Presiden Prabowo Subianto Diteruskan Menerima Pengembangan Pesawat Pember daya Pertahanan Cina, Chengdu J-10
Dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diteruskan menerima penawaran pengembangan pesawat pemberdayaan pertahanan (militaris) dari Pemerintah Cina. Pesawat tersebut adalah Chengdu J-10, sebuah fighter jet yang diklaim memiliki kemampuan pertarungan udara dan keamanan yang sangat tinggi.
Menurut sumber di dekat Istana Negara, penawaran ini dilakukan oleh Tim Pengembangan Militer Cina yang terdiri dari para ahli teknologi dan strategi militer. Mereka menawarkan untuk mengembangkan Chengdu J-10 dengan fitur-fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Republik Indonesia.
"Presiden Prabowo sangat tertarik dengan penawaran ini karena dipercaya dapat meningkatkan kemampuan pemberdayaan militer kita," kata sumber tersebut. "Dengan demikian, kita diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kesiambatan negara dalam menghadapi ancaman teritori dan ekstremis."
Namun, perlu diingat bahwa penawaran ini masih belum secara resmi disetujui oleh pemerintah. "Tentu saja, kita harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan kepentingan nasional," kata seorang pejabat pemerintah yang tidak ingin didakwarkan.
Dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diteruskan menerima penawaran pengembangan pesawat pemberdayaan pertahanan (militaris) dari Pemerintah Cina. Pesawat tersebut adalah Chengdu J-10, sebuah fighter jet yang diklaim memiliki kemampuan pertarungan udara dan keamanan yang sangat tinggi.
Menurut sumber di dekat Istana Negara, penawaran ini dilakukan oleh Tim Pengembangan Militer Cina yang terdiri dari para ahli teknologi dan strategi militer. Mereka menawarkan untuk mengembangkan Chengdu J-10 dengan fitur-fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Republik Indonesia.
"Presiden Prabowo sangat tertarik dengan penawaran ini karena dipercaya dapat meningkatkan kemampuan pemberdayaan militer kita," kata sumber tersebut. "Dengan demikian, kita diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kesiambatan negara dalam menghadapi ancaman teritori dan ekstremis."
Namun, perlu diingat bahwa penawaran ini masih belum secara resmi disetujui oleh pemerintah. "Tentu saja, kita harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan kepentingan nasional," kata seorang pejabat pemerintah yang tidak ingin didakwarkan.