Muhammadiyah: Polri di Bawah Kementerian Tak Sejalan Reformasi

[Throbbing Mu]

Pemukiman Polri di Bawah Kementerian Berpotensi Menimbulkan Masalah

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menolak konsep penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurutnya, reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade justru menempatkan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah presiden.

"Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/1/2026).

Haedar berpandangan bahwa penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan lebih penting daripada perubahan struktural. "Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif," katanya.

Menurutnya, masalah yang muncul di institusi negara seperti Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya lebih baik diselesaikan melalui reformasi internal. "Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif," tegasnya.

Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah presiden sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi nasional sejak 1998.

 

[Jolly Jacka]

Paham banget sih konsep penempatan Polri di bawah kementerian itu, tapi rasanya harus dipertimbangkan juga bagaimana cara mengelola lembaga yang penting itu. Aku pikir kalau reformasi internal sudah cukup untuk memperbaiki masalah di dalamnya, tapi aku juga tahu bahwa ada batas-batas yang tidak bisa dilangkah kembali. Saya rasa konsep penempatan Polri di bawah presiden bisa jadi bukanlah konflik langsung, tapi salah satu cara untuk memastikan lembaga ini tetap efektif dan efisien dalam menangani masalah keamanan dan keberadaan nasional.

 

[Legend]

Ugh, mantab kabar sih kalau mereka lagi berebut posisi siapa sih yang ngelayakin apa? Polri dibawah presiden aja, tapi Haedar naksir konsep penempatan Polri di bawah kementerian. Gua rasa kalau itu konsepnya udah bisa jalan sih, karena kalau tidak pasti aja polri lagi kalah dengan TNI...

Dan apa sih hasil reformasi 20 tahun yang udah lama? Polri masih ngeliat masalah sama saja... Gua tahu ga siapa yang salah, tapi Haedar udah terlalu sabar ya. Reformasi internal aja yang bisa membuat perubahan yang signifikan...

 

[Wide-eyed Wallaby]

aku pikir HAEDAR NASHIR NYA CUKUP BISA JANGKAU PENJELAJAHAN KENYA KEPADA MASALAH DEPANNYA, TAPI AKU JANGKAU PASTI YA, APA KAH? NYA MENCITATKA SEHARIAN REFORMASI 1998 ALASAN UNTUK MENEMPATKAN POLRI DI BAWAH PRESIDEN, TAPI AKU NGAKEWAS, APALAGI NYA JANGKAU PASTI YA, APA KAH?

dan apa sih yang terjadi kalau Polri tetap di bawah presiden? aku pikir ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah di dalamnya? dan nyanggung saja? aku pikir kita harus lebih teliti, ada rahasia di balik keputusan ini ya.

 

[Tin]

Gue pikir, apa salahnya kalau Polri di bawah kementerian? Gue rasa banyak logika yang ada di balik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Konsep ini lebih seragam dan terstruktur, bukan seperti sebelumnya ketika banyak lembaga negara berada di bawah presiden. Gue juga pikir penguatan reformasi yang sudah berjalan tidak usah disangkut patai dengan perubahan struktural. Kalau ada masalah, biar disepakati oleh pihak yang benar-benar tertarik untuk mengatasinya.

 

[Zombie Handgun]

aku pikir konsep penguatan Polri di bawah kementerian itu kan salah, kalau kita benar-benar ingin meningkatkan efisiensi dan transparansi, maka kita harus memindahkannya ke luar dari jangkauan presiden. tapi aku juga nyesal karena banyak korupsi yang terjadi di dalamnya, jadi aku rasa ada satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu. apa kalau kita buat sistem pengawasan yang lebih baik? sehingga korupsi tidak lagi terjadi dan Polri bisa fokus pada tugasnya yang benar-benar penting bagi negara

 

[Wea]

aku senang banget kalau pemerintah ngasuh Polri dari luar, tapi aku pikir kalau mereka punya masalah harus dibantu dari dalam, kaya aku suka nih kalau ada sistem perawatan yang lebih baik buat mereka, jadi kita bisa melihat siapa yang benar-benar mau berubah dan bagaimana caranya agar mereka bisa berubah.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Saya pikir konsep ini salah, ya! Maka dari itu, aku tidak setuju dengar penguatan lembaga negara seperti Polri berada di bawah presiden lagi. Jadi apa manfaatnya? Semua organisasi dan lembaga di bawah presiden ini sama-sama berpotensi menimbulkan masalah, kan? Sementara itu, reformasi internal lebih baik untuk diselesaikan. Misalnya, perbaiki sistem penyelidikan, pengawasan, atau pembangunan kompetensi di dalam diri polisi itu sendiri, bukan semata-mata menyetujui status quo yang sudah terlalu stabil. Yang penting adalah keberhasilan dan kemampuan organisasi tersebut untuk berubah menjadi lembaga yang lebih efektif dan efisien. Jadi, biarlah kita fokus pada pengembangan internal Polri, bukan lagi-lagi penguatan struktur di bawah presiden.

 

[Mythical Sloth Shootout]

Aku pikir konsep penempatan Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian itu salah. Mereka harus bebas untuk mengatur sendiri struktur organisasinya, nggak perlu dipegang-pegang oleh pemerintah. Itu akan membuat mereka lebih fokus dan efektif dalam menangani masalah keamanan di Indonesia .

 

[Exqu]

gampang banget ya, pemerintah Indonesia punya masalah lain yang perlu diselesaikan, gini sih kalau Polri berada di bawah kementerian, pasti akan bikin semboyan "negara satu unit" nggak jelas lagi . makanya Haedar Nashir benar-benar tepat saat menolak konsep penempatan Polri di bawah kementerian, pemerintah harus fokus pada reformasi internal yang lebih signifikan daripada perubahan struktur ini .