Pemerintah harus Menelusuri Masalah Ponpes Al Khoziny yang Ambruk
Dalam kasus tragedi ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan lebih dari 60 orang, anggota DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik rencana pemerintah untuk kembali membangun gedung Pondok Pesantren tersebut menggunakan APBN. Saleh memandang bahwa jika ponpes Al-Khoziny dibantu, maka perlu juga dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lainnya agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya para korban dan insiden ini harus menjadi evaluasi bagi semua pihak, terutama pesantren untuk berhati-hati membangun gedung agar kasus serupa tak terulang.
Rencana pembangunan ulang Al Khoziny menggunakan APBD disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Namun, wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rencana tersebut belum mencapai kesimpulan atau kesepakatan final.
Pertanyaan yang muncul di sini adalah, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa ponpes Al-Khoziny dan lembaga pendidikan swasta lainnya diberi perhatian yang cukup untuk menghindari kejadian serupa di masa depan? Bagaimana pemerintah dapat menelusuri masalah yang terjadi di dalam kasus ini, serta bagaimana pihak yang bertanggung jawab akan dijadikan tanggung jawabnya dalam proses hukum.
Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang keamanan dan keselamatan ponpes, serta diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan standar keamanan di lingkungan pendidikan.
Dalam kasus tragedi ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan lebih dari 60 orang, anggota DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik rencana pemerintah untuk kembali membangun gedung Pondok Pesantren tersebut menggunakan APBN. Saleh memandang bahwa jika ponpes Al-Khoziny dibantu, maka perlu juga dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lainnya agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya para korban dan insiden ini harus menjadi evaluasi bagi semua pihak, terutama pesantren untuk berhati-hati membangun gedung agar kasus serupa tak terulang.
Rencana pembangunan ulang Al Khoziny menggunakan APBD disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Namun, wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rencana tersebut belum mencapai kesimpulan atau kesepakatan final.
Pertanyaan yang muncul di sini adalah, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa ponpes Al-Khoziny dan lembaga pendidikan swasta lainnya diberi perhatian yang cukup untuk menghindari kejadian serupa di masa depan? Bagaimana pemerintah dapat menelusuri masalah yang terjadi di dalam kasus ini, serta bagaimana pihak yang bertanggung jawab akan dijadikan tanggung jawabnya dalam proses hukum.
Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang keamanan dan keselamatan ponpes, serta diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan standar keamanan di lingkungan pendidikan.