Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluhkan skor kredit SLIK yang dinilai menghambat pemberian KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjawab, bahwa skor tersebut bukan penentu bagi bank untuk memberikan pembiayaan.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindung Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, SLIK hanya menjadi salah satu indikator yang dapat membantu dalam mengantisipasi risiko. Namun, keputusan kredit masih tetap pada bank, karena mereka harus mempertimbangkan tata kelola dan mitigasi risiko yang memadai.
Kiki dari OJK juga menjelaskan bahwa jika skor SLIK terlalu rendah, maka bank tidak akan memberikan silahkan. "Jadi, setelah dilihat skor SLIK itu cuma menjadi salah satu bagaimana bisa mendapat gambaran tentang seseorang. Tapi kalau misalnya pun setelah dilihat, misalnya ada kol (kolektibilitas) 2, 3, 4, 5 ya. Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih silahkan aja," ujarnya.
OJK juga telah meminta data calon penerima KPR di Bank Pembangunan Tapera (BP Tapera) untuk diterima dan ditelaah lebih lanjut bersama Komite Tapera. Menurut OJK, kedaulatan keputusan pada industri perbankan dalam mengambil keputusan pemakaian SLIK harus tetap terjaga.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindung Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, SLIK hanya menjadi salah satu indikator yang dapat membantu dalam mengantisipasi risiko. Namun, keputusan kredit masih tetap pada bank, karena mereka harus mempertimbangkan tata kelola dan mitigasi risiko yang memadai.
Kiki dari OJK juga menjelaskan bahwa jika skor SLIK terlalu rendah, maka bank tidak akan memberikan silahkan. "Jadi, setelah dilihat skor SLIK itu cuma menjadi salah satu bagaimana bisa mendapat gambaran tentang seseorang. Tapi kalau misalnya pun setelah dilihat, misalnya ada kol (kolektibilitas) 2, 3, 4, 5 ya. Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih silahkan aja," ujarnya.
OJK juga telah meminta data calon penerima KPR di Bank Pembangunan Tapera (BP Tapera) untuk diterima dan ditelaah lebih lanjut bersama Komite Tapera. Menurut OJK, kedaulatan keputusan pada industri perbankan dalam mengambil keputusan pemakaian SLIK harus tetap terjaga.