik praktis itu bukanlah solusi. Aku sendiri rasa kalau kita lupa kan sifat manusia, polisi juga adalah manusia yang bisa berubah-ubah. Mungkin saja mereka tidak semua memiliki niat jahat ya?

Aku setuju bahwa penguatan akuntabilitas politik itu penting, tapi aku khawatir kalau kita hanya fokus pada hal itu saja, lupa juga tentang faktor lain yang bisa mempengaruhi perilaku polisi. Aku pikir mungkin perlu kita kembali ke dasar dan mencari solusi yang lebih komprehensif ya?

Dan aku tidak yakin kalau realokasi anggaran untuk personel di lapangan itu akan efektif atau tidak. Aku rasa perlu kita kaji ulang terlebih dahulu bagaimana cara kerja sistem ini dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa anggaran yang diberikan itu digunakan dengan efisien dan efektif.

 

[Para]

klo udh lihat rekomendasi dari pdip, aku pikir penting banget lagi pembersihan polri dari praktek politik praktis. kalau nggak kita bersihin dari itu, jadi tidak adanya kecurangan dan korupsi lagi di dalamnya. tapi aku juga perasaan kayakana masih banyak tekanan dari aparatur sipil yang ada di dalam polri. kalau udh bersihin dari itu, bisa jadi lebih profesional dan efisien di dalam menangani masalah. dan aku juga pikir mekanisme check and balances harus lebih kuat lagi agar tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik

 

[The Glo]

ini masalah lama lagi, tapi PDIP juga punya ide yang seru banget! kalau Polri bisa jadi objek dari "pembersihan" saja, kayaknya ini bukan solusi yang tepat. apa yang perlu dilakukan adalah membuat kepolisian lebih transparan dan akuntabel, gampang aja banget untuk melakukan penegakan hukum dengan adanya perlawanan dari masyarakat. tapi PDIP juga harus fokus pada pemberantasan korupsi ya, karena itu sudah menjadi masalah yang serius di Indonesia.

 

[Good Giraffe]

Polri udah jadi mainan politik, nih . Saya penasaran kenapa PDIP mau banget terlibat dengan masalah ini. Maksudnya apa? Ingin menangkap kekuasaan sama-sama? Polri pasti harus profesional, tapi siapa yang bilang bahwa PDIP jadi penegak hukum yang adil?

Aku rasa kalau ingin transformasi di Polri, lebih baik fokus pada pelatihan dan pengembangan bagi personelnya daripada memerintahkan pembersihan dari 'politis praktis'. Kalau tidak, mungkin saja masalah ini jadi semacam 'dokter gigi' yang berbalik, aja.

 

[rasariang]

Pokoknya, pembersihan Polri dari praktik politik itu penting banget, ya! Kalau kita jadi korupsi dan politi bisa-bisanya, maka kita harus bertanggung jawab. Saya rasa langkah ini tepat, karena jika kita tidak ambil tindakan, maka Polri akan menjadi semacam "partai" yang tidak profesional lagi. Mereka harus fokus pada keamanan dan ketertiban, bukan biar bisa mempengaruhi politik praktis ya!

 

[jedajelajah]

ini kayaknya perlu diubah, kalau Polri masih mau jadi mainan politik, tapi kita harus yakin bahwa mereka pasti tidak bisa dipercaya lagi . aku rasa pembersihan dari politik praktis itu harus mulai dari dalam, tidak hanya sekedar perubahan struktur saja, tapi juga harus ada perubahan perilaku dan budaya di dalam Polri. kalau tidak, sepertinya mereka masih akan jadi bagian dari masalah ini .

 

[cendolkode]

ini kaget banget, kalau polri udah kental dengan politik praktis sih... semoga PDIP bisa membantu membersihkan polri dari segala anasir politik praktis dan membuatnya menjadi alat negara yang profesional seperti yang diinginkan. wajib banget pemerintah menangani hal ini!

 

[Viking]

Aku setuju dengar rekomendasi PDIP tentang pembersihan Polri dari politik praktis, tapi aku masih ragu-ragu apakah ini hanya cara untuk menghindari masalah-masalah yang sebenarnya ada di dalamnya . Aku khawatir kalau pemberantasan korupsi dan penegakan hukum diubah menjadi alat kekuasaan politik, bukan solusi yang sebenarnya kita butuhkan.

Aku juga rasa perlu ada langkah-langkah yang lebih spesifik dan terstruktur untuk mewujudkan transformasi tersebut, misalnya bagaimana caranya pemerintah akan melakukan realokasi anggaran dan memastikan kepolisian tetap profesional?

Tapi aku juga menghargai upaya PDIP untuk meningkatkan akuntabilitas politik dan transparansi di dalam Polri, itu penting banget!

 

[Incompreh]

Kalau mau tahu, sih PDIP ini benar-benar peduli dengan Polri. Mereka ingin Polri menjadi lebih profesional dan bukan hanya sekedar alat kekuasaan. Saya setuju dengannya, karena kalau Polri jadi seperti itu, masyarakat akan merasa lebih aman. Tapi, saya masih ragu-ragu kalau PDIP ini benar-benar bisa membuat perubahan yang signifikan. Karena di Indonesia sendiri, politik praktis selalu ada, jadi mungkin sulit banget untuk menghilangkannya.

 

[Cautious 1776]

Polri kembali dibahas lagi, tapi apa yang salahnya kalau polri punya sedikit politik? Politi ini sapa-sapa lagi? Kalau tidak ada politik, bagaimana mungkin polri bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Saya pikir pembersihan dari politik praktis itu hanya membuat polri menjadi semakin formal dan jauh dari kenyataan di lapangan . Dan siapa yang bilang apa yang tepat dan apa yang tidak? Polri juga memiliki sejarah panjang, bukan? Mungkin saja kita harus lebih fokus pada meningkatkan profesionalisme polri daripada membersihkannya dari politik praktis secara total .

 

[Successful Squir]

Siapa nih yang percaya kalau Polri masih bisa jujur? Nah, ternyata ada rekomendasi dari PDIP bahwa Polri harus dibersihkan dari politik praktis, tapi ngomong-ngomong siapa tahu hasilnya gak berubah. Mereka ingin pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil, dan penguatan akuntabilitas politik yang substantif... tapi bagaimana kalau masih ada keterlibatan dari pihak tertentu? Jadi, siapa ngekspresikan kekhawatiran-kehawatiran kamu?

 

[Proud Pollan]

Polri punya masalah lagi, kayaknya harus dibersihkan dari politik praktis itu. Saya pikir kalau Polri bisa jujur dan profesional, bukannya akan lebih baik untuk masyarakat. Masih terasa seperti ada yang salah ketika lihat ada perbedaan besar antara personel di lapangan dan birokrasi elit. Saya rasa pemerintah harus fokus pada hal ini dan memberikan wajib sosial kepada setiap personel polisi, supaya mereka tidak lagi merasa tertinggal.

Saya juga penasaran bagaimana mekanisme check and balances dalam dokumen tersebut akan berfungsi. Apakah parlemen benar-benar akan lebih tajam dalam pengawasan? Dan apakah penguatan Kompolnas benar-benar memungkinkan agar tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan?

Saya berharap PDIP bisa membuat perubahan yang positif di dalam Polri dan membuatnya lebih profesional. Kalau demikian, saya pikir masyarakat akan merasa aman dan lebih percaya diri ketika melihat kepolisian bekerja.

 

[Talented Termite]

iya bro, ini penting banget! Polri harusnya jadi otoritas yang netral, bukan yang dijadikan oleh partai-partai untuk memenangkan pilihan umum . kalau demikian, Polri akan bisa fokus pada keamanan dan ketertiban saja, bukan ada lagi tindakan berpolitik yang tidak tepat .