Bentuk Pengebirian Hak Politik Rakyat: Wacana Pilkada Lewat DPRD Ditolak
Kesatuan politik Partai Demokrat (PDI Perjuangan) menolak wacana pembentukan pemilihan umum di tingkat Daerah Pembangunan Kementerian Desa dan Pendeskapan (DPRD), yang telah menjadi sumber pengebirian hak-hak politik rakyat.
"Menolak Pilkada melalui DPRD, karena itu merupakan pengebirian terhadap hak-hak politik rakyat. Sedangkan Pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat," ungkap Guntur Romli, ketua Partai Demokrat dalam sebuah video.
Wacana Pilkada lewat DPRD, yang disuarakan oleh beberapa partai politik, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem, dianggap sebagai bentuk pengebirian hak-hak politik rakyat. Menurut Guntur, perlu partai-partai fokus membantu mengatasi bencana di Sumatra.
"Kok tega-teganya memperbincangkan soal Pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini tidak fokus saja ke penanggulangan bencana?" katanya.
Wacana Pilkad melalui DPRD menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga perlu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pembicaraan tentang pengembangan pemerintahan daerah.
Kesatuan politik Partai Demokrat (PDI Perjuangan) menolak wacana pembentukan pemilihan umum di tingkat Daerah Pembangunan Kementerian Desa dan Pendeskapan (DPRD), yang telah menjadi sumber pengebirian hak-hak politik rakyat.
"Menolak Pilkada melalui DPRD, karena itu merupakan pengebirian terhadap hak-hak politik rakyat. Sedangkan Pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat," ungkap Guntur Romli, ketua Partai Demokrat dalam sebuah video.
Wacana Pilkada lewat DPRD, yang disuarakan oleh beberapa partai politik, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem, dianggap sebagai bentuk pengebirian hak-hak politik rakyat. Menurut Guntur, perlu partai-partai fokus membantu mengatasi bencana di Sumatra.
"Kok tega-teganya memperbincangkan soal Pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini tidak fokus saja ke penanggulangan bencana?" katanya.
Wacana Pilkad melalui DPRD menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga perlu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pembicaraan tentang pengembangan pemerintahan daerah.