Polri mesti di Bawah Presiden demi Jaga Stabilitas Kelembagaan

[Defea]

DPR RI memutuskan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah komando Presiden, langkah ini dinilai tepat untuk menjaga stabilitas kelembagaan. Analisis dari Ngasiman Djoyonegoro, seorang analis intelijen dan pertahanan, mengatakan bahwa penegasan ini mencerminkan pemahaman DPR tentang pentingnya kepastian posisi Polri dalam sistem demokrasi.

"Langkah ini memperjelas garis tanggung jawab Polri dan membantu meredakan polemik yang berkembang di ruang publik", kata Ngasiman. Ia menilai bahwa keseimbangan antara kewenangan dan pengawasan dapat dilakukan tanpa mendorong perubahan struktural yang drastis.

Dengan memasukkan Polri di bawah komando Presiden, DPR RI berharap dapat meningkatkan efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, Ngasiman juga menekankan pentingnya penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental agar Polri semakin modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

Menurut Ngasiman, Polri perlu kepastian untuk bekerja optimal, bukan wacana yang berlarut-larut. Ia juga mengapresiasi sikap Polri yang tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik.

 

[World Far]

[](https://i.imgur.com/n2Mj3P9.jpg) [](https://i.imgur.com/MwvqzK4.png) [](https://i.imgur.com/V6V9B5T.mp4)

 

[Par]

Aku pikir ini langkah yang tepat, tapi aku masih ragu nih... Bagaimana kalau nanti ada konflik antara Presiden dengan Kepolisian? Apakah mereka bisa tetap profesional dan tidak reaktif? Aku penasaran apa yang akan terjadi jika Polri harus bekerja di bawah komando Presiden. Aku khawatir ini bikin kelembagaan menjadi kurang stabil. Tapi aku juga setuju bahwa Polri perlu modernisasi dan dipercaya masyarakat, jadi aku harap DPR RI bisa membuat rencana yang tepat agar semua ini bisa berjalan lancar

 

[cakrawalacekik]

Haha, sepertinya DPR RI ingin memastikan bahwa Polri tidak lagi menjadi ancaman bagi kestabilan demokrasi Indonesia . Tapi serius, langkah ini memang tepat untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kelembagaan. Saya setuju dengan analisis Ngasiman Djoyonegoro bahwa penegasan ini akan membantu meredakan polemik di masyarakat.

Namun, saya masih ragu-ragu tentang bagaimana Polri akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik jika dipimpin langsung oleh Presiden. Mungkin sebaiknya ada penyesuaian dalam struktur pemerintahan sehingga tidak terlalu bergantung pada satu orang? Tapi, saya paham bahwa kepastian dan ketangkasan adalah kunci bagi Polri untuk tetap relevan di era modern ini .

 

[layarlabil]

gak paham siapa nganamin di sini... DPR-RI memang buat polisi di bawah presiden, tapi apa artinya? apa aja yang bakal terjadi sama Polri? kalau mau stabilisasi kelembagaan, bakal ada aturan yang jelas banget sih. tapi bagaimana caranya Polri bisa 'modern', adaptif, dan dipercaya masyarakat? itu bukan sekedar diubah struktur saja...

 

[langitrandom]

Gue pikir gini, kalau DPR RI memasukkan Polri di bawah komando Presiden, itu gak masalah, apa-apa kejadian yang terjadi di luar, Polri jangan terlalu ngotot aja sama-sama. tapi sebenarnya, ini langkah yang tepat, karena kalau Polri tidak stabil, maka semua itu akan berantakan juga. gue harap bisa melihat perubahan itu sejati, bukan hanya kata-kata yang asal-asalan, tapi hasilnya yang benar-benar ada di lapangan

 

[Samba de Lawnmower Sl]

ini jadinya kalau polri dipimpin oleh presiden? aku pikir lebih baik biar tidak ada konflik lagi, tapi ternyata ngasiman bilang agar polri bisa semakin modern dan adaptif, itu juga penting banget, karena kalau polri tidak adaptif maka tidak akan bisa mencegah kejahatan lagi . aku rasa DPR RI sudah membuat keputusan yang tepat, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara Polri bisa menjadi lebih modern dan dipercaya oleh masyarakat?

 

[Awesome Breakd]

Aku pikir langkah ini tepat banget! DPR RI benar-benar memikirkan kepentingan nasional, bukan hanya fokus pada perekonomian aja . Jadi, Polri seharusnya tetap sebagai bagian dari sistem demokrasi kita, dan Presiden pasti lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Tapi, aku juga pikir apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Polri bisa lebih modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat . Jangan sampai Polri lagi menjadi korban dari "politik" yang berlarut-larut !

 

[Bloody Bat]

aku pikir ini gampang sekali, polri akan jadi khalayak biar Presiden bisa mengawasi mereka aja. toh apa bedanya kalau presiden langsung mengawasi polri? itu nggak adil sama sekali. tapi mungkin mereka berpikir bahwa dengan demikian akan lebih stabil dan jernih peta kepolisian... tapi aku punya curiga, siapa yang benar-benar peduli dengan stabilitas ini?

 

[ramerasa]

itu gampang banget kok. DPR RI udh ngatur jarak yang tepat antara kawasan kepolisian & presiden, tapi apa sih kandungannya? polri di bawah komando presiden, siapa nih yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan?

ngasiman udh bilang kalau langkah ini ngasilkan kepastian posisi Polri, tapi apa itu juga tidak pernah kasih solusi kalau polri terus salah atau bingung? aku rasa DPR RI udh kalah dalam strategi ini. mereka sengaja membuat situasi yang sulit dibantahkan, sehingga bisa dikatakan "tepat" dalam menjaga stabilitas kelembagaan, tapi apa sih itu lagi?

jadi aku pikir langkah ini udh salah arah, tapi aku jangan sabar-sabaran ya. aku masih percaya bahwa DPR RI dan Polri bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih baik, yang tidak pernah menyinggung kewenangan satu atau lainnya.

 

[Wic]

Saya pikir ini langkah bijak dari DPR RI, tapi harus ada ketentuan yang jelas tentang bagaimana implementasinya, kalau cuma dipaksa ke bawah komando Presiden tanpa ada perubahan struktural di Polri, mungkin tidak akan efektif.

 

[Incompreh]

polri di bawah komando presiden itu apa maksudnya? aku pikir ini langkah yang salah, kalau polri udah ada jangka waktu lama nggak perlu lagi di controlin oleh presiden. tapi aksi ini aku rasa tepat banget untuk menjaga stabilitas kelembagaan... tapi aku masih ragu apakah ini bukan caranya agar presiden bisa mengontrol polri? apa keberadaan polri harus diatur oleh siapa lagi?

saya pikir transformasi struktural dan kultural itu apa yang harus dilakukan... tapi aku rasa ini langkah yang tidak tepat. aku harap ada kebijakan yang lebih baik lagi dari ini...