Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih dalam pembahasan tentang skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta - Bandung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Airlangga, masih ada banyak hal yang perlu dibahas sebelum keputusan tersebut dapat diambil.
Pada awalnya, dipercaya bahwa 75% dari investasi proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dibiayai dengan utang. Investasi ini mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 120,68 triliun (Rp 16.600/US$). Menurut Presiden Prabowo Subianto, negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek tersebut.
Namun, ada banyak orang yang khawatir tentang efektivitas pembayaran utang ini. Mereka berpendapat bahwa APBN akan menambah beban negara dan memperburuk keadaan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang teliti untuk memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa semua transportasi umum di seluruh dunia tidak boleh dihitung sebagai untung rugi, tetapi harus diukur berdasarkan manfaatnya bagi rakyat. Pada masa lalu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, proyek kereta cepat Jakarta - Bandung telah menjadi salah satu proyek yang sangat diperlukan bagi pemerintah. Proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pada awalnya, dipercaya bahwa 75% dari investasi proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dibiayai dengan utang. Investasi ini mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 120,68 triliun (Rp 16.600/US$). Menurut Presiden Prabowo Subianto, negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek tersebut.
Namun, ada banyak orang yang khawatir tentang efektivitas pembayaran utang ini. Mereka berpendapat bahwa APBN akan menambah beban negara dan memperburuk keadaan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang teliti untuk memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa semua transportasi umum di seluruh dunia tidak boleh dihitung sebagai untung rugi, tetapi harus diukur berdasarkan manfaatnya bagi rakyat. Pada masa lalu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, proyek kereta cepat Jakarta - Bandung telah menjadi salah satu proyek yang sangat diperlukan bagi pemerintah. Proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.