Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya aspek akuntabilitas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia. Desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Pigai menyatakan bahwa tidak dimasukkannya unsur HAM secara eksplisit dalam perjanjian kedua negara memungkinkan pengawasan yang lebih jernih terhadap pelaksanaan perjanjian.
"Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya aspek akuntabilitas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia", kata sumber di Menteri HAM. "Dengan tidak dimasukkannya unsur HAM secara eksplisit, implementasinya dapat dipantau secara lebih jelas apabila terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip HAM".
Menteri Pigai menunjukkan keberanian dalam menghadapi isu-asu HAM di Indonesia. "Penghormatan atas hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam membangun keamanan kawasan", kata dia.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan masih menantang kedua pemerintah untuk memperhatikan isu-isu reformasi sektor keamanan dan HAM. "Kami mendesak kedua pemerintah untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pakta keamanan antarnegara yang hendak ditandatangani", kata perwakil Koalisi, Usman Hamid.
Traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk meningkatkan akuntabilitas HAM dan memastikan bahwa reformasi sektor keamanan berlangsung dengan transparansi dan adil.
"Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya aspek akuntabilitas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia", kata sumber di Menteri HAM. "Dengan tidak dimasukkannya unsur HAM secara eksplisit, implementasinya dapat dipantau secara lebih jelas apabila terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip HAM".
Menteri Pigai menunjukkan keberanian dalam menghadapi isu-asu HAM di Indonesia. "Penghormatan atas hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam membangun keamanan kawasan", kata dia.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan masih menantang kedua pemerintah untuk memperhatikan isu-isu reformasi sektor keamanan dan HAM. "Kami mendesak kedua pemerintah untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pakta keamanan antarnegara yang hendak ditandatangani", kata perwakil Koalisi, Usman Hamid.
Traktat keamanan bersama Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk meningkatkan akuntabilitas HAM dan memastikan bahwa reformasi sektor keamanan berlangsung dengan transparansi dan adil.