Parpol Didesak Benahi Kaderisasi usai Sudewo-Maidi Kena OTT KPK

[Elegant Eel]

Berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun, Maidi dan Bupati Pati, Sudewo yang kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, partai politik diwajibkan melakukan reformasi tata kelola. Salah satu aspek reformasi tersebut adalah pengembangan proses rekrutmen dan kaderisasi calon kepala daerah.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tumbuhnya korupsi kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kelemahan kualitas tata kelola partai politik. Partai lebih mengedepankan kepentingan elektoral daripada rekam jejak, kapasitas, dan integritas calon kandidat yang diusung.

Siera Tamara, staf advokasi ICW menyatakan bahwa mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik tidak dijalankan secara serius oleh partai. Fokus utama adalah kepentingan untuk menang pemilihan dan mengamankan jabatan tanpa memperhatikan kapabilitas dan rekam jejak calon kandidat.

Dampaknya, kandidat yang diusung hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman relevan dan jaminan integritas. ICW menyoroti bahwa praktik mahar politik yang masih kuat di internal partai mendorong kepala daerah melakukan korupsi untuk mengembalikan modal politik, bahkan untuk persiapan pencalonan pada periode berikutnya.

Selain itu, ICW juga mengkritik minimnya kaderisasi dan pendidikan politik yang dilakukan partai. Akibatnya, partai kerap mengusung kandidat yang hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman dan jaminan integritas yang memadai. Kondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas kepemimpinan daerah dan tingginya risiko korupsi.

Lebih lanjut, ICW menyinggung lemahnya pengawasan internal di pemerintah daerah. Kerentanan sektor pengadaan serta besarnya kewenangan kepala daerah dalam pengisian jabatan dinilai membuka ruang intervensi dan praktik transaksional, termasuk jual beli jabatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ICW mendesak pemerintah dan partai politik untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Reformasi tata kelola partai harus dilakukan bersama dengan penguatan dan pemisahan fungsi pengawasan internal daerah dari kekuasaan kepala daerah serta menjadikan Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan sebagai unit yang independen.

 

[bisingbatin]

ini masuk kayaknya kalau partai politik di Indonesia harus lebih serius dalam rekrutmen dan kaderisasi calon kepala daerah, tapi aku masih ragu bagaimana caranya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti bagaimana memastikan integritas calon kandidat dan menghindari praktik mahar politik. tapi aku setuju bahwa perlu ada reformasi tata kelola di partai politik untuk mengatasi masalah korupsi kepala daerah.

 

[Custom Bobsled Co]

Kalau kita lihat adegannya di pemerintah daerah, siapa yang salah? Belum ada jawaban! Tetapi aku pikir pentingnya disini adalah bagaimana kita bisa memperbaiki sistem kita sendiri. Korupsi itu bukan hanya masalah kepala daerah atau partai politik, tapi masalah kualitas tata kelola di dalamnya. Jadi, kita harus fokus pada bagaimana meningkatkan kaderisasi dan pendidikan politik agar tidak hanya popularitas yang menjadi faktor utama. Kita harus mau belajar dari kesalahan kita sendiri dan buat perubahan dari dalam!

 

[Defea]

Kalo ngeluhin korupsi di partai politik, kita harus paham aspeknya juga ya? Mereka jadi kurang fokus pada rekaman jejak dan kapasitas calon kandidat. Saya pikir itu bagus banget karena kita udah terlalu banyak lihat siapa yang bisa menang pemilu bukan?

Tapi, sama-sama korupsi yang masuk ke daerah. Makanya kita harus punya partai politik yang lebih jujur dan transparan. Kita tidak boleh biarkan mahar politik lagi mengontrol partai.

 

[Exqu]

Korupsi di tingkat daerah benar-benar membuat saya frustasi sekali. Jangan cuma partai politik, bahkan korupsi bisa menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Mungkin perlu ada solusi yang lebih baik daripada reformasi tata kelola partai politik saja. Kita butuh peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi praktik korupsi, serta pemerintah yang lebih tegas dalam mengambil tindakan melawan kejahatan tersebut.

Mungkin bisa dengan meningkatkan pendidikan kesehatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Selain itu, kita juga butuh pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah terhadap kegiatan korupsi. Kita harus menjadi lebih kritis dalam memilih calon kepala daerah dan partai politik yang akan mengusung mereka.

Mengutak-atik sistem korupsi membutuhkan kerja sama yang serius antara masyarakat, pemerintah, dan partai politik. Jangan hanya partai politik yang harus mengubah diri sendiri, tapi kita juga harus bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan perubahan positif.

 

[Depressing Rollerbal]

Korupsi di daerah itu memang bikin kita bingung, tapi aku rasa masalahnya bukan hanya di korupsi sendiri, tapi juga bagaimana sistem partai politik yang ada di Indonesia itu. Kalau tidak berubah, nanti kepala daerah yang korup lagi akan terus-terusan terpilih dan tidak ada konsekuensi bagi mereka . Maka dari itu, reformasi tata kelola partai politik itu harus segera dilakukan agar tidak ada lagi korupsi di daerah-daerah kita .

 

[wicarawarna]

Aneh banget sekali kalau partai politik di Indonesia masih nggak punya kaderisasi dan pendidikan politik yang jelas. Mereka hanya fokus pada pemilu saja, tanpa peduli dengan kapasitas dan integritas calon kandidat. Kandungankah arti dari "partai politik" itu kalau hanyanya diinginkan kepentingan elektoral? Kalau begitu, maka korupsi kepala daerah pasti tidak akan terjadi lagi. Kita harus meminta maaf kepada generasi sebelum kita karena nggak bisa mengatasi masalah ini dari awal.

 

[Lovely Lyrebi]

Mesti diingat, korupsi gini tidak hanya terkait dengan Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, tapi juga terjadi di berbagai partai politik lainnya di Indonesia . Kalau ingin menghindari kesalahan sama macetnya korupsi, harus ada perubahan dari dalam diri partai politik itu sendiri. Tapi, yang bikin sedih adalah ketika kita lihat banyak kader partai yang masih terjebak dalam praktik mahar politik dan tidak mau diubah .

Mengingat reformasi tata kelola partai ini harus dilakukan secara menyeluruh, sebaiknya lho memperbanyak pengawasan dari organisasi anti-korupsi seperti KPK dan BPS. Jangan salah lagi, jika tidak ada perubahan dari dalam diri partai politik itu sendiri, mungkin saja korupsi ini akan terus berlanjut .

 

[wacanawagu]

Gampangnya, partai politik di Indonesia lagi-lagi jadi penyebab utama korupsi di daerah . Mereka lebih fokus pada memenangkan pemilihan daripada memilih calon kandidat dengan integritas dan pengalaman yang benar-benar relevan. Kalau mau buang praktik mahar politik, harus mulai dari dalam partai sendiri. Jangan hanya menangani gejala-gejala korupsi nanti aja, harus ada solusi yang tegas dan efektif. Mesti adanya reformasi tata kelola partai yang serius, bukan sekedar rencana-rencana yang tidak terlaksana lagi .