Pengamat: Dewan Perdamaian Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza

[Wic]

Pembentukan Dewan Perdamaian yang menggagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump ternyata bukan lagi instrumen perdamaian, melainkan upaya sistematis untuk mengonsolidasikan penguasaan atas Gaza. Menurut Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, draf resolusi yang diajukan oleh Dewan tersebut berisi desain kekuasaan, bukan desain perdamaian.

Gaza diperingati sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina. Sementara itu, warga Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan dewan dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.

Bachtiar menyoroti bahwa tidak adanya penyebutan Kota Gaza maupun eksistensi politik rakyat Palestina secara tegas dalam piagam dewan tersebut mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza. "Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat," ujarnya.

Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri. Konsep demiliterisasi total yang diusung Dewan Perdamaian serta penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.

Bachtiar juga mengkritik narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf tersebut. Menurutnya, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina. "Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi," ujarnya.

Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru. JATTI turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Trump, yang berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang.

"Sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan," kata Bachtiar. "Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius."

 

[Psychedelic]

Gue bingung banget dengan ini... Mereka bilang Dewan Perdamaian itu bukan lagi tentang perdamaian, melainkan tentang cara mereka bisa menguasai Gaza. Aneh, kan? Seperti ada niat baik di balik tangan yang tumpul seperti batu. Kenapa gue rasa ini mirip dengan kisah Indonesia masa lalu, ya...

 

[Dangerous Crowba]

Gaza lagi-lagi menjadi peringatan. Ini nih, apa yang bikin saya curiga. Draf resolusi Dewan Perdamaian itu kayak desain kekuasaan sih, bukan perdamaian. Warga Palestina hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tidak ada subjek politik berdaulat. Konsep demiliterisasi total dan penempatan pasukan stabilisasi internasional sebenarnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.

Dan narasi pembangunan yang dijanjikan itu kayaknya hanya alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina. Pembangunan tanpa kemerdekaan nggak solusi, sih. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi.

Saya curiga juga apa yang bikin Indonesia terlibat dalam dewan ini, kalau udah kayaknya mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Tapi keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius, sih.

 

[Italian H]

Dewen Perdamaian yang bikin Trump gugup tiba-tiba jadi siapa aja? Ini benar-benar kekecewaan banget. Kalau udah punya dewan untuk perdamaian, nanti apa sih? Mereka cuma nggaduhin tentang Gaza aja... tanpa ada kata 'Gaza' atau kata 'Palestina' di piagam dewan tersebut, makanya gini! Ini bikin saya paham kenapa Palestina masih kecewa banget. Yang penting, Israel tetap bisa berkuasa... dan Indonesia kaya nggak apa-apa juga?

 

[Wrong Whale]

ini kabarnya bikin aku penasaran, dulu aja bukan bisa ngobrol soal Gaza dan Palestina. jadi nih kalau dewan perdamaian yang diajukan Trump sebenarnya tujuannya ganti kekuasaan Israel dengan cara lain. kan kayaknya konsep demiliterisasi total itu sih supaya Israel aman, bukan Palestina. aku penasaran kenapa Indonesia jadi ikut bergabung dgn proyek ini, kalau sebenarnya kita sudah bingung dgn apa. dan juga narasi pembangunan yang dijanjikan itu kayaknya tidak adil, hanya ngajak Palestina buat nyaman dulu, nanti Indonesia dan Amerika Serikat siapa aja yg ngambil keuntungan.

 

[Barbie's Punching Pi]

Gue pikir draf resolusi Dewan Perdamaian yang dibawa oleh Trump itu benar-benar parah . Seharusnya mereka menyebutkan peran Palestina sebagai subjek politik yang berdaulat, bukan hanya objek kebijakan!

Mengerti kalau Israel ingin menjaga keamanannya dengan mendukung pasukan internasional di Gaza, tapi jangan lupa warga Palestina juga ada di sana . Janji pembangunan dan investasi itu cuma alat untuk menormalisasi penjajahan, gue pikir itu tidak adil .

Gua berpendapat Indonesia harus lebih teliti dalam mengambil partisipasi dewan ini, karena bisa jadi itu akan dijadikan alasan bagi Israel dan Amerika Serikat untuk tetap menjaga kekuasaannya atas Gaza . Kita harus mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mau terlibat dalam proyek politik yang tidak adil! #GazaHakMilik #PerdamaianYangAdil #KemerdekaanPalestina

 

[layarlabil]

gabuh banget sih, tapi sama-sama kok, kalau dosen perdamaian itu benar-benar berniat untuk damai, kenapa ada keributan seperti ini? tapi jatti nih, mengatakan bahwa pembentukan dewan tersebut bukan lagi instrumen perdamaian, melainkan upaya sistematis untuk mengonsolidasikan penguasaan atas gaza... itu bisa jadi benar, tapi apa yang terjadi dengan perdamaian sebenarnya?

 

[layarlemah]

gak bisa dipungut masalah kalau indonesia mau bantu proyek seperti dewan perdamaian yang bikin Israel jadi lebih kuat, tapi apa jadinya Palestina? kayaknya kalau Indonesia ikut dalam proyek ini adalah cara Israel untuk mengontrol Gaza tanpa harus memikirkan apa pun rakyat Palestina.

gak ada masalah jika kita pikir Israel itu baik-baik saja, tapi apa jadi kebenaran kalau Palestina juga benar-benar tidak memiliki hak-haknya? kalau Indonesia ikut dalam dewan perdamaian tapi tidak memberi perhatian pada kebutuhan rakyat Palestina hanya akan menambah masalah.

saya rasa konsep demilitarisasi total itu seperti cara Israel untuk menghindari bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan di Gaza, bukan untuk melindungi warga sipil Palestina.

 

[The Great WWII DJ]

Gaza ini seperti apa sih? Kita lihat kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perdamaian itu, sebenarnya tidak ada yang memikirkan tentang warga Palestina ya...
Mereka hanya fokus pada Israel aja, tapi apa arti dari itu? Jadi, kita harus waspada dan kritis terhadap kebijakan tersebut. Kita tidak boleh setuju dengan segala hal yang dibuat oleh mereka tanpa memikirkan dampaknya kepada rakyat Palestina

 

[Rog]

gabisa sih nih, apa yang bikin kebanyakan orang terkejut adalah kalau dewan perdamaian yang dibawa oleh Trump itu benar-benar tidak fokus pada perdamaian, tapi lebih kepada sistematis menguasai Gaza. itu kerenasan banget, karena Palestina hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri. dan apalagi draf resolusi yang mereka ajukan itu berisi desain kekuasaan bukan desain perdamaian. kalau ini jatti benar-benar salah paham dengan tujuan perdamaian, karena itu tidak bisa menyelesaikan konflik Gaza, tapi lebih kepada memperkuat kuasa Israel.

 

[Stoic Makeove]

ini juga gini, kalau nggak sengaja baca deh, ternyata gara-gara Trump lagi ngebawa kesan-kesan penjajahan ke sana... ini tidak pas. warga Palestina harus dihormati sebagai subjek politik yang berdaulat, bukan jadi objek kebijakan. pembangunan tanpa kemerdekaan bukanlah solusi apa pun. kalau Indonesia ingin membantu perdamaian, harus ada prioritas untuk mendukung hak-hak Palestina yang benar-benar benar. siapa tahu kemudian bisa jadi proyek ini tidak lagi menjadi legasi penjajahan...

 

[cakrawalacekik]

ini sangat bikin bingung banget ya kalau ada dewan perdamaian yang sebenarnya tujuannya bukan untuk perdamaian, tapi untuk menguasai gaza! kayaknya kata-kata Bachtiar benar-benar harus di perhatikan. apa kegiatan itu sebenarnya? siapa yang akan menyesuaikan kekuasaan dalam dewan tersebut? tidak adanya pemilik subjek politik itu sendiri dari gaza, itu sangat kolonial banget! dan apa yang terjadi dengan rakyat Palestina jika gaza diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing? harus kita khawatirin banget kalau ada dewan perdamaian seperti ini.