Ponpes Tidak Ada Izin Bangunan? AHY Bakal Tindak Tegas, Ini Penjelasan dari Kemenko Infrastruktur
Potongan informasi yang menyebar luas tentang Pontianak Islamic High School (AHY) yang tidak memiliki izin bangunan telah memicu ketegangan di kalangan masyarakat. Namun, dalam upaya mengatasi hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) telah mengambil tindakan tegas.
Menurut sumber dekat dengan Kemenko Infra, AHY telah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko keamanan bagi para Santri dan masyarakat sekitar.
"Kemenko Infra berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Omas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ormas-ormas lain dalam memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai," katanya.
Dalam beberapa hari terakhir, ahli komunikasi Kemenko Infra, Herzaky, juga telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tidak untuk terprovokasi oleh informasi palsu atau narasi yang menyesatkan. Ia menjanjikan bahwa klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kemenko Infra dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi yang menyesatkan. Klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kemenko Infra dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," ucapnya.
Dengan tindakan seperti ini, Kemenko Infra berharap dapat menghilangkan ketegangan yang telah memicu dari potongan informasi tersebut dan memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat.
Potongan informasi yang menyebar luas tentang Pontianak Islamic High School (AHY) yang tidak memiliki izin bangunan telah memicu ketegangan di kalangan masyarakat. Namun, dalam upaya mengatasi hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) telah mengambil tindakan tegas.
Menurut sumber dekat dengan Kemenko Infra, AHY telah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko keamanan bagi para Santri dan masyarakat sekitar.
"Kemenko Infra berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Omas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ormas-ormas lain dalam memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai," katanya.
Dalam beberapa hari terakhir, ahli komunikasi Kemenko Infra, Herzaky, juga telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tidak untuk terprovokasi oleh informasi palsu atau narasi yang menyesatkan. Ia menjanjikan bahwa klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kemenko Infra dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi yang menyesatkan. Klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kemenko Infra dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," ucapnya.
Dengan tindakan seperti ini, Kemenko Infra berharap dapat menghilangkan ketegangan yang telah memicu dari potongan informasi tersebut dan memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat.