Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengungkapkan rencana produksi komoditas tambang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan angka produksi batu bara sekitar 600 juta ton. Namun, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat perkiraan awal dan belum dihitung secara detail.
Bahlil menekankan bahwa produksi nikel juga akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan produksi dan harga di tingkat global, terutama untuk batu bara yang saat ini menyuplai sekitar 43 persen dari total produksi di pasar global.
Menurut Bahlil, langkah ini juga bertujuan memenuhi aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam nasional. Pemerintah ingin mengelola sumber daya alam dengan bijak, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga ketahanan di masa depan.
Pada tahun ini, pemerintah menetapkan target produksi batu bara sebesar 600 juta ton. Namun, Bahlil menjelaskan bahwa volume final produksi masih dapat berubah, bergantung pada hasil perhitungan akhir serta kondisi riil di lapangan.
Pada tahun lalu, Indonesia mencapai rekor produksi batu bara sebesar 790 juta ton. Pemerintah ingin menurunkan target tersebut pada tahun ini, tetapi masih harus menjaga kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik serta ekspor.
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian produksi untuk komoditas nikel. Pada tahun ini, pemerintah berkomitmen mencegah praktik monopoli pasokan bahan baku oleh industri besar. Sebaliknya, pemerintah ingin membuka ruang bagi pengusaha tambang, khususnya dari daerah, agar tetap terlibat aktif dalam rantai pasok industri hilir.
Dengan demikian, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan esensi dari hilirisasi berkeadilan yang tengah digencarkan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem industri yang sehat, di mana dukungan terhadap investor besar tetap diberikan, namun diimbangi dengan kolaborasi yang menghadirkan manfaat ekonomi secara lebih merata bagi pelaku usaha di berbagai level.
Bahlil menekankan bahwa produksi nikel juga akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan produksi dan harga di tingkat global, terutama untuk batu bara yang saat ini menyuplai sekitar 43 persen dari total produksi di pasar global.
Menurut Bahlil, langkah ini juga bertujuan memenuhi aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam nasional. Pemerintah ingin mengelola sumber daya alam dengan bijak, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga ketahanan di masa depan.
Pada tahun ini, pemerintah menetapkan target produksi batu bara sebesar 600 juta ton. Namun, Bahlil menjelaskan bahwa volume final produksi masih dapat berubah, bergantung pada hasil perhitungan akhir serta kondisi riil di lapangan.
Pada tahun lalu, Indonesia mencapai rekor produksi batu bara sebesar 790 juta ton. Pemerintah ingin menurunkan target tersebut pada tahun ini, tetapi masih harus menjaga kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik serta ekspor.
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian produksi untuk komoditas nikel. Pada tahun ini, pemerintah berkomitmen mencegah praktik monopoli pasokan bahan baku oleh industri besar. Sebaliknya, pemerintah ingin membuka ruang bagi pengusaha tambang, khususnya dari daerah, agar tetap terlibat aktif dalam rantai pasok industri hilir.
Dengan demikian, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan esensi dari hilirisasi berkeadilan yang tengah digencarkan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem industri yang sehat, di mana dukungan terhadap investor besar tetap diberikan, namun diimbangi dengan kolaborasi yang menghadirkan manfaat ekonomi secara lebih merata bagi pelaku usaha di berbagai level.