Pemerintah dan parlemen Indonesia diperlukan untuk meningkatkan regulasi perlindungan buruh dan pekerja migran yang bekerja di luar negeri.
Kepemimpinan Partai DPP PDI Perjuangan mengutamakan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Menurut Mercy Chriesty Barends, Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI), beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran belum sepenuhnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Mengingat hal ini, Mercy mengajak pemerintah dan parlemen untuk meratifikasi konvensi tersebut sehingga posisi hukum dan perlindungan bagi pekerja migran semakin kuat. PDI Perjuangan telah terus mengawal penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan turunannya.
Namun, masih banyak masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Salah satunya adalah biaya tinggi untuk pra-penempatan, pelatihan yang minim, dan overcharging yang menyebabkan eksploitasi. Mercy menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mendorong agar semua kebijakan tenaga kerja berpihak pada kesejahteraan.
Dengan demikian, perlindungan pekerja migran Indonesia bukan hanya isu kesejahteraan sosial tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan parlemen untuk menjaga kehormatan bangsa.
Kepemimpinan Partai DPP PDI Perjuangan mengutamakan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Menurut Mercy Chriesty Barends, Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI), beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran belum sepenuhnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Mengingat hal ini, Mercy mengajak pemerintah dan parlemen untuk meratifikasi konvensi tersebut sehingga posisi hukum dan perlindungan bagi pekerja migran semakin kuat. PDI Perjuangan telah terus mengawal penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan turunannya.
Namun, masih banyak masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Salah satunya adalah biaya tinggi untuk pra-penempatan, pelatihan yang minim, dan overcharging yang menyebabkan eksploitasi. Mercy menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mendorong agar semua kebijakan tenaga kerja berpihak pada kesejahteraan.
Dengan demikian, perlindungan pekerja migran Indonesia bukan hanya isu kesejahteraan sosial tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan parlemen untuk menjaga kehormatan bangsa.