PDIP: Secara Matematis, Usul Pilkada via DPRD Sudah Berhasil

Sejak akhir tahun lalu, berbagai partai politik di Indonesia mulai mengusulkan untuk melibatkan DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sekarang, sesuai dengan perkataan Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, usul pilkada melalui DPRD telah berhasil di DPR.

Deddy menyebutkan bahwa ada enam fraksi di DPR yang mendukung usulan tersebut, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Sementara itu, Fraksi PDIP menolak usul pilkada melalui DPRD.

Menurut Deddy, kalau hitung-hitungan matematisnya, maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan.

Namun, sejauh ini belum ada jadwal pembahasan RUU Pemilu atau Pilkada yang akan mengatur usul pilkada lewat DPRD.

Selain itu, PKS ingin pilkada tak langsung hanya di kabupaten. Sementara itu, Demokrat baru saja putar haluan dari semula menolak usulan Pilkada via DPR.

Herdiansyah Hamzah 'Castro' yang adalah Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman menjelaskan bahwa diskursus Pilkada melalui DPRD jelas menjadi alarm bahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia, terutama di tingkat lokal.
 
Gampangnya aja sih, kalau kita hitung matematis, tapi apa sebenarnya keberatan Fraksi PDIP kalau ini? Mungkin malas sih mau bikin ruu pilkada πŸ˜’. Saya rasa lebih penting lagi itu buat pertanyaan masyarakat tentang keseimbangan antara kekuasaan DPRD dengan kebebasan para calon kepala daerah. Ayo, kita tunggu aja apa jadwalnya nanti, mungkin juga ada yang mau bertanya sih πŸ€”.
 
Kalau benar2 usul pilkada melalui DPRD itu bisa masuk ke RUU Pemilu ya, tapi siapa tahu ada yang tidak siap atau kurang paham tentang proesnya, kan? Saya rasa ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita semua, jangan terburu-buru aja, ambil waktu ya untuk membaca dan memahami bagus apa yang ingin kita lakukan nanti.
 
Haha gini, nggak percaya kalau benar-benar DPRD mau memutuskan pilkada, aku pikir udah cukup siap-siap sama partai-partai udah siap pakai. Tapi, Herdiansyah nyebutin kalau itu alarm bahaya, aku rasa nggak apa-apa, pilkada melalui DPRD jelas kurang efektif, karena udh ada banyak kekhawatiran sama akses kesempatan.
 
Gue penasaran kenapa gue harus mengikuti pilkada lewat DPRD? Gue pikir itu kurang transparan kok! Jadi, apa yang bikin 6 fraksi mendukung usul tersebut? Gue rasa lebih baik jika ada pertemuan langsung antara calon kepala daerah dan rakyat. Kalau di DPRD aja udah terlalu banyak birokrasi. Saking panjang prosesnya, gue khawatir pilkada ini tidak akan segera dan efisien sama sekali! πŸ€”
 
Aku pikir ini semua cuma cara untuk mengelabui rakyat kita, nggak ada logika banget sih! Mereka mau mengusulkan pilkada melalui DPRD tapi belum punya jadwal pembahasan yang jelas. Dan kalau Demokrat dan Fraksi PDIP menolak, maka apa lagi hasilnya? Aku rasa ini cuma cara untuk memperkuat kekuasaan mereka di dalam parti. Sementara itu, PKS ingin pilkada hanya di kabupaten, tapi nggak ada jadwal pembahasan yang jelas juga! πŸ€”πŸ˜’
 
kalo mau dilaksanakan pilkada melalui DPRD itu artinya kerjasama yang dibangun dari bawah ke atas, kayaknya lebih adil buat pemilu di daerah. tapi yang penting adalah tidak ada partai politik yang hanya ngeremong atau bikin rintangan tanpa alasan. apa yang penting itu semua pihak bisa saling membantu dan bersama-sama makin paling baik hasilnya.
 
Gue pikir usul pilkada melalui DPRD itu nggak benar. Kalau begitu, maka hasil pemilihan kepala daerah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor politis yang ada di DPRD, bukan oleh masyarakat lokal sendiri. Gue khawatir kalau usul ini bisa menghambat proses demokrasi di tingkat lokal. Sementara itu, gue juga khawatir kalau PKS dan Demokrat bisa memanfaatkan usul ini untuk menangkap kekuasaan di daerah. Gue ingin pilkada di kabupaten tetap menjadi proses yang bebas dan adil bagi masyarakat lokal. πŸ€”
 
Pikiran saya kalau ini bisa mengubah cara kita pilih kepala daerah, kayaknya itu gak bisa salah πŸ€”πŸ’‘. Tapi apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita implementasinya, jangan cuma ngusulkan aja nih πŸ˜…. Saya kira kalau ini harus ada transparansi dan keadilan dalam proses pemilu, seperti di kalangan temen-temen saya di online forum πŸ‘₯πŸ’¬.
 
KAPAN NYA PEMILIHAN KEPALA DAERAH AKAN JADI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MEMilih PEMERINTAH? APAKEH ITU BISA MENINGKATKAN KUALITAS PENGEMBANGAN DI INDONESIA? SADARNYA, ADA BEBERAPA FRAKSI Dalam DPR yang Mendukung USUL PILKADA MELEBIUTI DPRD. TAPI SAYANGNYA, PKS INGIN PILKADA TAK LANGSUNG DI KABUPATEN. APAKEH ITU BENAR-BENAR ALAMAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH? SUDAH BANYAK FRASKI Dalam DPR yang Mendukung USUL PILKADA MELEBIUTI DPRD, TAPI SAYANGNYA, FRASIKI Demokrat JAUH JAUH DI BELAKANG. APAKEH ITU KESALAN FRASKI Demokrat? πŸ€”πŸ‘€
 
okee ga, kabar baiknya itu, tapi sifatnya usulan pilkada lewat DPRD gak sepenuhnya baik deh πŸ€”. kalau nanti kita terjebak dalam proses yang tidak sepenuhnya bebas, itu bakalan berdampak pada demokrasi kita. dan ayo siapa tau dari sini mulai diarahkan arah-arah yang tidak seimbang, gak jelas sih apa yang dipikirkan para anggota DPR. dan salah satu partainya sendiri juga gak bisa sepenuhnya setuju, itu sih makin membuatku ragu deh πŸ€·β€β™‚οΈ.
 
ini kayaknya pilkada melalui dprd gak baik ya 😐. kalau kita pikir matematika aja, tapi kenapa kita nggak pikir tentang dampaknya lagi? misalnya bagaimana aspek keadilan sosial di kabupaten itu bakal terjaga? atau bagaimana keputusan dprd itu bakal jadi bagian dari hasil pilkada? gini aja kayaknya pilkada melalui dprd gak nyaman banget.
 
Mereka bilang sudah ada 6 partai yang mendukung, tapi apa itu sebenarnya? Apa mereka benar-benar peduli dengan kebaikan rakyat atau hanya mencari cara untuk menyalipkan lawan? πŸ€”

Kita harus bertanya-tanya, apakah kita benar-benar siap untuk memilih kepala daerah yang sebenarnya akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar memiliki informasi yang cukup tentang calon pemimpin tersebut? πŸ€·β€β™‚οΈ

Saya pikir, ini bukan soal matematika atau politik, tapi soal integritas dan kejujuran. Apakah kita benar-benar siap untuk memilih pemimpin yang akan menggambarkan Indonesia di dunia? 🌎

Mereka bilang pilkada melalui DPRD adalah "alarm bahaya" bagi demokrasi Indonesia, tapi saya pikir itu sebenarnya adalah alarm untuk kita tidak memikirkan dengan mendalam tentang apa yang kita pilih. 🚨
 
Hehehe, apa lagi kejutan nih? Suka banget si Deddy Yevri Sitorus, kan? Dia selalu ngomong pas-pasan. Tapi aku rasa usul pilkada melalui DPRD ini kayaknya kurang pas, ya. Kalau mau ada perubahan di tingkat lokal, kalau bukan melalui pilkada langsung yang lebih transparan aja. Dan PKS yang ingin hanya pilkada di kabupaten? Aku rasa itu kayak gila! 🀣
Aku pikir Herdiansyah Hamzah 'Castro' benar-benar memiliki pandangan yang tajam tentang hal ini. Aku setuju dengan dia, Pilkada melalui DPRD jadi ngga enak banget ya. Aku rasa lebih baik jika ada perubahan di tingkat lokal dengan cara yang lebih transparan aja, sih... πŸ™„
 
Gue rasa kalau pilkada lewat DPRD ini akan membuat proses pemilihan kepala daerah lebih acak aja. Gue masih ingat saat-saat awal kemerdekaan Indonesia, kita selalu menghargai demokrasi yang sebenarnya dan proses pemilihan kepala daerah yang bebas dan jujur. Sekarang, kalau DPRD ikut campur, gue rasa akan menimbulkan banyak masalah, seperti pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik menggunakan uang atau promosi untuk memenangkan pilkada. Gue khawatir kalau itu bisa mempengaruhi proses demokrasi kita di tingkat lokal 😞
 
Sekarang aja ada yang mau masuk ke pilkada ya, tapi apa salahnya kan? Tapi, aku pikir kalau DPRD mau mengatur pilkada, maka harus ada jadwal dan aturan yang sama untuk semua kabupaten di Indonesia, tidak bisa aja satu kabupaten dengan aturan lain. Aku juga khawatir kalau pihak yang memiliki kekuasaan akan memanfaatkan hal ini untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah.
 
Sekarang pilkada bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat. Saya senang kalau DPRD bisa membuat perubahan seperti ini. Jadi, saya harap proses pembahasan tentang RUU Pemilu yang nanti akan mengatur usul pilkada melalui DPRD itu segera dilaksanakan... 🀞
 
Sya mimpikan pilkada melalui DPRD bisa nyaman aja nih πŸ€”. Kalau mau ngatur aset kabupaten/kota itu kan bisa lebih efisien πŸ“Š. Saya rasa Herdiansyah Hamzah 'Castro' sini bilang suka-suka deh πŸ™„. Maksudnya pilkada melalui DPRD bikin alarm bahaya, tapi siapa yang tahu nanti siapa yang bakal jadi kebaikan? 😊
 
Pikirnya sih kalau pilkada dipilih oleh DPRD itu juga bisa nggak berjalan lancar... Maka dari itu, aku rasa harus ada konsensus lebih dulu sebelum dipertimbangkan untuk dilempar ke DPRD. Kalau tidak, mungkin saja semua partai politik hanya akan bertingkat dan tak efektif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah.
 
kembali
Top