"Kalau kita tidak mau masuk ke dalam kabinet, tapi malah ingin menjadi penyeimbang bagi pemerintahan, maka saya harus mengakui bahwa itu adalah sikap PDI Perjuangan yang telah kami lakukan sejak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca Pilpres 2024.
Menurutku, PDI Perjuangan tidak dapat mengklaim diri sebagai oposisi, karena logika di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi.
Saya menyampaikan jauh-jauh hari, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo.
Sikap PDIP telah mengambil langkah menjadi penyeimbang pemerintah sesuai dengan peraturan konstitusi. Kami menolak pilkada melalui DPRD, karena dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.
Menurutku, demokrasi kita membutuhkan bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia. Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai.
Dalam Rakernas PDIP di hari kedua, dilaksanakan pembahasan dalam tujuh komisi kerja. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan pengembangan dari 3 format sebelumnya.
"Ini menunjukkan partai menaruh skala prioritas terhadap berbagai persoalan pokok rakyat," kata Hasto.
Menurutku, PDI Perjuangan tidak dapat mengklaim diri sebagai oposisi, karena logika di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi.
Saya menyampaikan jauh-jauh hari, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo.
Sikap PDIP telah mengambil langkah menjadi penyeimbang pemerintah sesuai dengan peraturan konstitusi. Kami menolak pilkada melalui DPRD, karena dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.
Menurutku, demokrasi kita membutuhkan bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia. Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai.
Dalam Rakernas PDIP di hari kedua, dilaksanakan pembahasan dalam tujuh komisi kerja. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan pengembangan dari 3 format sebelumnya.
"Ini menunjukkan partai menaruh skala prioritas terhadap berbagai persoalan pokok rakyat," kata Hasto.