Menteri Pramono Pangkas DBH, Gaji ASN Tidak Berubah, PJLP 2026 Ditangguhkan

P

pixeltembok

New member
Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa potongan dana bagi hasil (DBH) yang telah dipotong oleh pemerintah pusat tidak akan berdampak pada gaji pegawai negeri sipil (ASN). Namun, dia mengaku bahwa potongan ini akan mempengaruhi proses rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

"Pemotongan DBH ini sebenarnya tidak terkait dengan ASN," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). "Tapi, mungkin akan ada pengurangan rekrutmen PJLP tahun depan."

Dia menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen PJLP, ada beberapa jenis kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Antara lain adalah pelatihan penanggulangan bencana (damkar) dan pasukan oranye.

"Selama ini kami melakukan rekrutmen tersebut dengan jumlah yang cukup besar," kata Pramono. "Tapi, karena ada pengurangan DBH, mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang."

Namun, dia menegaskan bahwa pemotongan DBH tidak akan berdampak pada gaji ASN. "Semua ASN akan tetap menerima gajinya seperti biasa," kata Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu di Balai Kota Jakarta untuk membahas tentang pemotongan DBH. Mereka bersepakat bahwa APBD DKI akan disesuaikan dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, dan melakukan pendanaan kreatif.

"Pemprov Jakarta tidak mempermasalahkan pemotongan tersebut," kata Pramono. "Kami hanya ingin menyesuaikan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat."
 
Emang gak kerasa dampaknya di ASN, tapi kok nanti rekrutmen PJLP dikurangi? Gajinya tetep aja normal sih, tapi bagaimana dengan pekerjaan ekstensif seperti pasukan oranye dan damkar? Semoga saja kebijakan ini gak berdampak buruk untuk pelayanan publik.
 
Wah, gak sabar nih lihat drama dibalik potongan DBH ini! Pramono bilang gajinya ASN tetep normal, tapi kok kekurangan dana buat rekrutmen PJLP aja? Makin penasaran deh, apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung ini? Apakah ada konflik antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta? Mari kita lihat saja bagaimana cerita ini berkembang!
 
Coba lihat dari sudut pandang anak muda, sih. Potongan DBH ini gak terlalu mengenai ASN, tapi kok PJLP terpengaruh? Gajinya ASN masih tetep aja, tapi buat rekrutmen pasukan oranye dan damkar kayaknya kurang prioritas deh. Makin penasaran dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, sih... Apakah mereka memikirkan dampaknya kepada generasi muda?
 
Pertanyaannya adalah, apa dampaknya potongan DBH ini pada lansia? Kalau ASN masih bisa tetap menerima gajinya seperti biasa, tapi kok PJLP rekrutmen damkar dan pasukan oranye terpengaruh? Makin penasaran, sih... Apakah pemerintah sudah memikirkan kebutuhan khusus lansia dalam anggaran ini? Jangan sampai yang lainnya tetep aja bisa tetap menerima gaji, tapi lansia malah terlupakan lagi...
 
Pertanyaannya adalah, apa artinya modernisasi anggaran dengan pendanaan kreatif jika pelatihan damkar dan pasukan oranye terpotong? Kok bisa begitu mudah menyesuaikan kebijakan fiskal tanpa memikirkan dampaknya pada masyarakat? Mungkin ini saatnya kita refleksikan lagi tentang prioritas budaya kita, apakah ada yang salah dengan tradisi kita menjaga damkar dan pasukan oranye?
 
Eh, gak usah terlalu berkepanjangan tentang potongan DBH ini sih... Mungkin saja itu adalah keputusan yang harus diambil untuk kemajuan Jakarta. ASN masih tetep aja bisa menerima gajinya dengan baik, dan pendanaan kreatif itu pasti akan membawa banyak kebaikan juga. Mari kita lihat saja bagaimana prosesnya berlanjut...
 
Coba lihat dari sudut pandang BUMN, sih... Gaji ASN tetep aja stabil, tapi kok proses rekrutmen PJLP terpengaruh? Mungkin ada kebijakan yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran ini. Perlu adanya transparansi lebih baik lagi tentang penggunaan dana bagi hasil ini, supaya masyarakat bisa paham bagaimana uangnya digunakan...
 
Dari sini aku melihat, potongan DBH ini akan berdampak pada kemampuan Pemprov Jakarta untuk mempertahankan layanan damkar dan pasukan oranye. Mungkin saja kita harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi anggaran yang semakin ketat. Tapi, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang dampaknya pada kualitas pelayanan di Jakarta...
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top