Kepemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan ban Michelin bukanlah solusi, melainkan memerlukan dialog yang terbuka dan adil. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa PHK harus menjadi opsi terakhir, bukan keputusan sepihak yang dipilih tanpa adanya pertimbangan yang memadai.
Menurut Mirah, perusahaan multinasional seperti Michelin memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk mengedepankan keberlanjutan tenaga kerja nasional. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan.
ASPIRASI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dialog antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah agar penyelesaian PHK dapat dilakukan secara konstruktif dan sesuai regulasi ketenagakerjaan.
Mirah berpendapat bahwa Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia.
Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja, katanya.
Mirah berharap para pekerja Michelin dapat memperjuangkan haknya secara konstitusional. Dia juga mendorong terciptanya solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. "Di balik setiap seragam kerja, ada keluarga yang menanti dengan harapan. Jangan biarkan harapan itu padam karena keputusan sepihak. Mari kita berdiri bersama, memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi dalam dunia kerja," pungkas dia.
Menurut Mirah, perusahaan multinasional seperti Michelin memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk mengedepankan keberlanjutan tenaga kerja nasional. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan.
ASPIRASI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dialog antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah agar penyelesaian PHK dapat dilakukan secara konstruktif dan sesuai regulasi ketenagakerjaan.
Mirah berpendapat bahwa Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia.
Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja, katanya.
Mirah berharap para pekerja Michelin dapat memperjuangkan haknya secara konstitusional. Dia juga mendorong terciptanya solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. "Di balik setiap seragam kerja, ada keluarga yang menanti dengan harapan. Jangan biarkan harapan itu padam karena keputusan sepihak. Mari kita berdiri bersama, memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi dalam dunia kerja," pungkas dia.