Menteri HAM respons desakan sipil soal traktat keamanan RI-Australia

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya aspek akuntabilitas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia. Desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Pigai menyatakan bahwa tidak dimasukkannya unsur HAM secara eksplisit dalam perjanjian kedua negara memungkinkan pengawasan yang lebih jernih terhadap pelaksanaan perjanjian.

"Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya aspek akuntabilitas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia", kata sumber di Menteri HAM. "Dengan tidak dimasukkannya unsur HAM secara eksplisit, implementasinya dapat dipantau secara lebih jelas apabila terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip HAM".

Menteri Pigai menunjukkan keberanian dalam menghadapi isu-asu HAM di Indonesia. "Penghormatan atas hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam membangun keamanan kawasan", kata dia.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan masih menantang kedua pemerintah untuk memperhatikan isu-isu reformasi sektor keamanan dan HAM. "Kami mendesak kedua pemerintah untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pakta keamanan antarnegara yang hendak ditandatangani", kata perwakil Koalisi, Usman Hamid.

Traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk meningkatkan akuntabilitas HAM dan memastikan bahwa reformasi sektor keamanan berlangsung dengan transparansi dan adil.
 
Pagi kawan πŸŒ…, aku pikir kalau traktat keamanan itu sengaja jadi seperti ini agar kita tidak bisa melihat siapa yang benar-benar mengawasi. Ngomong-ngomong, perjanjian antara Indonesia dan Australia itu apakah benar-benar ada kata 'Hak Asasi Manusia' atau hanya kata-kata aja? Aku masih ragu-ragu apa yang sebenarnya terjadi di balik tangan mereka πŸ€”. Mungkin itu sengaja jadi seperti ini agar kita tidak bisa menyadari bahwa ada yang salah dan kita tetap percaya pada pemerintah saja πŸ™…β€β™‚οΈ.
 
Mau lihat stats aja... πŸ“Š Australia dan Indonesia punya kerja sama keamanan yang baik, 30% dari rencana anggaran AS sebesar $3,9 miliar digunakan untuk proyek-proyek keamanan bersama. πŸ€‘ Tapi apa sih hasilnya? Masih banyak kasus pelanggaran HAM di kedua negara... 🚨

Menurut laporan Transparency International, Australia dan Indonesia punya rata-rata skor 44 dari 100 dalam mengelola keamanan bersama. πŸ“ Tapi, Indonesia masih memiliki rate korban kekerasan yang tinggi, 1,3 korban per 100.000 penduduk... 😱

Menteri Pigai benar-benar memiliki visi untuk meningkatkan akuntabilitas HAM di Indonesia... 70% dari rakyat Indonesia percaya bahwa HAM penting untuk keamanan nasional... 🀝 Tapi, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi sektor keamanan berlangsung dengan transparansi dan adil... πŸ’ͺ
 
gak bisa capek banget denger kabar ini... menteri ham itu benar-benar peduli dgn hak asasi manusia ya... penghormatan atas haka asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam membangun keamanan, makanya traktat keamanan bersama indonesia dan australia harusnya jelas-jelas menyebutkan hal ini... kalau tidak, bagaimana kita bisa yakin bahwa pelaksanaannya tidak akan terjerat dgn isu-isu haki asasi manusia? 🀝
 
aku pikir ini penting banget, tapi juga bikin penasaran sih. kalau ada traktat keamanan bersama Indonesia-Australia, apa yang pasti akan terjadi? kawasan ini terus menumpang konflik dari luar, apa caranya bisa aman sih? kita harus fokus dalam meningkatkan akuntabilitas HAM, tapi juga harusnya ada pengecehan dari pihak Australia sendiri, karena kalau cuma Indonesia yang berani memprotes, apa gunanya aja.
 
Makasih Menteri Pigai mau mengutamakan aspek ini πŸ™πŸŒŸ. Tapi, apa salahnya kalau kita buat saja traktat keamanan itu di Indonesia? πŸ€” Bangun keamanan itu harusnya juga mengingatkan hak-hak rakyat ya? 😊 Masyarakat sipil udah begitu bersemangat untuk reformasi sektor keamanan, apa lagi traktat keamanan punya unsur HAM? 🀞 Jangan jadi nunggu-nunggu, kita buat aja yang bagus 🎯!
 
kira-kira kayak apa yang dimaksudkan dengan aspek akuntabilitas HAM itu ? apakah itu sama seperti audit atau tidak ? ingin tahu lebih lanjut tentang traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia, gimana caranya agar pelaksanaannya bisa jernih dan transparan ?
 
Sudah lama sih nih, kalau traktat keamanan sama Australia bakal jadi lebih baik jika ada aspek HAM yang jelas. Menteri Pigai gue senang banget dia bisa berani bicara tentang isu ini, tapi gue masih ragu nih, siapa tahu negara-negara lain juga ingin bikin sesuatu sama Indonesia dan Australia πŸ€”.

Gue pikir kalau traktat keamanan bakal lebih efektif jika ada perjanjian yang jelas sebelumnya, jadi semua pihak tahu apa yang dimaksud dengan HAM dan bagaimana implementasinya. Kalau demikian, negara-negara lain tidak bisa bilang bahwa Indonesia dan Australia nggak mau memperhatikan isu reformasi keamanan dan HAM πŸ™…β€β™‚οΈ.

Gue harap kedua pemerintah bisa bekerja sama untuk membuat traktat keamanan yang baik, dan kalau nanti ada masalah lagi, gue yakin Menteri Pigai akan kembali berbicara tentang aspek HAM yang penting πŸ™.
 
πŸ€” aku pikir kalau aspek akuntabilitas HAM penting banget dalam traktat keamanan, tapi nggak masuk akal kalau ada kompromi dengar Australia. apa kalau giliran Indonesia saja yang harus konsultasi, siapa yang akan jaga HAM sih? πŸ€·β€β™‚οΈ mungkin perlu ada pertimbangan lain, misalnya melibatkan organisasi-organisasi internasional yang serius nggak. kalau giliran kita sendiri, mungkin harus adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi lagi dari apa yang sudah diprediksi.
 
Kalau gini traktat keamanan antara Indonesia dan Australia pasti makin baik sih, tapi kira-kira kenapa koalisi sipil itu harus selalu berdebar-debar sih? Mau tidak mau HAM itu penting banget, jangan dipisahkan dari keamanan ya. Kalau punya aturan yang jelas tentang HAM, maka pengawasannya bisa lebih efektif sih. Saya berharap pemerintah Indonesia bisa buat aturan yang baik dan terjamin untuk melindungi hak asasi manusia kita. πŸ™
 
Aku pikir ini semakin serius, ya πŸ˜•. Aspek akuntabilitas HAM harus ada dalam traktat keamanan antara Indonesia dan Australia, kalau tidak bagaimana kita bisa yakin bahwa hak asasi manusia dihormati? πŸ€” Menteri Pigai memang berani banget, tapi aku masih ragu apakah pemerintah benar-benar peduli dengan HAM. πŸ€·β€β™‚οΈ Aku harap koalisi masyarakat sipil bisa memberikan tekanan yang cukup agar pemerintah memperhatikan isu-isu ini. Kita harus lebih berhati-hati dalam mengatur traktat keamanan ini, nih... πŸ™
 
kembali
Top