PDIP: Melindungi Buruh dan Pekerja Migran Berarti Menjaga Kehormatan Indonesia

Pemerintah dan parlemen Indonesia diperlukan untuk meningkatkan regulasi perlindungan buruh dan pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Kepemimpinan Partai DPP PDI Perjuangan mengutamakan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Menurut Mercy Chriesty Barends, Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI), beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran belum sepenuhnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Mengingat hal ini, Mercy mengajak pemerintah dan parlemen untuk meratifikasi konvensi tersebut sehingga posisi hukum dan perlindungan bagi pekerja migran semakin kuat. PDI Perjuangan telah terus mengawal penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan turunannya.

Namun, masih banyak masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Salah satunya adalah biaya tinggi untuk pra-penempatan, pelatihan yang minim, dan overcharging yang menyebabkan eksploitasi. Mercy menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mendorong agar semua kebijakan tenaga kerja berpihak pada kesejahteraan.

Dengan demikian, perlindungan pekerja migran Indonesia bukan hanya isu kesejahteraan sosial tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan parlemen untuk menjaga kehormatan bangsa.
 
Gue pikir kalau kita harus meningkatkan regulasi perlindungan pekerja migran, kita juga harus memastikan agar biaya pra-penempatan tidak terlalu tinggi, begitu juga dengan pelatihan yang cukup. Kalau ini berarti eksploitasi pekerja migran bisa dihindari. Kita juga harus lebih fokus pada kebijakan tenaga kerja yang berpihak pada kesejahteraan pekerja migran, bukan hanya soal ekonomi. Kita harus menjaga kehormatan bangsa, jadi perlindungan pekerja migran tidak hanya isu sosial, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat.
 
Kalau gini serasa kalau kita masih banyak yang tidak adil, ya? Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri masih banyak yang mengalami kerugian. Biaya pra-penempatan itu mahal banget, pelatihan minimal, dan overcharging yang bikin eksploitasi. Apa lagi, konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran belum sepenuhnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Saya yakin kalau PDI Perjuangan ini akan mendorong kebijakan tenaga kerja yang berpihak pada kesejahteraan, tapi harus ada juga kehati-hatian agar tidak bikin perubahan itu terburu-buru. Kita harus melihat dari perspektif pekerja migran sendiri agar semua kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. πŸ™
 
aku pikir ini gampang banget untuk pemerintah & parlemen, tapi sepertinya masih banyak yang dibahas nggak secara detail. misalnya biaya pra-penempatan itu benar-benar mahal, makanya banyak pekerja migran yang harus menyisihkan banyak uang dulu. dan kalau ada masalah, siapa aja yang akan bertanggung jawab? pemerintah atau perusahaan yang mengutamakan laba saja? aku rasa perlindungan pekerja migran bukan hanya tentang pembatasan pemerintah, tapi juga tentang kesadaran masyarakat dan konsumen.
 
πŸ™ ya kalau boleh berbicara, perlu diingat bahwa ada banyak konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, tapi masih ada beberapa lagi yang belum. Kalau semuanya di ratifikasi, tentu saja akan lebih baik untuk pekerja migran kita. Tapi kita harus ingat, perlindungan buruh bukan hanya tentang regulasi atau konvesi, tapi juga tentang menerima dan menghormati perbedaan budaya dan kehidupan kerja mereka di luar negeri. Kita harus bisa memahami dan mendukung mereka agar tidak merasa diperas atau eksploitasi dalam dunia tenaga kerja. 🀝
 
klo aku membaca berita ini, rasa sedih banget. pekerja migran Indonesia banyak yang dieksploitasi karena belum ada regulasi yang jelas. biaya pra-penempatan yang tinggi, pelatihan minim, dan overcharging itu semua membuat mereka kesulitan untuk bernegara di luar negeri. aku ingin pemerintah dan parlemen Indonesia meningkatkan regulasi perlindungan buruh dan pekerja migran agar mereka bisa bernegara dengan aman dan nyaman. kami mahasiswa harus terus berjuang untuk memastikan kehormatan bangsa kita tidak dilanggar lagi 🀝
 
Gue pikir ini buat pemerintah dan parlemen Indonesia harus serius banget dengan isu perlindungan pekerja migran. Gue lihat ada konvensi internasional yang belum diratifikasi, ini kalau dipecahkan bisa jadi banyak pekerja migran yang merasa tidak aman. Biaya pra-penempatan yang tinggi, pelatihan minim, dan overcharging ini kalau tidak diatasi bisa jadi menimbulkan eksploitasi, ini adalah kekhawatiran saya πŸ€”
 
Biaya pra-penempatan yang tinggi memang bikin banyak masalah, siapa nih yang bisa nggak berat badan sama biaya itu? πŸ€¦β€β™€οΈ Dan pelatihan minimal juga kayaknya penting untuk pekerja migran agar mereka bisa bergerak dengan lebih baik di luar negeri. Overcharging pula serasa sangat tidak adil, tapi gampang banget bagi pejabat untuk menutup mata. Maka dari itu, perlindungan pekerja migran Indonesia harus diprioritaskan dan dilakukan dengan cara yang benar-benar adil dan transparan. Kita harus memperhatikan kesejahteraan para pekerja migran agar bangsa kita tidak terlihat somoan di mata dunia. 🌎
 
Perlu diingat bahwa konvensi internasional itu bukan sekedar kewajiban tapi juga kepercayaan kita sebagai negara yang ingin diterima di tingkat internasional. Kita harus terus memantau dan mengawasi agar pemerintah tidak hanya membahas soal ini tapi juga tindaklanjutnya πŸ€”
 
Kalau gini penting banget! Dulu aku dengerin bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang harus mengeluarkan uang ribet-ribet biayanya sendiri untuk pra-penempatan, tapi ternyata ada peraturan yang jelas tapi pemerintah masih belum siapkan regulasi yang sebenarnya. Mereka butuh perlindungan dari eksploitasi itu! 🀝
 
Aku pikir ini salah masuk akal, biaya pra-penempatan tinggi itu seharusnya dibantu oleh perusahaan tempat pekerja migran bekerja ya! Tapi aku rasa kalau pemerintah dan parlemen Indonesia seharusnya lebih banyak berperan dalam memastikan kesejahteraan pekerja migran, bukan hanya memberi regulasi yang sudah ada. Aku already tahu ada konvensi internasional yang belum diratifikasi, tapi aku pikir itu sudah cukup lama banget! Aku juga rasa PDI Perjuangan udah cukup banyak berkontribusi dalam hal ini, tapi aku masih ragu-ragu apakah mereka udah cukup banyak? πŸ€”πŸ‘€
 
Kasus pekerja migran Indonesia pasti perlu diwaspadai oleh kita semua πŸ™…β€β™‚οΈ. Biaya pra-penempatan yang mahal memang sangat tidak adil, apalagi kalau dipikirkan dari perspektif mereka yang harus bekerja jauh dari rumah. Bagaimana caranya kalau punya niat baik tapi uangnya dibawa pulang oleh konsultan? πŸ€‘ Saya pikir pemerintah dan parlemen Indonesia gak perlu ragu untuk mengambil tindakan sekarang juga, lho!
 
πŸ€” Kalau gini aja kawan, pemerintah harus lebih canggih dalam menangani isu pekerja migran Indonesia. Mereka harus siap-siap menghadapi tekanan internasional dan perlindungan bagi pekerja yang bekerja di luar negeri. Saya pikir konvensi internasional itu penting banget! Kalau pemerintah ini tidak mau ratifikasi, maka siapa yang akan bertanggung jawab? πŸ€·β€β™‚οΈ
 
Gue pikir pemerintah harus segera meningkatkan regulasi perlindungan buruh dan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, kalau gak apa-apa keadaanya yang tidak jelas deh... πŸ€” Biaya pra-penempatan yang tinggi dan pelatihan minim memang membuat banyak pekerja migran merasa tidak enak... gue rasa pemerintah harus lebih serius mengawal agar para pekerja migran bisa mendapatkan perlindungan yang adil...
 
Sudah lama aku tidak lihat semangat ini lagi, ya? Pekerja migran Indonesia memang butuh perlindungan yang lebih kuat. Aku masih ingat saat-saat itu, di masa-masa Orde Baru, setiap orang memiliki tanggung jawab dan posisi yang jelas. Sekarang, aku melihat banyak masalah, biaya tinggi untuk pra-penempatan, pelatihan yang minim... itu semua menyebabkan pekerja migran merasa tidak adil. Aku harap pemerintah dan parlemen bisa meningkatkan regulasi perlindungan buruh dan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Mereka harus memastikan agar pekerja migran Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat, ya? 😊
 
πŸ€” Nah, gue pikir penting banget kalau pemerintah Indonesia meningkatkan regulasi perlindungan buruh migran. Mereka butuh perlindungan yang lebih baik dari eksploitasi atau penipuan. Tapi, gue rasa masih banyak masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, seperti biaya pra-penempatan yang tinggi dan pelatihan minim.

Gue harap pemerintah dan parlemen bisa mendorong kebijakan tenaga kerja yang lebih adil dan menyayangi kesejahteraan pekerja migran. Mereka juga harus meningkatkan kesadaran tentang perlindungan buruh migran, sehingga tidak ada lagi korban eksploitasi di luar negeri. πŸ’ͺ
 
aku pikir kalau pemerintah Indonesia harus benar-benar serius dalam melindungi pekerja migran kita πŸ€”. mungkin seharusnya mereka juga membuat aturan yang lebih ketat soal biaya pra-penempatan, karena kalau seperti itu orang migran tidak akan terlalu bingung dan bisa fokus utamanya dalam bekerja πŸƒβ€β™‚οΈ. tapi aku jadi pikir bahwa pemerintah Indonesia sudah cukup serius dengan hal ini, kan? πŸ˜…
 
aku pikir konvensi internasional yang perlu diratifikasi oleh pemerintah Indonesia itu benar-benar penting banget buat proteksi pekerja migran kita di luar negeri, tapi aku juga ingat ada banyak kasus eksploitasi pekerja migran yang terjadi di negara-negara tujuan mereka. aku rasa biaya pra-penempatan yang mahal dan pelatihan minim itu membuat banyak orang tidak bisa memenuhi persyaratan bekerja yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar, kayaknya pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menurunkan biaya pra-penempatan dan meningkatkan kualitas pelatihan itu aja 🀝
 
Kalau gini terus terjadi, siapa yang akan dijamin perlindungan? Pekerja migran Indonesia memang butuh perlindungan yang lebih kuat, tapi biar tidak sampai begitu, kalau punya kesempatan, kita harus berani berbicara dan tuntutan. Mereka ada di luar negeri, tapi masih memiliki hak-hak yang sama dengan kita. Biar bukan kejahatan, tapi buat jadi kewajiban pemerintah juga ya 🀝
 
ini gampang banget, pemerintah harus mau mendengar kebutuhan pekerja migran bukan cuma sekedar kewajiban saja... kalau wanna ngurus kesejahteraan mereka, minta perhatian dari parlemen dan pemerintah juga yang penting... biaya tinggi pra-penempatan itu bikin mereka capek sehari-hari, pelatihan minimal aja sih, bagaimana kalau ada training yang lebih serius... jadi gampang banget dipekerjakan tapi gampang pula di exploitasi... pemerintah dan parlemen harus mau bertanggung jawab atas kehormatan bangsa ya πŸ™
 
kembali
Top