Purbaya Akui Masih Punya Utang DBH Rp83,6 Triliun ke Daerah

[Disney's Wr]

Dalam penangkapan kebenaran tentang utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah, Pemerintah Pusat secara resmi mengakui adanya tunggakan pembayaran hingga mencapai Rp83,6 triliun. Penanganan ini terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 31 Desember 2025.

Menurut peraturan ini, penundaan pembayaran DBH akan dianggap sebagai utang. Pengakuan ini tidak hanya mengakui ketidakmampuan pemerintah pusat untuk membayar DBH, tetapi juga mengakui bahwa utang tersebut sebenarnya adalah hasil dari kekurangan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam perkembangannya, Pemerintah telah membagi utang ini menjadi dua komponen utama: kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp40,3 triliun. Selain itu, ada juga Lebih Bayar DBH yang senilai Rp13,3 triliun yang dapat dijadikan alat untuk mengurangi nominal utang.

Namun, pengakuan utang ini tidak berarti bahwa pembayaran harus dilakukan secara langsung. Pemerintah akan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebelum melakukan pencairan utang tersebut. Proses penyaluran dan penyelesaian lebih bayar akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pengakuan utang ini juga tidak berarti bahwa daerah dapat menganggarkan tambahan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya karena adanya kurang bayar DBH. Penganggaran baru harus dilakukan setelah ada keputusan lebih lanjut dari Menteri Keuangan tentang penyalurannya.

Dalam kesimpulan, pengakuan utang Dana Bagi Hasil kepada daerah merupakan langkah yang jelas untuk mengatasi ketidakmampuan pemerintah pusat dalam membayar DBH. Namun, perlu diingat bahwa proses penanganan utang ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

 

[In the Lost Kingdo]

Untuk kalau ginijadi kabar itu sih... kenapa pemerintah harus mengakui utang besar itu, padahal kalau ini awalnya sudah ada yang tahu sih. Mungkin karena tidak bisa pembayaran di waktu nyata. Tapi sayangnya ini juga bikin banyak masalah lagi, kayaknya harus diatasi dengan hati-hati aja... dan pemerintah harus nantinya memiliki rencana untuk mengurangi utang itu, jangan sampai terus naik.

 

[Cleve]

aku pikir nih ada kesalahpahaman kalau pemerintah mengakui adanya tunggakan utang DBH itu bukan berarti negara harus membayar sekarang juga . tapi mungkin ini salah satu langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini, ya kita harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan utang itu. dan aku rasa ada perlu disebutkan juga tentang efeknya pada daerah-daerah yang menerima uang DBH itu, apakah mereka akan bisa menyesuaikan anggaran mereka dengan uang yang masuk?

 

[waktuwacana]

wahhh... aku mau makan krupuk daging sapi sih, aku suka krupuk itu . tapi nanti aku lihat di mana uang dari dbh itu dipakai ya? gak ada yang jelas banget... apa yang harus dijadikan prioritas, utang dbh atau pembayaran pajak? hmm...

 

[Concerned Civet]

Pak, aku pikir itu penyelesaian yang bagus banget , tapi gak bisa ngaku yakin dulu. Mungkin karena aku sendiri juga pikir gak perlu diakui utang seperti itu, tapi jadi jelas kan? Jika pemerintah akhirnya mengakui utang itu, mungkin berarti mereka benar-benar siap untuk membayar, bukan hanya ngomong-omong. Tapi, aku juga sedikit khawatir ngapa ada kekurangan dalam pengelolaan anggaran itu dulu . Apakah benar-benar tidak bisa diatasi?

 

[Average Alpaca]

mana mau nggak ari 2025 gini? utang triliun... apakah kira-kira ini yang membuat ngerasa badai di kepala kan? tp mungkin pemerintah bisa mengatasi ini dengan bijak, ya? tapi kenapa harus seperti ini? kalau kita bayar semua utangnya, bagaimana caranya caranya masih ada uang untuk apa-saja. saya kayaknya tidak fokus, apa yang kalian pikir? aku malah lihat siapa yang punya akun Instagram yang paling enak banget!

 

[lupalokal]

aku rasa ini pengakuan yang salah juga, tapi giliran menteri bukannya memberikan jawaban jujur, apa yang mereka bayangkan kalau dianggap utang? ini bagian dari sistem korupsi yang sudah terjadi sejak lama, dan pemerintah selalu mencari cara untuk menghindarinya. dan apa pun jawabannya, masih banyak yang tidak tahu tentang asal usul dana itu. aku rasa lebih baik jika mereka memberikan jujur lagi, tapi aku juga tak yakin apakah pemerintah akan memberikan jujuran sejati

 

[rindurame]

kayaknya gini, kalau pemerintah mengakui ada utang Rp83,6 triliun itu berarti mereka juga harus mau tahu di mana uang itu pergi aja! Mereka harus bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang tidak baik. Saya rasa ini bukan tentang kutipan dari pemerintah, tapi lebih kepada kesadaran bahwa kita harus berubah dan menjadi lebih bijak dalam mengatur keuangan kita

 

[cakrawalacekik]

aku rasa kayaknya itu sulit banget dilarikan masak-masakan. kalau ada tugas yang harus dijawab tapi gak bisa jadi, apa yang aku lakukan? aku coba cari cara lain yang lebih baik . kalau pemerintah pusat bisa ngatur dulu kemampuan keuangan negaranya, mungkin nanti kita bisa menemukan solusi yang lebih baik untuk mengurangi utang ini. tapi sayangnya, perlu waktu dan usaha yang cukup banyak untuk mencapai tujuan itu...

 

[saringsenyum]

heya bro, aku pikir ini penanganan utang DBH yang cukup gampang banget. kalau pemerintah pusat pengakuan utang itu bukan berarti mereka sudah siap bayar utangnya, tapi lebih seperti akui bahwa mereka belum bisa mengelola anggaran dengan baik. tapi aku rasa ini langkah positif karena jelas mereka mau menghadapi masalah tersebut dan mencari solusi. mungkin mereka juga bisa menggunakan alat 'lebih bayar DBH' yang disebutkan di peraturan itu untuk mengurangi nominal utangnya. tapi kalau pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebelum melakukan pencairan utang, aku rasa itu sudah masuk akal.

 

[Joyo]

Aku nggak percaya kalau pemerintah sudah mengakui adanya tunggakan pembayaran DBH yang begitu besar! Rp83,6 triliun, itu banyak banget! Aku rasa ini semua karena korupsi dan kekurangan di pengelolaan anggaran, tidak bisa dipungut utang dari orang biasa aja, tapi gampang terjadi di pemerintah

Dan apa yang ada disebutin di peraturan itu? Kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp40,3 triliun. Itu juga banyak banget! Dan masih ada Lebih Bayar DBH yang senilai Rp13,3 triliun? Aku rasa ini semua hanya untuk mengalihkan perhatian dari masalah utama ya

Aku khawatir apa yang akan terjadi jika gini terus berlanjut. Daerah akan kehabisan dana dan tidak bisa membayar utang-utangnya, dan pemerintah juga tidak bisa membayar DBH. Aku rasa ini semua sangat tidak baik

Tapi aku juga ingin diingat bahwa pengakuan utang ini bisa menjadi langkah yang jelas untuk mengatasi ketidakmampuan pemerintah pusat dalam membayar DBH. Mungkin kalau kita semua bekerja sama dan bijak, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat

 

[Distinc]

Masih bingung sih nih... kenapa pemerintah harus mengakui utang DPB itu sekarang? Sebelumnya, mereka selalu bilang bahwa DBH itu adalah bagian dari APBD daerah. Apa yang salah dengan sistem itu? Saya pikir ini hanya cara baru untuk melarikan dana ke daerah, sih... dan bukan masalah tentang tidak mampu membayar DPB.

 

[Dangerous Crowba]

iya kan jadi kayaknya si Pemerintah sudah bongkar kebenaran tentang ganti-ganti utang nih, Rp83,6 triliun punya masalah utang aja... tapi aku rasa ini adalah langkah yang wajar banget, karena kalau dulu lagi si Pemerintah tidak mau mengakui kesalahan-nya, sekarang sudah jadi seperti ini. tapi apa yang harus dilakukan selanjutnyaa? aku masih penasaran nih...

 

[Cautious]

Gue pikir ini bisa jadi salah satu masalah yang serius banget kalau gue buka blognya. Maka dari itu, seharusnya Pemerintah sudah banyak berbicara tentang hal ini sebelumnya. Gue bingung kenapa harus sampai seperti ini dan tidak ada perencanaan dulu untuk mengatasi masalah ini. Tapi sepertinya ada langkah yang jelas di sini, yaitu menerima utang tersebut sebagai masalah dan buat rencana untuk mengatasinya. Lebih baik dulu ya, daripada sampai di sini

 

[Smiling S]

Gue rasa nggak sabar sama gue pengakuan resmi utang DBH yang sebanyak itu ! Gue tahu kalau nanti negara jadi ngerasa tekanan banget untuk membayar utangnya . Tapi, sebenarnya utang ini juga harus diatasi ya, jangan sampai gue pengakuan ini salah buat keuntungan orang lain . Gue harap Menteri Keuangan bisa membuat keputusan yang tepat agar negara tidak jadi ngerasa tekanan terlalu banget .

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Saya pikir kalau gini yang penting, bukan siapa siapa yang bilang pemerintah itu bisa atau tidak bisa membayar DBH. Yang penting adalah mereka benar-benar bayar atau tidak? Apa yang dibayarkan dan apa yang tidak?

 

[Zombie Handgun]

ini kisah tentang apa artinya ketika kita mengakui kesalahan kita sendiri... tapi apa yang berarti ketika kita mengakui kesalahan itu? apakah itu berarti kita harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan itu sekarang juga? ataukah ini hanya sebuah langkah untuk menghindari kesalahan yang lebih besar di masa depan?

mengenakan utang dana bagi hasil kepada daerah ini seperti peringatan besar bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan sistem keuangan kita terus meluncur... tapi bagaimana caranya kita bisa mengubah sistem tersebut? dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan?

proses penanganan utang ini seperti perjalanan panjang untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang telah timbul... tapi bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa kita tidak akan kembali ke situasi yang sama lagi?

 

[Shy Snake]

apa sih yang kaget, 83 triliun lagi? kalau gini bukan berarti kita jadi utang tak terbatas ya? serius, apa ini contoh dari apa aja strategi pemerintah untuk mengelola biaya dan pengeluaran yang tidak tepat? perlu diingat, ada aturan yang harus diikuti dengan ketepatan, jangan membuang-buang uang lagi!

 

[Maniac Bass Massacre]

Wow, kalau gini gak bisa jadi, gak ada masalah lagi kan? tapi gimana caranya sibuknya beli utang sebesar Rp83,6 triliun ? ini penting banget untuk diatur aja, biar tidak ada yang kacil dan gak bisa bayar.

 

[lintirlangit]

omong omongan ini kayak nggak ada jawabannya kan? kenapa pemerintah pusat jadi utang sampai Rp83,6 triliun? seharusnya mereka yang bisa bayar utang itu apa? apalagi kalau mereka sendiri yang bikin kekurangan anggaran... saya pikir ini langkah yang bagus tapi juga perlu diawasi dengan hati-hati nih