Korupsi Pemilihan: Partai Dinilai Kurang Berhati-hati dalam Seleksi Kaderisasi, Menurut ICW.
Banyak kepala daerah di Indonesia yang terjebak kasus korupsi. Di antaranya Wali Kota Madiun dan Bupati Pati yang baru saja ditangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sebelumnya, mereka sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak partai politik segera melakukan reformasi tata kelola di dalam proses rekrutmen dan kaderisasi calon kepala daerah. Menurut staf advokasi ICW, Siera Tamara, mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik oleh partai tidak dijalankan secara serius.
"Mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik tidak dijalankan secara serius oleh partai. Yang menjadi fokus utama adalah kepentingan untuk menang pemilihan dan mengamankan jabatan tanpa memperhatikan kapabilitas dan rekam jejak kandidat," kata Siera dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (24/1/2026).
Siera menyebutkan bahwa dampaknya, kandidat yang diusung pun cenderung hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman relevan dan jaminan integritas. "Dampaknya, kandidat yang diusung pun cenderung hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman relevan dan jaminan integritas," kata Siera.
Dalam kasus Maidi dan Sudewo, KPK menduga praktik korupsi terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR).
Mendesak pemerintah dan partai politik untuk melakukan pembenahan menyeluruh, ICW menyarankan reformasi tata kelola partai, perkuat dan pemisahkan fungsi pengawasan internal daerah dari kekuasaan kepala daerah serta menjadikan Kelompok Kerja Pemilihan sebagai unit yang independen.
Banyak kepala daerah di Indonesia yang terjebak kasus korupsi. Di antaranya Wali Kota Madiun dan Bupati Pati yang baru saja ditangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sebelumnya, mereka sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak partai politik segera melakukan reformasi tata kelola di dalam proses rekrutmen dan kaderisasi calon kepala daerah. Menurut staf advokasi ICW, Siera Tamara, mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik oleh partai tidak dijalankan secara serius.
"Mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik tidak dijalankan secara serius oleh partai. Yang menjadi fokus utama adalah kepentingan untuk menang pemilihan dan mengamankan jabatan tanpa memperhatikan kapabilitas dan rekam jejak kandidat," kata Siera dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (24/1/2026).
Siera menyebutkan bahwa dampaknya, kandidat yang diusung pun cenderung hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman relevan dan jaminan integritas. "Dampaknya, kandidat yang diusung pun cenderung hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman relevan dan jaminan integritas," kata Siera.
Dalam kasus Maidi dan Sudewo, KPK menduga praktik korupsi terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR).
Mendesak pemerintah dan partai politik untuk melakukan pembenahan menyeluruh, ICW menyarankan reformasi tata kelola partai, perkuat dan pemisahkan fungsi pengawasan internal daerah dari kekuasaan kepala daerah serta menjadikan Kelompok Kerja Pemilihan sebagai unit yang independen.