Ramai Gubernur Datangi Kemenkeu Bahas TKD dan DBH, Pramono Anung Ungkap Alasan Tak Ikutan

Gubernur DKI Jakarta Tidak Ikut Mengikuti Pengurangan Kuota, Alasannya Apa?

Pengurangan kuota yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah lain sebenarnya tidak akan berdampak langsung pada DKI Jakarta. Menurut Pramono, Gubernur DKI Jakarta, pengurangan tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita tidak mengalami perubahan sama sekali untuk tahun ini dan tahun 2025," kata Pramono, menekankan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mempertahankan seluruh pegawai yang telah terdaftar sepanjang tahun anggaran 2025.

Penyesuaian dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat untuk seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta, dilakukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk menjaga keseimbangan keuangan negara. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemotongan dana transfer terbesar untuk DKI Jakarta dilakukan secara proporsional dengan kapasitas fiskal daerah yang sesuai.

"Kalau lihat dari proporsional, kan semakin besar, pasti semakin besar ke potongannya," kata Purbaya. "Kita akan mengevaluasi ulang kebijakan tersebut jika kondisi ekonomi nasional membaik tahun depan."

Pemerintah pusat juga berharap bahwa apabila ekonomi nasional membaik, maka arahnya akan berbalik dan pemerintah dapat menyesuaikan kembali redistribusi dana kepada daerah.
 
Hmmpp... aku pikir gak masuk akal kalau jakarta tidak ikut mengurangi kuota. Nah tapi sepertinya ini bukan soal kepentingan pribadi, tapi lebih kepada prioritas fiskal. Kalau ini kan berarti ada potensi pemborosan yang besar di jakarta dan aku sih malah terus menerus mendengar tentang kesibukan jakarta yang membutuhkan banyak biaya. Tapi sepertinya ini semua sudah ada di dalam kebijakan, jadi saya tidak bisa ngeluh apa-apa.
 
aku rasa ini kenapa lagi? kita udah terlambat sekali, biar apa lagi? kemarin masih ada yang bicara soal reformasi fiskal dan sekarang udah ketinggalan waktu... aku rasa perlu ada kontra dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, tapi malah kayaknya pasif. kalau tidak mau ikut mengikuti pengurangan kuota, maka apakah mereka ingin menerima dana yang sama sepanjang tahun? sepertinya ini masih sama kayak cara berpikir mereka di masa lalu... ๐Ÿค”
 
aku pikir ini yang sedang terjadi di indonesia sih... semuanya terkontrol dari atas, kita hanya ikut main game yang diajak oleh pihak yang lebih kuat... tapi apa sebenarnya tujuan dari itu semua? apakah cuma soal kebijakan fiskal atau ada yang lain lagi? ๐Ÿค”
 
gampang ya, kalau gak ada perubahan lagi, kayaknya tidak apa-apa. tapi pentingnya adalah mereka masih bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional ya... kalau ekonomi nasional membaik, pasti semuanya akan berbalik dan diarahkan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak.
 
๐Ÿ™ aku pikir kalau gubernur DKI Jakarta ini sedang nggak ingin dijangkitin dulu, tapi sepertinya dia juga memperhatikan dampaknya pada orang-orang yang bekerja di daeraha itu ๐Ÿค”. kalau kebijakan fiskal nasional yang dijalankan pemerintah harus efektif dan dapat membawa manfaat bagi semua orang Indonesia ๐ŸŒˆ. tapi apa sih artinya jika gubernur sedang nggak mengikuti kebijakan tersebut, apakah dia benar-benar tidak ingin berubah ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ?
 
๐Ÿค” Gak percaya aja kan, kalau gubernur DKI Jakarta bilang tidak ada perubahan sama sekali... tapi kalau lihat dari data, kita tahu ya, ada perubahan banget! ๐Ÿ“Š Kalau memotong dana transfer besar-besaran, itu artinya pemerintah jadi lebih telaten dalam mengelola anggaran. Tapi apa yang dibawa oleh gubernur DKI Jakarta bukan tentang penyesuaian dana yang sebenarnya, tapi tentang bagaimana caranya mengelolanya... ๐Ÿค‘
 
Gubernur DKI Jakarta malu-malahan lagi, padahal pengurangan kuota itu jadi contoh bagaimana kebijakan fiskal yang baik ๐Ÿค‘. Mereka bilang tidak terkena dampak langsung, tapi sebenarnya siapa yang akan terkena? Pegawai-pegawai di DKI Jakarta yang akan merasa kesal karena gaji mereka akan menurun, dan ini juga bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah provinsi tidak peduli dengan kebijakan pusat ๐Ÿค”. Sayangnya, guberner Pramono tidak mau berbicara langsung tentang dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, malah ingin menekankan bahwa mereka masih memiliki pegawai yang banyak ๐Ÿ’ผ.
 
๐Ÿค” kalau nggak ada perubahan besar di Jakarta, makanya gubang masih banyak ngebutin sumber daya apa punya. tapi nggak berarti nggak perlu bawean... ๐Ÿค‘ kita harus lihat dari perspektif daerah itu sendiri, bukannya hanya fokus pada potongan dana... dan siapa tahu nanti kondisi ekonomi nasional membaik, maka gubang pasti akan beralih ngebutin sumber daya lagi ke daerah-daerah lain... ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
 
aku rasa ini salah strategi oleh pramono. kalau nggak ikut mengikuti pengurangan kuota, itu artinya dia tidak mau beradaptasi dengan kondisi ekonomi nasional ya. tapi aku pikir kalau dia mau berada di posisi yang benar, dia harus bisa menyesuaikan kebijakan daerahnya agar tetap bisa menjaga keseimbangan anggaran. dan apa sih dengan kata-kata pramono tentang proporsional? itu nggak jelas sih. kalau begitu besar kapasitas fiskal, maka potongannya akan lebih besar. tapi itu artinya nggak ada kepastian sih. aku ingin melihat rencana yang benar dari pramono mengenai pengurangan kuota nanti.
 
Mungkin pengurangan kuota itu bukanlah masalah besar untuk DKI Jakarta, kan? Mereka sudah bisa mengelola sumber daya dengan baik. Kalau ada penyesuaian, mungkin juga karena pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tapi, kalau benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap daerah ini, mungkin perlu ada konsultasi lebih lanjut dengan Gubernur DKI Jakarta. Tapi, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka harus mengurangi pegawai. Mereka sudah cukup banyak kan? ๐Ÿ˜Š
 
Hmm, sepertinya gubang DKI Jakarta masih tidak punya rencana untuk mengurangi angkatan kerja ya... tapi saya pikir ini bukan masalah besar. Masih banyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan dan pengembangan kota Jakarta. Saya harap gubang DKI Jakarta bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti meningkatkan layanan kesehatan bagi lansia dan senior di daerahnya.
 
ya sih, gpp sekali aja nih pengurangan kuota di DKI Jakarta... kalau mau dibalasin dengan asumsi ekonomi nasional membaik nanti aja, tapi bukannya masalahnya sudah ada dari lama kan? sekarang ini kebijakan fiskal nasional udah berubah aja, apa yang jadi hasilnya untuk rakyatnya? saya rasanya masih agak susah diprediksi nih...
 
Gubernur DKI Jakarta ini benar-benar bikin saya penasaran... ๐Ÿค” Kenapa dia tidak mau mengikuti pengurangan kuota yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Saya pikir ini seharusnya menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan menghemat dana, tapi malah dia masih mempertahankan semua pegawai yang sudah ada. ๐Ÿ˜ Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi juga tentang efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Saya harap Gubernur DKI Jakarta dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kebijakan ini dan menyesuaikan strategi daerahnya dengan kondisi ekonomi nasional. Tapi, saya rasa ada kesempatan besar untuk belajar dari pengalaman ini... ๐Ÿค“
 
Gubernur DKI Jakarta bilang tidak ikut mengikuti pengurangan kuota, tapi aku pikir kalau ini masalah kekayaan sumber daya yang ada di Jakarta, ya? Kalau sudah ada kuota yang terbatas, maka birokrasi dan pemborosan juga harus berkurang. Aku rasa ini bukan soal pemerintah pusat dan provinsi Jakarta hanya bicara tentang fiskal nasional saja, tapi kalau benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat, maka kuota yang terbatas tidak akan menjadi masalah.
 
Maksudnya siapa yang tidak percaya dengan pembangunan di Jakarta? Kalau gini yang terjadi, tapi orang-orang Jakarta masih bisa hidup nyaman kan? Pemprov DKI Jakarta udah memilih untuk mengejar kebijakan yang lebih baik ini apa lagi? Mungkin kalau orang-orang Jakarta mulai merasa tidak nyaman dengan pembangunan di kota, maka mereka akan berubah pikiran sih... tapi sampai saat itu belum pasti kan? ๐Ÿ˜
 
iya bro, rasanya jadi rasa penasaran sih mengapa gubang DKI Jakarta tidak ikut mengikuti pengurangan kuota. kalau kan proporsional aja, tapi gubangnya bilang "kita tidak mengalami perubahan sama sekali". udah kecewa banget sih. tapi mungkin ada alasan lain ya, seperti apa? mungkin ada hal yang kita nggak tahu lagi. toh saya rasa ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk melakukan pengawasan lebih lanjut tentang kebijakan fiskal nasional dan bagaimana daerah-daerah di Indonesia menangani perubahan dana transfer.
 
hehe, kalau gak ada lagi kuota, DKI Jakarta masih bisa ngelola aja masalahnya sendiri ๐Ÿ˜‚. sih aku pikir itu strategi yang baik, karena kalau kita fokus terlalu banyak pada kekurangan saja, gak bakal ada solusi ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ. tapi, aku rasa gubernur DKI Jakarta nanti harus lebih berhati-hati dengar dari pemerintah pusat ๐Ÿ˜Š. kalau mereka nggak mau ikut main, mungkin kita harus cari solusinya sendiri... atau cuma ngobrol aja ๐Ÿ’ฌ
 
Gubernur DKI Jakarta ini benar-benar tidak mau mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh pusat. Kalau lihat dari kebijakan fiskal nasional, kan mereka harus mengurangi biaya dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Tapi kalau mau tahu nanti apakah benar atau salah? Saya rasa pemerintah provinsi DKI Jakarta ini masih tidak berubah, seperti masa Orde Baru, yang lebih fokus pada keselamatan dan ketertiban daripada pengurangan biaya.
 
Makasih ya gubang DKI Jakarta masih nggak ikut mengikuti pengurangan kuota itu ๐Ÿ™„. Saya rasa kalau punya kebijakan yang bijak, gubang itu bisa mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Tapi sih, aku rasa pemerintah pusat udah bilang bahwa pembayaran DBH akan diadopsi secara proporsional dengan kapasitas fiskal daerah. Jadi, apa salahnya ya? ๐Ÿค”
 
kembali
Top