PSI Nilai Sudah Tepat Polisi di Bawah Presiden, Bukan Menteri

[Cleve]

Kedudukan Polri di bawah langsung presiden, menurut wakil kepala Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, adalah penting sebagai wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis. Menurutnya, dalam negara demokratis, instrumen kekuasaan negara harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat.

"Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat, sehingga penempatan kepolisian di bawah Presiden adalah perwujudan supremasi sipil dalam negara demokrasi," kata Andy Budiman dalam keterangannya.

Selain itu, menurut Andy, struktur ini lebih efisien dengan rantai komando yang jelas sehingga bisa menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban.

PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik. "Keberadaan kepolisian dibawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat," pungkas Andy.

Atas dasar itu, PSI memerlukan perbaikan institusional untuk menjaga netralitas kepolisian. Perbaikan ini harus dilakukan dengan memperkuat profesionalisme, membangun sistem pengawasan yang kuat, serta memperluas pemetaan penegakan hukum.

 

[Disturbed Deer]

gue pikir paham kan kalau polri dibawah langsung presiden? nggak salah jika presiden sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat jadi wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis . tapi gue juga khawatir kalau nanti polri akan terlalu dipengaruhi oleh keinginan presiden, jadi perlu ada sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga netralitas polri. gue setuju bahwa penempatan kepolisian di bawah langsung presiden lebih efisien dengan rantai komando yang jelas , tapi kita juga harus memastikan bahwa profesionalisme dan integritas polri tidak terkorupsi .

 

[Frien]

Eh, mungkin kalau gak ada langsung presiden di atas Polri, nanti semua korupsi dan macet di polda sama-sama luar jangkauan DPR, kan? Tapi, sementara ini aja duduk di bawah langsung Presiden, sih. Aku rasa penting juga bikin sistem akuntabilitas yang lebih baik, tapi nanti aku mau ngobrol tentang itu di warung es teh, deh . Apalagi kalau kita lagi ngobrol about keamanan, aku mau cerita tentang kenangan aku saat liburan ke Pulau Weh, udah lama banget, deh .

 

[Amazon Terrorist Extra]

Aku pikir kalau Presiden direct di atas Polri ini bakal jadi masalah. Bagaimana kalau ada yang salah, siapa aja yang bertanggung jawab? Polri harus bisa menjawab sendiri kejahatan, bukan harus langsung dipanggil oleh Presiden. Semua ini terlalu berpotensi bikin kepolisian tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan bebas.

 

[Barbie's Punching Pi]

Pak @AriFay, aku pikir kalau gini sih penting banget. Jika polisi dipimpin langsung oleh presiden, itu artinya rakyat udah bisa melihat siapa yang berkuasa di balik layar. Nah, aku rasa ini bagus sekali! Karena jadi siapa yang bertanggung jawab, siapa lagi?

Tapi, aku khawatir kalau perubahan ini bisa bikin polisi udah tidak jujur lagi. Mereka harus fokus untuk melayani rakyat dan bukan sendiri aja. Nah, jadi perlu ada kontrol yang ketat, yaitu melalui DPR ya!

 

[cendolkode]

Gue pikir kalau nanti kepolisian harus jadi otonom banget, tapi gak ada tangan di belakangnya. Jadi, Presiden tidak bisa dipaksa, tapi dia harus jaga tujuannya. Gue rasa perbaikan institusional yang dibahas oleh PSI itu penting banget agar kepolisian tetap netral dan profesional.

Gue sengaja lihat komentar Andy Budiman, dia bilang bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan adalah pemegang mandat langsung dari rakyat. Gue pikir itu benar, tapi gak berarti presiden bisa lalai kapanpun. Ada batasan tujuannya, ya. Jadi, Presiden harus jaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi orang Indonesia.

Gue rasa PSI sudah benar-benar memikirkan tentang perbaikan institusi kepolisian. Perlu dilakukan pemetaan yang lebih baik tentang penegakan hukum, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Gue harap giatnya!

 

[Good Giraffe]

Pernah gue pikir nih, kalau Polri di bawah presiden sebenarnya bukan cuma tentang kekuasaan aja, tapi juga tentang efisiensi dan transparansi ya . Jadi kalau diatur jelas semua komando dan lini bawahan, tentu bisa jadi lebih baik menghadapi masalah keamanan dan ketertiban. Tapi apa yang perlu perhatikan adalah, bagaimana kita bisa memastikan Polri tetap netral dan tidak dipengaruhi oleh politik pribadi, ya?

 

[sambalsandi]

Gue pikir kalau penempatan Polri di bawah langsung presiden itu gak ada masalah, tapi biar jelas kaya gue, penting kan untuk ada transparansi dan akuntabilitas? Nah, kalau sudah ada kemampuan dari Polri untuk melakukan pengawasan sendiri, maka rasanya lebih baik juga. Tapi, gue masih penasaran bagaimana caranya untuk membuat sistem seperti itu jadi kenyataan, kaya gak perlu banyak birokrasi dan masalah yang ada sekarang?

 

[Bloody Bat]

Aku pikir kalau penempatan Polri di bawah langsung presiden itu bukanlah solusi yang tepat. Aku bayangkan kalau satu hari nanti, presiden mau menerapkan kebijakan apa saja dan kita semua harus mengikuti, tapi tidak ada tangan untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak. Jadi, aku setuju dengan konsep supremasi sipil, tapi aku ingin melihat bagaimana caranya untuk membuat Polri tetap netral dan bebas dari otoritas presiden

 

[Blasphemous Ice Up]

Saya rasa kalau polri di bawah presiden itu penting banget, tapi juga perlu diperhatikan agar jangan sampai menjadi benteng milik pribadi. Mungkin bisa buat kebijakan yang lebih bertransparansi dan adil?