Pemerintah siapkan skema PSO Cicil Utang Whoosh, Pakai APBN Sebagian
Kereta Cepat Whoosh yang bakal menghubungkan Jakarta dan Bandung ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Namun, apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani utang proyek ini? Skema PSO (Pelayanan Publik) yang mencakup cicil utang Whoosh ini akan dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), namun tidak seluruhnya.
CEO Danantara, Rosan Roeslani memastikan pemerintah akan hadir dalam restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Menurutnya, skema PSO yang mencakup porsi tanggung jawab pemerintah dan badan usaha sedang dimatangkan.
"Di depan ini ada porsi yang memang public service obligation-nya akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarana serta operasionalnya akan ditanggung bersama-sama," ungkap Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah dan pihak terkait sedang mematangkan skema pembiayaan yang mencakup porsi tanggung jawab pemerintah maupun badan usaha. Skema ini masih dalam tahap pembahasan, namun pemerintah bakal tetap berperan sesuai amanat undang-undang, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan transportasi massal.
Ini sedang kita matangkan, tetapi tadi disampaikan bahwa pemerintah pasti hadir. Untuk prasarana dan transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah. Namun untuk sarananya dan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya," tambah Rosan.
Presiden RI Prabowo Subianto telah memastikan akan bertanggungjawab atas polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Kepala Negara akan membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun.
Kereta Cepat Whoosh yang bakal menghubungkan Jakarta dan Bandung ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Namun, apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani utang proyek ini? Skema PSO (Pelayanan Publik) yang mencakup cicil utang Whoosh ini akan dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), namun tidak seluruhnya.
CEO Danantara, Rosan Roeslani memastikan pemerintah akan hadir dalam restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Menurutnya, skema PSO yang mencakup porsi tanggung jawab pemerintah dan badan usaha sedang dimatangkan.
"Di depan ini ada porsi yang memang public service obligation-nya akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarana serta operasionalnya akan ditanggung bersama-sama," ungkap Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah dan pihak terkait sedang mematangkan skema pembiayaan yang mencakup porsi tanggung jawab pemerintah maupun badan usaha. Skema ini masih dalam tahap pembahasan, namun pemerintah bakal tetap berperan sesuai amanat undang-undang, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan transportasi massal.
Ini sedang kita matangkan, tetapi tadi disampaikan bahwa pemerintah pasti hadir. Untuk prasarana dan transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah. Namun untuk sarananya dan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya," tambah Rosan.
Presiden RI Prabowo Subianto telah memastikan akan bertanggungjawab atas polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Kepala Negara akan membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun.